Jakarta-wapresri.go.id. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla Sore ini Menutup Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara,  Jakarta, Selasa (12/12).

Dalam sambutannya Wapres mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk menjaga negara Indonesia agar tidak rusak karena korupsi.

“Karena dalam sejarahnya, sejak zaman Romawi, banyak negara yang hancur antara lain karena korupsi. Di zaman modern,  banyak negara-negara yang gagal karena korupsi. Contoh Venezuela, Argentina, ataupun negara-negara di Afrika banyak negara  gagal karena korupsi. Membawa lari harta negaranya,” tegasnya.

Karena itulah, Wapres mengingatkan, jika bangsa Indonesia ingin maju  dan tidak menjadi negara gagal maka semua harus saling menjaga diri dari perilaku korup. “Kita harus menjaga bangsa ini untuk tidak rusak karena korupsi baik di pemerintahan, birokrasi juga di masyarakat lainnya,” ucapnya.

Tindakan terhadap perilaku korupsi, menurut Wapres, sudah ada sejalan dengan sejarah manusia dan Indonesia sendiri dalam perjalanan sejarahnya telah membuktikan upaya memerangi korupsi itu sejak lama.  “Berbagai upaya telah di jalankan, sejak tahun lima puluhan sampai sekarang, ada tekad agar kita semua memberantas perilaku korupsi itu,” ujarnya.

Tapi sayangnya, cerita Wapres, seringkali mendengar orang beranggapan korupsi ada karena gaji pegawai negara kecil. Padahal itu bisa terjadi kalau anggaran yang seharusnya untuk pembangunan dan gaji pegawai juga dikorup.

“Karena itulah maka kita hadir disini bertekad untuk mengakhiri perilaku itu walapun saya tahu tidak terlalu mudah karena itulah kita semua harus bersatu menghadapi itu. Apabila negara ini bersih, kita juga bisa seperti negara-negara lain yang memberikan penghargaan kepada birokratnya, stafnya ataupun para pengelola negaranya,” paparnya.

Wapres menambahkan di Indonesia, kita menghadapi kenyataan yang pahit. Karena, katanya, fakta yang ada adalah semua lembaga mendapat peringkat korupsi yang tinggi. “Apakah  itu di eksekutif, seperti yang di gambarkan Bapak presiden, ada 9 menteri, ada 18 gubernur ada sekian banyak puluhan angota DPR, DPRD, ketua lembaga tinggi, semuanya ada. Ada perempuan, lelaki, dan lainnya. Dan korupsi itu tak punya borderless alias tak berbatas. Ini masalah dunia.” ucapnya.

Karena itulah, Wapres, mengapresiasi  pihak-pihak yang berjuang tidak ingin negaranya gagal akibat korupsi. Dan untuk memulai pemberantasan korupsi menurutnya bisa bisa dimulai dari berbagai cara. “Bisa mulai dari perilaku, karena itulah maka pendidikan sangat penting. Bisa mulai  dari birokrasi karena birokrasi perlu good gavernance,  perlu keterbukaan, bagaimana semua itu bisa terjadi, perlu pengawasan, perlu tingkat-tingkat berjenjang dalam pengambilan keputusan yang terbuka dan sebagainya. Dan tentu pada akhirnya tingkat kesejahteraan yang baik daripada seluruh masyarakat kita.”

Memang banyak dilema untuk melakukannya, namun kita tetap harus berusaha utk mengatasi dilema yang terjadi ini.

“Kita mengharapkan KPK sebagai ujung tombak yang oleh kita semua ingin mendukung pada masalah-masalah ini. Indonesia ini negara yang pengawasannya luar biasa, seorang pejabat negara setidak tidaknya diawasi oleh 6  lembaga mulai inspektorat di internal kemudian yang berjenjang inspektoratnya, ada polisi, ada kejaksaan, ada ombudsman, ada KPK semuanya mengawasi sistim yang berlaku di negeri ini. Tapi kita juga tetap melihat bahwa perilaku korupsi ini makin kencang. Mungkin juga karena media yang luar biasa. Saya yakin bahwa korupsi ini menurun dalam artian jumlah dan kualitasnya. Tetapi karena media yang begitu hebatnya, seorang yang korup karena di beritakan di koran tv live  berjam-jam. Jadi kita juga ada optimisme bahwa akibat pemberantasan yang keras pasti ada ketakutan untuk korup,” pungkasnya.

Hadir pada acara ini Wapres di dampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Plt Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Husain Abdullah, Staf Khusus Wapres Bidang Hukum Satya Arinanto,  Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi (KIP-Setwapres).