Wapres Targetkan Huntara Selesai Bulan Desember

Palu, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta pembangunan rumah Hunian Sementara (Huntara) dipercepat dan dapat selesai pada akhir bulan Desember, sehingga pengungsi yang berada di tenda-tenda dapat segera menempati Huntara yang disiapkan.

Hal ini dinyatakan Wapres dalam keterangan persnya usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu, 11/11.

“Seperti yang saya lihat, pembangunan huntara itu sudah berjalan. Diharapkan akhir bulan depan itu selesai untuk 1.200, dikali 12, itu berarti bisa 14.400 KK bisa ditampung di dua hunian itu,” ujarnya.

Dalam waktu yang sama, sambung Wapres, juga akan dimulai pembangunan relokasi pengganti daerah yang bermasalah itu karena likuifaksi.

“Tadi kita sudah putuskan, pokoknya kira-kira ditentukan Januari lah relokasinya, sambil persiapan semuanya,” terangnya.

Soal zona merah, terang Wapres, itu harus ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terlebih dahulu oleh Pemda dan DPRD.

“Oleh karena itu, dalam bulan ini kita selesaikan, kira-kira dua bulan lah,” tuturnya.

Lebih jauh Wapres menuturkan bahwa Pemda agar lebih cepat lagi dalam membangun Huntara, apalagi saat ini sudah masuk musim hujan.

“Secara legal butuh waktu 3 bulan, tapi kita butuh cepat, ini kan dalam keadaan darurat, kalau tidak, nanti bisa telat lagi pembangunan rumah rakyat itu. Rakyat yang tinggal di tenda-tenda bagaimana, kasihan, musim hujan,” ucapnya.

Dalam Rakor, Wapres menyimak paparan yang disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Kepala BNPB Willem Rampangile.

Menteri PPN/Kepala Bappenas memaparkan bahwa dari hasil pemetaan wilayah terdapat beberapa wilayah yang terdampak likuifaksi masif dan gempa bumi meliputi Kabupaten Balaroa (40 Ha), Kabupaten Petobo (181,24 Ha), Desa Sidera dan Desa Jono Oge (209,58 Ha), dan Desa Sibalaya (52,98 Ha). Luas Area terdampak 484 Ha, dengan total bangunan terdampak 4.028 unit.

Bambang juga melaporkan bahwa infrastruktur sektor permukiman dan prioritas yang segera ditangani, yaitu (1) penyediaan Huntara dan penyediaan sanitasi dan air bersih; (2) inventarisasi infrastruktur yang dapat difungsikan kembali; (3) penyediaan fasilitas dasar (kesehatan, pendidikan, peribadatan); (4) aksesbilitas di tingkat lingkungan dan jalur distribusi bantuan logistik; (5) telkom dan energi (listrik); dan (6) pembangunan lokasi permukiman baru masih menunggu Penlok dan Rencana Induk.

Sebelum Rakor, Wapres meninjau Huntara dan Masjid DMI di Desa Mpanau, Kabupaten Sigi. Di sini ia menyempatkan memotivasi masyarakat agar mau pindah ke Huntara. Kemudian Wapres juga meninjau Huntara di Kelurahan Petobo yang jaraknya kurang lebih sekitar 200 meteran dari kejadian likuifaksi namun aman.

“Saya liat wajah bapak ibu sudah agak ceria. Sekarang tinggal dimana semua?,” sapa Wapres yang disanbut sukacita para warga pengungsi.

Dalam kunjungan kerja ini, turut hadir bersama Wapres adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. Selain itu, tampak pula Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala BNPB Willem Rampangile.

Hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Alwi Hamu, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Azyumardi Azra, Staf Khusus Wapres Bidang Hukum Satya Arinanto, dan Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud.(AS/RN,KIP-Setwapres).