Jakarta. Investasi yang ditanamkan di Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian nasional, sekaligus memberikan nilai tambah pada kekayaan alam yang dimiliki bangsa, sehingga berdampak langsung pada masyarakat dengan peningkatan kesejahteraan, perluasan lapangan kerja baru, dan juga menambah pendapatan negara dari pajak. Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam pengarahannya kepada peserta Rakornas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor BKPM, Selasa 24 Februari 2015.

Wapres menekankan pentingnya investasi yang mampu menumbuhkan ekonomi Indonesia pada kisaran 6-7 persen per tahun, mengingat jumlah penduduk saat ini yang mencapai lebih dari 250 juta orang dengan kebutuhan lapangan kerja baru dua juta orang per tahun. “Tidak ada satu pun negara yang tumbuh tanpa investasi. Tidak ada satu pun daerah yang bisa buka lapangan kerja tanpa investasi,” ujar Wapres.

Lebih jauh Wapres menilai industri sebagai bagian dari investasi diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, serta pengiriman TKI dengan kemampuan yang rendah disebabkan minimnya lahan pertanian produktif di daerah saat ini. “Bagaimana urgent-nya investasi, bagaimana urgent-nya penanaman modal,” tutur Wapres.

Selanjutnya Wapres mengilustrasikan bagaimana sebuah keluarga berjumlah 5 orang yang harus bertahan hidup dengan lahan pertanian 0,3 hektar atau 3000 meter persegi yang hanya cukup untuk menghidupi dua orang “Tiganya harus bekerja di sektor selain pertanian. Bisa industri, bisa kerajinan, perdagangan atau jasa lainnya,” jelas Wapres. Dengan industri, sambung Wapres, seseorang minimal akan mendapatkan penghasilan sesuai UMR.

Wapres juga menyoroti pentingnya kemudahan perizinan dalam berinvestasi sebagai keunggulan sebuah negara dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat saat ini. “Orang Jepang tidak dilayani dengan baik dengan mudah dia ke Thailand, di Thailand tidak dilayani dengan baik, dia ke Vietnam. Orang Indonesia pun begitu,” terang Wapres.

Birokrasi pemerintah diharapkan dapat bekerja dengan baik, cepat dan ramah. Untuk itu, Wapres mengapresiasi sistem PTSP yang sudah berjalan baik di BKPM. Namun demikian, lanjut Wapres, masih dibutuhkan sinkronisasi dan sinergi dengan daerah secara langsung di Kantor BKPM pusat, sehingga investor nasional tidak perlu lagi mondar mandir untuk urusan perizinan. “Siapa daerah yang cepat membuka counter disini. Itu akan mendapatkan informasi yang pertama, sehingga akan memberikan pilihan yang menarik bagi investor,” tutur Wapres.

Untuk itulah, Wapres menginstruksikan Kepala BKPM agar menyiapkan satu lantai khusus untuk desk daerah, sehingga investor nasional berskala besar langsung mendapatkan kepastian investasi di daerah pada saat mengajukan perizinan.

Sebelumnya Ketua BKPM Franky Sibarani melaporkan bahwa Rakornas kali ini di ikuti oleh seluruh BKPM daerah provinsi dan juga perwakilan BKPM dari 8 negara. Tantangan BKPM saat ini adalah merealisasikan target yang sudah disampaikan oleh Presiden, yakni pencapaian investasi senilai 3500 trilliun rupiah selama lima tahun ke depan, naik dua kali lipat bila dibandingkan dengan realisasi investasi selama kurun waktu 2009 s.d. 2014 yang mencapai 1600 trilliun rupiah. (Taufik Abdullah)

****