Investasi Harus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, wapresri.go.id – Pemerintah terus melakuka berbagai perbaikan regulasi serta pemangkasan prosedur perijinan untuk membangun iklim investasi dan kemudahan berusaha yang lebih baik.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintahan kita sekarang ini, terus berupaya untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Oleh karena itu berbagai hambatan akan kita hilangkan, salah satunya regulasi yang tumpang tindih dan mengambang. Karena itu berbagai hambatan akan kita hilangkan,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf KH. Amin saat menerima Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Kantor Wakil Presiden Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (06/11/2019).

Lebih jauh Wapres menyampaikan bahwa regulasi terus dikaji pemerintah karena menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan meningkatkan daya serap bagi tenaga kerja.

“Sekarang regulasi sedang terus dikaji agar dapat mengundang lebih banyak investasi masuk baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Investasi akan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat kita,” terangnya.

Wapres berharap agar APINDO dapat menyumbangkan pemikirannya tentang regulasi yang dapat menghambat kemudahan berusaha.

Selain regulasi, Wapres mengungkapkan hal lain yang juga menjadi faktor penting untuk mengundang investor masuk adalah tenaga kerja (SDM). Pemerintah dapat merevisi isi dari Undang-undang ketenagakerjaan apabila dipandang masih belum cukup mendukung iklim investasi. Revisi Undang-undang dilakukan dengan mengkaji dahulu ketentuan yang dapat menguntungkan semua pihak.

Terkait SDM, Wapres menjelaskan bahwa SDM menjadi prioritas dari Kabimet Indonesia Maju. “Sekarang ini kita memprioriraskan pembangunan SDM. Hal ini berarti juga pembangunan pendidikan, sehingga ada Reformasi Pendidikan, dimana pendidikan dapat menghasilkan pekerja yang dibutuhkan pasar. Selain itu, juga tenaga kerja yang mampu berwirausaha melalui pendidikan vokasi.

“Pembangunan pendidikan ini diharapkan dapat melibatkan pemerintah, swasta, dan dunia usaha,” pesannya.

Pemerataan Ekonomi dan Ekonomi Syariah.

Di kesempatan tersebut, Wapres memaparkan bahwa kewajiban pemerintah adalah untuk mengangkat ekonomi rakyat melalui pemerataan.

“Kita ingin pembangunan ekonomi rakyat terangkat. Ini dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan perusahan dan dunia usaha. Kemitraan berarti kolaborasi,” jelasnya.

Ekonomi syariah juga perlu terus dikembangkan ke depan. Karena ekonomi syariah juga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Khusus untuk ekonomi syariah kita memang memiliki keinginan untuk mengembangkan. Untuk itu terdapat beberapa sektor yang ingin kita benahi, yaitu industri halal. Selama ini kita belum menjadi produsen halal. Kita harapkan ke depan kita bisa menjadi produsen. Untuk itu akan didorong industri halal dan halal trade centre,” paparnya.

Wapres juga menyinggung masalah kebijakan terkait unit usaha syariah., khususnya terkait spin off. Wapres menyampaikan bahwa kebijakan ini juga akan dikaji, apabila kemudian dipandang terdapat hal yang belum tepat, maka dapat diubah.
Di akhir arahannya, Wapres memberikan pemikiran terkait social fund dan pentingnya kerjasama dari semua pihak untuk mendorong perbaikan ekonomi.

“Yang tidak kalah penting adalah mendorong social fund. Supaya ini menjadi dana murah yang bisa dipakai di dalam masyarakat. Kita melihat bahwa nilai zakat saat ini baru 8 triliun, padahal potensinya sampai 270 triliun.

Mudah-mudahan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha akan mendorong ekonomi kita menjadi lebih baik,” tutup Wapres.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani beserta jajarannya memberikan pendangan dan pemikirannya terkait iklim investasi dan berbagai regulasi yang perlu dibenahi.

Selain itu juga disampaikan berbagai permaslaahan riil terkait berbagai bidang seperti ketenagakerjaan, usaha uni syariah, pelayaran, dan ekonomi masyarakat.

Hadir mendampingi Wapres dalam acara tersebut Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Plt. Deputi Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman. (NL/RN-KIP, Setwapres)