Jangan Bernegosiasi dengan Mutu

Jakarta-wapresri.go.id. Walaupun anggaran yang digunakan untuk pendidikan cukup besar, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memandang pendidikan di Indonesia belum mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini dapat disebabkan mutu pendidikan di Indonesia tidak naik, atau negara lain lebih cepat perkembangannya daripada Indonesia. Peningkatan mutu menjadi kebutuhan yang mutlak untuk dilaksanakan.

“Jangan bernegosiasi dengan mutu guru dan murid, karena itulah nasib bangsa ke depan. Dan mutu itu bergantung pada ujian, tidak ada mutu tanpa ujian, itulah yang namanya ujian kompetensi,” tegas Wapres ketika menerima Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Jumat (29/4/2016).

Menurut Wapres, pendidikan merupakan tujuan bangsa dan negara. Karena perkembangan ilmu sangat cepat dan persaingan dunia juga sangat cepat berkembang, pendidikan diharapkan  mengikuti perkembangan dan melihat masa depan. Untuk itu, Wapres menekankan tiga hal yang menjadi tugas pemerintah demi menciptakan pendidikan yang berkualitas.

“Pertama, mutu pendidikan seperti peningkatan fasilitas belajar mengajar serta sarana dan prasarana sekolah. Kedua, peningkatan sistem seperti kurikulum, dan ketiga yang paling penting yaitu mutu pengajar, baik peningkatan guru dan metode pengajarannya perlu dievaluasi,” jelas Wapres.

Dalam berbagai forum pendidikan, Wapres sering menyampaikan bagaimana ilmu sangat berkembang. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan adanya peningkatan mutu guru dengan mengikuti perkembangan zaman, karena ilmu sangat dinamis.

“Ilmu yang paling cepat berkembang dan berubah adalah Ilmu IT [Informasi dan Teknologi], setiap 18 bulan naik 100%. Ilmu kedokteran setiap tiga tahun 100%, sedangkan dokter yang tidak belajar lagi ilmunya tinggal setengah begitu juga guru Biologi di SMA mutunya harus naik terus. Maka dari itu perlunya penataran dan macam-macam pelatihan lainnya, karena penataran tanpa kompetensi hanya formalitas belaka,” jelas Wapres.

Lebih jauh Wapres membandingkan ujian Indonesia dengan empat negara di ASEAN yaitu Singapura, Filipina, Malaysia dan Vietnam. Menurutnya Indonesia harus bersaing dengan empat negara tersebut. Dibandingkan dengan empat negara tersebut, Indonesia memiliki mutu yang tertinggal dari Singapura.

“Ujian Bahasa Inggris di SMP Singapura sama dengan ujian Bahasa Inggris di SMA Indonesia,” ungkapnya.

Wapres menegaskan, jika ingin Indonesia mampu bersaing dengan negara lain, harus ada peningkatan mutu guru. Guru jangan hanya sekedar mengajar dan hanya memberikan ujian saja.

“Ujian sekolah itu menguji apa yang diajarkan padahal pedoman kita diuji apa yang harus siswa tahu. maka metode peningkatan guru juga harus begitu juga, harus berkembang tidak boleh konstan. Karena itu maka ujian kompetensi itu tidak boleh sama dalam rentang 10 tahun, harus lebih tinggi, lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, kalau tidak, kita kalah dengan negara tetangga,” seru Wapres.

Wapres menambahkan, guru tidak bisa hanya sekedar memaksa murid memiliki pengetahun yang tinggi, tetapi guru harus terlebih dahulu memaksa dirinya lebih pintar daripada murid. Untuk itu guru wajib mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi bukan hanya untuk mendapat gaji atau menambah pendapatan, tapi agar guru dapat mendidik lebih baik dan lebih bagus.

“Kita selalu melihat aspek tunjangan, padahal yang kita harapkan kemampuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, ini memang harus bertingkat terus,” ucap Wapres.

Wapres mengungkapkan keprihatinannya melihat munculnya kasta-kasta antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Di sekolah swasta yang biaya masuknya ratusan juta, guru-gurunya pun bergaji tinggi. Wapres berharap sekolah-sekolah favorit diangkat kembali dan jika diperlukan dilaksanakan subsidi silang antara siswa.

Terkait kekurangan guru, Wapres mengatakan dibutuhkan penelitian yang signifikan, terutama pada aturan-aturan di pemerintah daerah yang menarik guru menjadi tenaga fungsional di instansi tersebut.

“Maka dari itu diperlukan peraturan syarat-syarat dan ketentuan yang jelas untuk memindahkan guru menjadi fungsional,” imbau Wapres.

Wapres juga menegaskan pemerintah siap menaikkan status guru honorer asal mutunya terjamin. Namun, berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guru honorer tersebut banyak yang tidak memenuhi mutu yang telah ditetapkan.

“Masalahnya yang gagal karena tidak memenuhi mutu yang ditetapkan,” ungkapnya.

Menanggapi arahan dan masukkan dari Wapres, Plt. Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, yang menggantikan sementara posisi Ketua Umum Sulistyo karena meninggal dunia awal Maret lalu, mengatakan akan meneruskan pesan-pesan Wapres tersebut kepada jajaran PGRI di daerah.

“Untuk komitmen peningkatan mutu, PGRI telah memiliki Klinik Tingkatkan Kompetensi di website yang memiliki fungsi membantu guru honorer untuk meningkatkan kompetensi,” jelasnya.

Upaya lainnya yang sudah dilakukan, lanjut Unifah, PGRI telah memanggil guru-guru honorer.

“Kami sudah sepakat untuk tidak mengkompromikan soal mutu guru. Kami sudah sepakat dan bertemu dewan pakar pendidikan bagaimana strategi di era perubahan dan melihat tujuan ke depan, karena melihat sejarahnya PGRI selalu bersama-sama dengan pemerintah,” papar Unifah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang turut mendampingi Wapres menambahkan, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat aturan menghitung honor guru honorer karena berdasarkan jumlah jam mengajar yang berbeda-beda.

“Untuk kekurangan jumlah guru di daerah, ini menjadi tantangan kita ketika bicara rasio secara nasional. Rasio distribusinya tidak merata. Jadi kementerian memeriksa kebetuhan daerah satu persatu,” paparnya.

Anies melanjutkan, Kemendikbud ingin menyederhanakan beberapa aturan terutama mengenai sertifikasi guru, karena menurutnya aturan-aturan itu sangat rumit. Untuk sertifikasi guru, sebagian guru-guru yang belum memiliki ijazah S1 atau D-4 dibuatkan program untuk percepatan dan program belajar jarak jauh untuk mebantu meningkatkan mutu ajar guru-guru tersebut. Ia juga menegaskan kementeriannya akan menyiapkan hal-hal teknis terkait perbaikan-perbaikan permasalahan tersebut.

Hadir bersama Unifah Rosyidi, Ketua PB PGRI M. Asmin dan Didi Suprijadi, Sekjen PB PGRIQudrat Nugraha, dan Sekretaris Departemen Pengembangan Seni, Budaya, dan olahraga PB PGRI Euis Karwati.

Sementara, selain Mendikbud Anies Basweda, Wapres Jusuf Kalla didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud Sumarna Surapranata. (KIP, Setwapres)