Jakarta, wapresri.go.id – Menanggapi adanya persepsi bahwa peran Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam Kabinet Kerja tidak begitu terlihat, terlebih di awal masa pandemi Covid-19, yang mengharuskan untuk mematuhi protokol Kesehatan.
Menjawab hal itu, dengan santai Wapres mengatakan bahwa tidak semua pekerjaan harus di-statement-kan ke publik. Menurutnya, ini hanya mispersepsi karena biasanya orang menilai pejabat publik bekerja atau tidak, dilihat dari pernyataannya ke publik.
“Padahal tidak semua pekerjaan itu harus di-statement-kan kepada publik. Tapi dikerjakan, memberikan bantuan support, memberikan solusi-solusi, pandangan-pandangan yang kemudian menjadi satu kebijakan-kebijakan bersama,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam acara Catatan Najwa yang digelar secara daring melalui video conference, Selasa (20/10/2020).
Wapres menegaskan bahwa dirinya memang bukan tipe orang yang selalu mempublikasikan apa yang dikerjakan. Ia selalu berprinsip ada perkerjaan yang harus dipublikasikan dan tidak perlu dipublikasikan.
“Jadi memang tidak semua harus di-statement-kan. Nah, itu pola kerja seseorang mungkin berbeda saja. Jadi itu saya kira persepsi saja itu,” ungkapnya.
Kemudian, saat ada yang menghubung-hubungkan momen ketika pada suatu kesempatan Presiden Jokowi lupa menyapa Wapres Ma’ruf Amin, lalu ditafsirkan macam-macam oleh publik bahwa presiden saja sampai lupa kepada wapresnya, Wapres menjawab bahwa lupa itu adalah sesuatu yang manusiawi.
“Nah itu sebenarnya, balik lagi itu soal persepsi publik yang kemudian bisa saja diolah, digoyang, dimispersepsikan. Atau saya punya istilah ada yang disalahpahami ada yang disalahpahamkan. Disalahpahamkan itu sebenarnya sesuatu yang tidak (salah) tapi dibuat salah paham. Jadi buat saya itu persepsi yang berkembang saja,” ungkapnya.
Untuk itu, sekali lagi Wapres menegaskan bahwa persepsi publik mengenai dirinya tidak bekerja karena jarang tampil di publik adalah sesuatu yang tidak benar. Meskipun tidak diberitakan, dirinya tetap bekerja dan melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sebagai wakil presiden dengan baik.
“Ya saya kira tidak benar. Karena apa? Karena saya selalu hadir dalam sidang-sidang kabinet terbatas maupun paripurna. Saya juga memimpin rapat-rapat koordinasi dengan menteri dengan Menko, baik untuk menindaklanjuti arahan presiden maupun untuk mengevaluasi kinerja para menteri, apalagi yang menjadi koordinasi yang saya ditugasi,” tuturnya.
Bahkan, kata Wapres, sebelum terjadi pandemi dirinya biasa turun ke daerah untuk meninjau pengembangan UMKM dan penanganan stunting yang menjadi salah satu bidang tugas yang diembankan kepadanya oleh Presiden Jokowi. Namun, setelah terjadi pandemi Covid-19, semua anggota kabinet sepakat untuk fokus menangani pandemi dengan tidak banyak mengeluarkan pernyataan apalagi yang berbeda-beda satu sama lain.
“Tapi kita bekerja terus bagaimana mencari solusi-solusi di dalam rangka menangani Covid semaksimal mungkin,” tandasnya.
Lebih jauh, saat ditanya mengenai rilis lembaga survey yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Wapres Ma’ruf Amin di bawah Presiden Jokowi, Wapres tidak ambil pusing karena menurutnya survey itu ukurannya adalah apa yang terlihat oleh publik, sedangkan banyak juga yang tidak diketahui oleh publik saat dirinya bekerja.
“Saya kira tidak masalah. Boleh saja. Karena yang diukur itu, ukurannya itu adalah yang terlihat oleh publik. Statement-statement itu tadi, maka tentu hasilnya seperti itu. Tapi kalau ditelusuri seperti apa bekerjanya, seperti saya katakan sebagai Wapres ya membantu presiden dalam sidang kabinet, (rapat) kabinet terbatas, paripurna, saya mengoordinasikan. Dan suatu rapat koordinasi kan tidak harus di-statement-kan tapi bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi,” tuturnya.
“Kalau ukurannya seperti itu saya kira wajar saja. Tapi itu kan kalau bahasa agamanya, bima fidzannil mukallaf, itu menurut persangkaan publik. Tapi bukan, fi nafsil amri, bukan hakikat yang sesungguhnya,” jelasnya.
Hakikat sesungguhnya, imbuh Wapres, adalah tidak ada saling menegasikan antara Presiden dan Wapres.
“Dalam hal-hal penting tentu saya bicara berdua. Tapi nanti yang keluar kebijakannya bukan saya, tetapi presiden,” pungkasnya. (EP-KIP Setwapres)
