Kebijakan Subsidi BBM : Memindahkan Subsidi Konsumtif ke Produktif

Makassar. Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bukan merupakan tujuan, melainkan akibat adanya kebijakan baru subsidi BBM. “Akibatnya adalah kenaikan BBM, bukan tujuan. Tujuannya adalah memindahkan subsidi dari konsumtif ke produktif,” kata Wapres ketika diwawancara langsung oleh TVOne Sabtu sore, 1 November 2014.

Untuk pengumuman BBM sendiri akan ditentukan oleh Presiden dan juga keputusan kabinet. “Lebih cepat lebih baiklah, karena ini menyangkut 1 trilyun perhari. Kalau kita bisa mengurangi 50 % saja, memindahkan 50 % saja, berarti kita menghemat 500 miliar perhari,” harap Wapres.

Kenaikan BBM ini, dikatakan Wapres, nantinya akan menjadi kompensasi bagi masyarakat kurang mampu yang jumlahnya kurang lebih 15 juta keluarga, atau kira-kira 50-60 juta orang. Kompensasi tersebut antara lain bantuan langsung tunai, seperti yang telah dilakukan tahun 2005, 2008 dan tahun 2013. Mekanismenya tidak jauh berbeda seperti yang dilakukan pada tahun 2013, yaitu dengan menggunakan kartu yang bisa diperoleh di Kantor Pos. Selain bantuan langsung, kompensasi lainnya berupa Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Alternatif lainnya yang diwacanakan pemerintah adalah kebijakan energi, yaitu konversi BBM kepada gas. Namun pelaksanaannya masih menunggu waktu. “Lebih murah dan lebih bersih lingkungan, itu tentu kebijakan yg memakan waktu,” jelas Wapres.

Akibat kenaikan BBM ini tentunya akan mempengaruhi inflasi, tetapi Wapres meyakinkan kalau hal tersebut tidak akan berlangsung lama. “Pasti ada tapi tidak besar, sekitar 2-3 %, paling lama 6 bulan, setelah itu ada penyesuaian-penyesuaian baru. Tapi yang utamanya adalah pemindahan kebijakan yang konsumtif ke produktif. Inflasi adalah akibat dari kita melaksanakan kebijakan itu yang tidak mungkin dihindari, oleh karena itu jauh lebih baik daripada terus-terusan dibakar untuk kepentingan 70% orang yang mampu,” ungkap Wapres.

Walaupun harga minyak dunia saat ini sedang turun, diakui Wapres, namun saat ini nilai tukar rupiah terhadap USD mencapai Rp 12.000,- lebih. “Jadi kenaikannya juga harus kita hitung juga dari sisi itu,” ujar Wapres.

Harmonisasi DPR

Dalam kesempatan yang sama Wapres juga menjelaskan tentang isu yang sedang menghangat saat ini yaitu DPR tandingan. Ia menekankan bahwa sebagai lembaga legislatif yang demokratis, DPR seharusnya bersatu, saling memberi dan menerima mengingat semua anggotanya sepadan dan memiliki porsi yang sama tergantung porsi masing-masing. “Kalau terjadi monopolistik ataupun terjadi oposisi di kalangan DPR sendiri, berlawanan satu sama lain, tentu tidak baguslah untuk lembaga yang besar itu,” sesal Wapres.

Wapres juga menyampaikan bahwa ia dan Presiden Jokowi serta para pimpinan partai telah berdiskusi mengenai hal tersebut dan akan mengambil langkah-langkah bagaimana kesatuan bangsa yang tercermin di DPR tetap terjaga. “Karena di atas sudah bersatu, sudah akurkan. Pak Prabowo, Pak Ical, Pak Amin Rais, kita duduk sama-sama. Karena itu harus dirapikan, dimusyawarahkan lagi sehingga ada keseimbangan harmonisasi di dalam DPR itu sendiri,” harap Wapres.

Wapres juga optimis bahwa permasalahan ini akan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Ia mencontohkan bagaimana ketika pilpres berlangsung, kedua kubu saling memberikan kritik tajam, dan sekarang semuanya berakhir dengan baik, saling mengakui dan memaafkan. “Jadi bangsa ini sebenarnya bangsa yang terbuka, nanti kita lihat prosesnya lah. Tapi yang penting keterbukaan secara bersama-sama,” tandasnya. (Siti Khodijah)

****