Jakarta, wapresri.go.id—-Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara cermat, objektif, transparan, adil, dan menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Hal tersebut dinyatakan Wapres dalam pengantar Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Kantor Wapres, Jl. Merdeka Utara Jakarta, Kamis (12/12/2019).
“Yang perlu kita cari adalah solusi yang memberikan dampak terkecil,” ujarnya.
Dalam rapat yang di hadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Tjahjo Komolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta sejumlah kementerian, Wapres menegaskan bahwa salah satu prioritas yang harus segera di capai dalam waktu dekat, ialah penyederhanaan birokrasi seperti yang telah disampaikan Presiden pada pidatonya di Sidang Paripurna MPR RI saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024.
“Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi akan menjadi salah satu agenda utama rapat kita hari ini,” terangnya.
Wapres selaku Ketua KPRBN mengingatkan kembali bahwa arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi perlu diterjemahkan dalam suatu kebijakan yang memperhatikan prinsip keadilan, dan tetap menjaga kesejahteraan ASN.
“Lembaga pemerintah harus semakin sederhana, simpel dan lincah. Kecepatan melayani menjadi kunci bagi reformasi birokrasi,” pungkasnya.
Sebelumnya¸ Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo memaparkan bahwa sesuai arahan Presiden, tujuan urama dari penyederhanaan birokrasi adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat proses reformasi birokrasi dengan memangkas berbagai aturan sehingga juga mempercepat proses kemudahan investasi serta memberikan pelayanan publik yang maksimal’’ ungkap Tjahjo.
Sejalan dengan Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan yang terpenting dari penyederhanaan birokrasi adalah fokus untuk membangun birokrasi yang efektif, efisien, dan bersih, untuk itu diperlukan perubahan budaya kerja.
“Yang diperlukan adalah perubahan mindset dan culture, yang juga didukung oleh sistem IT yang handal.”terang Sri Mulyani
Dalam kesempatan yang sama Mendagri Tito Karnavian menjelaskan filosofi dari penyederhanaan birokrasi yang menjadi arahan Presiden.
“Filosofi penyederhanaaan eselonisasi adalah pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya hingga iklim investasi menjadi baik dengan perujinan yg lebih mudah,” ujar Tito.
Hadir mendampingi Wapres dalam rapat tersebut Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mochamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Hukum Satya Arinanto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir. (NL-AF-KIP Setwapres)