Jakarta-wapresri.go.id. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan kalau anak yang lahir hari ini, tidak diberikan asupan  gizi yang cukup, baik untuk ibu maupun anaknya, maka 20 atau 30 tahun yang akan datang menjadi generasi kerdil.  Bangsa yang mempunyai generasi stunting atau kerdil itu pasti produktivitasnya rendah. Cara berpikirnya tentu berbeda.

“Karena itulah, maka akan merusak produktivitas, merusak ekonomi masa depan,” tegasnya saat menyampaikan sambutan pada acara  Widyakarya  Nasional, Pangan dan Gizi (WNPG) XI, di Birawa  Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 3/7.

Lebih lanjut Wapres mengungkapkan bahwa soal stunting, Indonesia menempati nomor 4 di dunia, sebanyak 37% bayi kerdil, artinya, 9 juta anak bayi cenderung kerdil.

“Ini membahayakan jangka Panjang. Disamping berakibat pada bangsa secara keseluruhan, berakibat untuk ibu-ibu,” terangnya.

Ibu-ibu memiliki peran penting dalam percepatan penurunan anak kerdil melalui pemberian asupan gizi yang cukup dan teratur kepada anak-naknya.

“Saya gembira acara  Widyakarya  Nasional, Pangan dan Gizi (WNPG) XI,  karena yang hadir 90%  adalah  hadir ibu-ibu,” kata Wapres mengawali sambutannya.

Di katakan Wapres bahwa ia lebih menyukai kata kerdil dari pada stunting, karena menurutnya dalam kamus, stunting itu sama dengan kerdil walaupun tidak semua kerdil itu stunting. “Bahasa Indonesia, stunting itu kerdil,” ujarnya.

Menurutnya, permasalahan kerdil, bukan soal baru, namun telah di tangani sejak dulu, saat ini harus di akuinya bahwa program empat sehat lima sempurna jaman dulu, itu sangat baik dan dapat teruskan namun di sesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Dulu, ada posyandu, ada puskesmas, ada timbangan seperti  timbangan beras, dan itu masih berlangsung hingga sekarang. Itu semua itu sebenarnya untuk memperbaiki,” ucap Wapres.

Istilah  gizi seimbang, sekarang ini, terang Wapres, Kadang-kadang ia berpikir seimbangnya apa ?, tanya Wapres. “Saya sendiri Wakil Presiden  kadang-kadang tidak tahu apa itu gizi seimbang, mana seimbangnya.  Ahli gizi tahu tetapi rakyat yang makan tidak tahu,” imbuhnya.

Sebagai Ketua  Dewan Masjid Indonesia, Wapres manfaatkan ustad-ustad untuk memberikan ceramah dalam mesjid harus menyangkut tentang bagaimana pola hidup sehat seperti perbaikan jamban yang bersih, air ledeng harus lebih banyak dan sanitasi yang baik. “Jadi, hal-hal ini semua hal biasa, tidak ada hal istimewa. Cuma harus efektivitas yang harus banyak di kampanyekan,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya Wapres mengharapkan pertemuan ini dapat mengkampanyekan dan memberikan semangat kepada ibu-ibu di desa-desa atau   kampung-kampung di kota-kota untuk memulai kembali memperbaiki atau mengingatkan akan pentingya memberikan ASI, untuk memperbaiki gizi, pola makan supaya lebih sehat. Sehingga perlu sebuah  disiplin bagaimana bekerja bersama-sama, bergotong-royong memperbaiki komunikasi, agar masa depan bangsa ini  depan tidak mengalami masalah-masalah yang dapat  menyebabkan kehidupan tidak maju akibat produktivitas dari anak-anak.

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) merupakan forum multi stakeholder antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat luas untuk memberikan rekomendasi arah perubahan kebijakan pangan dan gizi di Indonesia. WNPG XI Tahun 2018 ini mengangkat tema “Percepatan penurunan stunting melalui revitalisasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”. Penyelenggaraannya sendiri merupakan kerja sama LIPI dengan Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenristekdikti, Kementerian Kesehatan, KKP, Kementerian Pertanian, Badan POM, dan BSN, yang berlangsung sejak bulan Januari 2018 untuk mempersiapkan rumusan rekomendasi WNPG.  Kegiatan yang diselenggarakan pada 3-4 Juli 2018 ini membahas lima topik utama yang sejalan dengan pilar RAN PG 2017-2019.

Tampak hadir pada acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Kepala LIPI dr. Laksana Tri Handoko, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widiyanto. (RMS,RN/KIP)