Kesiapan Infrastruktur Penentu Investasi

Rapat tentang Program Kerja Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

Jakarta. Suatu negara mempunyai cita-cita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari target pertumbuhan ekonomi kita adalah untuk kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan itu sendiri berasal dari investasi, baik investasi pemerintah maupun swasta. “Kalau kita berbicara dengan investor yang ditanyakan selalu jalannya mana, airnya mana, infrastrukturnya mana? Untuk itu, pemerintah harus mempercepat pembangunan multiplier effect,” kata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika rapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basoeki Hadimoeljono di Kantor Kementerian PU-Pera, Selasa, 7 April 2015.

Wapres menambahkan pembangunan infrastruktur yang lambat akan berpengaruh pada sektor lain. “Telat infrastruktur telat investasi, telat investasi, telat pajak, begitu pajak berkurang lambat yang lainnya,” ungkap Wapres.

Untuk itu Wapres menyarankan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempercepat pembangunan infrastuktur. Menurut Wapres, sebelum membangun, peraturan harus dibuat secara jelas sehingga ke depan tidak ada lagi masalah-masalah prosedural dan administratif. Wapres juga menyarankan peraturan hendaknya dibuat untuk mempermudah, bukan menyulitkan.

Selain itu, kata Wapres, tender harus disosialisasikan dengan jangkauan yang lebih luas. Sebelumnya, diumumkan hanya melalui situs-situs, namun tidak banyak pengusaha yang mengetahui. “Sekarang kita kembalikan lagi diumumkan di koran-koran,” jelas Wapres..

Dalam melaksanakan pembangunan, lanjut Wapres, teknologi infrastruktur juga harus selalu diupdate, Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Menurut Wapres, ilmu berkembang luar biasa, yang pertama IT, kemudian kedokteran, dan selanjutnya konstruksi yang tiap lima tahun berubah. “Untuk itu, harus meningkatkan ilmu terus menerus, bisa dikirim untuk belajar atau mendatangkan orang untuk memberikan pengetahuan,” saran Wapres.

Dalam melaksanakan pembangunan, tutur Wapres, pengawasan harus juga menjadi perhatian. Bagaimana infrastruktur dibangun dalam waktu cepat, tetapi hasilnya dapat digunakan dalam waktu yang lama. Wapres mencontohkan salah satu konstruksi jalan di Sulawesi kondisinya lebih baik dan berbeda dari jalan-jalan yang lain. Setelah dicari tau siapa pengawasnya, ternyata hanya satu orang yang berasal dari Australia. Wapres menyarankan pengawasan infrastruktur nantinya, dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kredibilitas, kalau harus mengundang dari luar negeripun tidak masalah. “Dibutuhkan konsultan-konsultan yang baik dan berani untuk meningkatkan mutu,” tegas Wapres.

Masalah lainnya yang selalu mendapat kendala dalam pembangunan infrastruktur adalah pembebasan lahan. Menurut catatan Wapres, pemerintah sering menghabiskan waktu yang sangat lama hanya untuk bernegosiasi dengan pemilik lahan, sehinga pembangunan infrastruktur mengalami keterlambatan. Menurut Wapres, apabila harga tanah yang ditawarkan dua kali lipat dari NJOP dan tidak terlalu mengada-ngada, pemerintah dapat segera mengeksekusi pembebasan lahan tersebut. “Namanya ganti untung tanah, bukan ganti rugi,” ucap Wapres.

Wapres mengharapkan, segala pembangunan infrastuktur yang dilakukan bukan hanya bagaimana kecepatan bekerja tetapi bagaimana hasil dari pembangunan tersebut membuat masyarakat berpenghasilan. “Kita harus fikirkan aspek sosialnya,” tegas Wapres.

Disamping itu, lanjut Wapres, faktor keadilan juga menjadi aspek yang harus diprioritaskan. Untuk itu Wapres mengharapakan pembangunan rumah 1 juta unit dapat dikejar sesuai target, dan seluruh aspek infrastruktur, seperti jalan, listrik, air dan infrastruktur lainnya harus juga masuk ke daerah-daerah yang biasanya dihuni oleh nelayan atau buruh-buruh kasar.

Pemerataan, kata Wapres, juga harus diterapkan pada level pengusaha, dimana dalam melaksanakan program-program infrastruktur nasional, pemerintah diharapkan tidak hanya mengundang kontraktor yang besar, tetapi juga kontraktor yang kecil.

Dalam rapat tersebut, Wapres menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU dan Pera karena progress pelaksanaan pembangunan mendekati target. Wapres mencatat, kementerian mendapat alokasi dana APBN terebsar kedua setelah Kementerian Pendidikan yaitu sebesar Rp 118 T dan 70% dalam proses pelaksanaan.

Di awal sambutan, Menteri PU dan Pera memaparkan dari realisasi program sejuta rumah untuk rakyat. Pencanangan akan dipusatkan di Ungaran – Kabupaten Semarang pada tanggal 30 April 2015. Kegiatan ini dilaksanakan serempak di 9 (sembilan) provinsi di Sumut, Sumsel, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalteng, dan Sulsel. Jumlah rumah yang siap digroundbreaking pada tanggaL 30 April sebanyak 103.135 yang merupakan bagian dari 331.693 unit rumah pada tahap pertama. Dalam melaksanakan program rumah satu juta unit ini dana yang digunakan untuk mendukung pembiayaan diantaranya BPJS Ketenagakerjaan, Bapertarum PNS, PT Taspen, Perum Perumnas, FLPP, dan APBN Kemen PU-Pera.

Hadir dalam rapat tersebut para pejabat terkait di Kementerian PU Pera. Usai rapat , Wapres dan Menteri PU-Pera memberikan keterangan kepada media. (Siti Khodijah)