Jakarta, wapresri.go.id – Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) bekerja sama dengan Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (SE-KPBRN) menggelar Reform Knowledge Sharing dengan tema “The Future of Public Administration: How to Make Entrepreneurial Government Through Agility, Stability and Digitality”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Setwapres, Jl. Kebon Sirih No.14, Jakarta Pusat, Jumat (01/03/2024).
Perhelatan ini secara khusus mengkaji buku bertajuk How to Make an Enterpreneurial State yang terbit pada 2022. Adapun pembicara yang mengisi acara ini merupakan salah satu penulis buku tersebut, yakni Wolfgang Drechsler.
Di dalam forum ini, Drechsler menyampaikan bahwa membicarakan masa depan administrasi publik di Indonesia merupakan hal yang penting. Sebab, Indonesia merupakan negara yang secara global menjadi salah satu dari empat kekuatan besar dunia.
“Setiap tindakan yang dilakukan Indonesia untuk dunia, untuk planet kita, adalah dengan menjadikannya lebih relevan, daripada hanya berfokus pada Indonesia itu sendiri, yang mana sebenarnya sudah cukup dan sepadan,” ujarnya.
Lebih jauh Drechsler menuturkan, dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi telah mengalami perubahan akibat adanya inovasi, baik perubahan di bidang ekonomi itu sendiri atau sebagai sebuah perubahan yang kini disebut dengan paradigma tekno-ekonomi.
“Yakni, paradigma mengenai produksi ekonomi, di mana apa yang Anda produksi dan bagaimana Anda memproduksinya didominasi teknologi besar, teknologi masukan (input technologies) dan teknologi keluaran (output technologies),” urainya.
Oleh karena itu, Drechsler mengungkapkan, inovasi dewasa ini dipahami sebagai sebuah kesuksesan yang menjadi tanda bahwa perekonomian dan teknologi sudah mengalami kemajuan.
“Namun begitu, hal ini dapat dipandang berbeda-beda bergantung pada bagaimana Anda menanggapinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif KPBRN Eko Prasojo mengatakan, Reform Knowledge Sharing adalah bagian dari program yang berupaya mendorong reformasi birokrasi dengan berbagi pengalaman bersama para akademisi dan praktisi.
“Dalam rangka tentu untuk saling belajar mengenai pengalaman melakukan reformasi birokrasi dan juga apa sebenarnya yang dilakukan oleh banyak negara terkait dengan transformasi birokrasi yang sudah dilakukan negara-negara maju,” tutur Eko mengawali acara.
Lebih jauh, Eko menjelaskan bahwa birokrasi di sejumlah negara, dinilai buruk karena perilaku yang muncul di dalam budaya birokrasi itu sendiri. Padahal, negara serta lembaga-lembaganya bisa menjadi inovatif dan kreatif apabila berada di lingkungan atau ekosistem yang sesuai. Namun sayangnya, menurutnya, Indonesia masih belum bisa menciptakan kondisi tersebut.
“Nah ini yang mesti kita ciptakan, innovation policy. Jadi, kebijakan yang mendorong tumbuhnya inovasi, kuncinya ada pada capability dan capacity. Nah kalau kita lihat, bumbunya inovasi di Indonesia itu, salah satunya didukung oleh leadership,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi menuturkan, Reform Knowledge Sharing pada kesempatan kali ini merupakan forum untuk belajar bersama mengenai transformasi tata kelola pemerintahan dalam tiga tahap, yakni tahap agility, stability, dan digitality. Saat ini, menurutnya, dunia sudah memasuki era digitalisasi di mana semua hal sudah beralih kepada pemakaian sistem digital.
Selain itu, Suprayoga mengatakan, diselenggarakannya kegiatan ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu concern (perhatian) Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin selaku Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
“Oleh karena itu, kita memang sudah sepatutnya banyak belajar dan banyak menggali sebetulnya, lesson learn dari berbagai negara,” imbuhnya.
Turut hadir dalam acara ini antara lain Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto; Deputi Bidang Kajian Inovasi Manajemen Aparatur Sipil, Lembaga Administrasi Negara Negara (LAN), Agus Sudrajat; Deputi Inovasi Administrasi, LAN, Tri Widodo; serta Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Adhianti. (HB/SK-BPMI, Setwapres)
Artikel Terkait:
Pimpin Rapat Bahas Revisi UU ASN
Wapres Pimpin Rapat Komite Reformasi Birokrasi Nasional
Percepat Reformasi Birokrasi, Wapres Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Untuk Dievaluasi
Perlu Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh
Kecepatan Pelayanan Kunci Reformasi Birokrasi
Aktivitas Pertama Pasca Libur Idul Fitri