Jakarta – wapresri.go.id Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengingatkan, untuk menjadi bangsa yang maju, Indonesia harus mengurangi kesenjangan dan mewujudkan perekonomian yang lebih adil bagi semua warga negara.
“Tidak ada gunanya tumbuh tanpa keadilan dan harmoni karena ini akan menimbulkan banyak keresahan,” ujar Wapres pada pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat malam, (13/1/2016).
Menurut Wapres, upaya mengurangi kesenjangan ini telah menjadi kebijakan ekonomi nasional pemerintah sekarang, selain upaya membuat kebijakan fiskal yang lebih realistis dan menyeimbangkan antara industri manufaktur dan pertanian.
Wapres kemudian mengatakan, Indonesia patut bersyukur, meski ditengah ekonomi dunia yang terus melemah, sektor keuangan dalam negeri masih tumbuh dengan baik.
“Keuangan bagi negara itu ibarat darah bagi tubuh. Hampir semua faktor kesehatan diukur dengan (kualitas) darah,” ujarnya.
Wapres mengakui, bila dibandingkan dengan negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi middle in middle, tidak terlalu tinggi, meski juga tidak terlalu rendah.
“Dibutuhkan kerja keras dari kita semua untuk meningkatkan perekonomian. Dan untuk itulah OJK diharapkan hadir untuk mempersatukan dan mengkoordinasikan semua sektor keuangan, untuk mengawasi dan mengembangkannya,” tegas Wapres.
Wapres kemudian mengajak semua pihak untuk belajar dari pengalaman krisis ekonomi sekitar 20 tahun lalu.
Krisis tersebut, menurutnya, berawal dari krisis perbankan. Untuk itu, tegas Wapres, ke depan perbankan harus dikelola dengan baik, secara mandiri, dan penuh kehati-hatian.
“Jangan lagi (jika muncul masalah) bank melempar tanggung jawab ke pemerintah. Bank harus mandiri. Pemerintah hanya mempunyai kebijakan bail in, tidak ada lagi bail out,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Wapres, sektor keuangan dalam negeri sangat terpengaruh dengan kondisi global. Namun, ujarnya, selama kondisi dalam negeri baik, krisis global tidak akan begitu berpengaruh.
“Ibarat tubuh, virus tidak akan menyerang saat tubuh sehat. Oleh karena itu, kekuatan dari dalam yang harus diperkuat,” tegas Wapres.
Wapres lebih lanjut berpesan agar perbankan dan pasar modal bersinergi demi mendukung pembangunan.
“Semua yang kita lakukan haruslah menguntungkan secara nasional,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Wapres kembali menggarisbawahi pentingnya menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi.
“Bangsa yang maju adalah bangsa yang harmonis, bukan yang senjang,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam laporannya Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, tahun 2017 ini OJK memfokuskan diri pada upaya meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata dengan tetap memperhatikan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan.
“Ketahanan dan stabilitas sistem keuangan mutlak diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap prospek dan fundamental ekonomi kita,” ujar Muliaman.
Untuk mendukung hal tersebut, lanjutnya, OJK telah menyiapkan tujuh inisiatif yaitu: pertama, mengoptimalkan beberapa program kerja yang telah digagas bersama antara industri jasa keuangan, pemerintah, dan Bank Indonesia; kedua, menyempurnakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR); ketiga, memperluas dan mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD); keempat, memanfaatkan model pembiayaan melalu financial technology (FinTech); kelima, meningkatkan pertumbuhan kredit produktif; keenam, meningkatkan peran dan mempercepat transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD); dan ketujuh, menyederhanakan dan memudahkan proses penawaran umum perdana (IPO) agar berbagai perusahaan, khususnya perusahaan di daerah dan UKM, lebih mudah memperoleh pembiayaan dari pasar modal.
Turut hadir pada acara tahunan ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Pengembangan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wakil Presiden Wijayanto, dan Anggota Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. (KIP, Setwapres)