Majukan Ekonomi Umat dengan UMKM

Jakara, wapresri.go.id – Pemerintah Indonesia saat ini fokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masyarakat Hal ini menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam bidang perekonomian yang juga mencakup keuangan syariah.

“Indonesia bergiat mengembangkan UMKM besar, kecil. Dan menjadi salah satu program pemerintah dalam rangka melakukan transformasi ekonomi. Dan kebetulan juga Indonesia sedang ingin menggiatkan ekonomi dan keuangan syariah,” terang Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat bertemu dengan jajaran PT. Shopee International Indonesia di Kantor Wapres Jl Merdeka Utara Jakarta, Rabu (20/11/19).

Proses pengembangan UMKM tersebut membutuhkan beberapa komponen dan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah sedang mengembangkan UMKM melalui lintas sektoral sebagai gerakan pengembangan UMKM.

“Kita sedang melakukan upaya pengembangan UMKM itu melalui lintas sektoral karena itu koordinasinya ada di Wakil Presiden. Jadi lintas itu kita gerakkan menjadi satu gerakan mengembangkan UMKM,” jelasnya.

Senada dengan Managing Partner of South East and Taiwan (SEA) Group, Master Parulian Tumanggor, mengatakan bahwa UMKM perlu dikembangkan agar bisa bergerak naik.

“Ke depan kita berharap UMKM perlu kita dongkrak bagaimana dia bisa bererak naik ke atas, seperti yang selalu Bapak kumandangkan bahwa bagaimana sebetulnya pengusaha-pengusaha kecil ini naik ke atas,” ujar Master Parulian.

Wapres menuturkan bahwa ia menyambut baik mengenai pengembangan pada usaha, khususnya platform digital yang dapat menjadi salah satu solusi dari penjualan secara konvensional. Dalam proses pengembangannya, tidak sedikit komponen yang diperlukan oleh sebuah UMKM.

“UMKM di samping perlu modal, perlu juga peningkatan kualitas, perlu juga kemitraan, dan pelu pemasaran,” ucap Wapres.

Lebih lanjut, kemajuan ekonomi umat melalui UMKM yang dimaksud adalah bagaimana agar seluruh pengusaha, khususnya pengusaha kecil dapat memperoleh pendidikan terkait UMKM dan teknologi, seperti yang telah dilakukan oleh PT. Shopee International Indonesia yang telah melakukan pembinaan terhadap UMKM daerah.

“Dalam mengembangkan UMKM, kami telah melakukan edukasi dari Aceh sampai Jayapura sejak 2017 akhir. Kita sudah bekerja sama dengan 18 Kementerian/Lembaga terhadap UMKM binaan mereka. Kita sudah melakukan di 40 kota sebanyak 40.000 UMKM binaan,. Transaksinya juga kita pantau meningkat 61%,” ujar Director of Shopee Indonesia, Handhika Wiguna Jahja.

Menurut Wapres, jangan sampai pengusaha UMKM tidak berkembang karena tergerus oleh situs pembelanjaan online. Indonesia harus mampu berinovasi agar toko konvensional tidak tergerus dengan teknologi.

“Kita ingin pengusaha-pengusaha kecil kita itu tidak jadi pengusaha stunting. Itu kan nggak gede-gede, makanya perlu dorongan. Kita harapkan juga mengharmonisasi dengan toko-toko yang offline. Sekarang ini dengan adanya online ini kan mati.Bagaimana ini supaya tidak mati? Dilakukan harmonisasi, barang toko itu masuk ke online. Tenttu dengan harga yan disesuaikan. Harmonisasi ini yang sedang kita cari,” ungkap Wapres.

Pemerintah sedang merombak Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang akan menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Tujuannya yaitu unuk mendorong pengembangan produk-produk halal.

“Apa itu makanan, fashion, pariwisata, dan juga industri keuangan. Jadi, industri halal, industri keuangan syariah akan kita dorong supaya lebih besar lagi. Kemudian juga dana-dana sosial, zakat, dan wakaf. Dana umat ini besar akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Itu menjadi penguat ekonomi nasional kita dan penguat bisnis syariah,” tandas Wapres.

Sebagai informasi, PT. Shopee International Indonesia merupakan e-commerce yang telah berdiri sejak 2015 yang berpusat di Singapura dan memiliki beberapa cabang seperti di Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Telah memiliki sekitar 80 juta pelanggan, dengan 122 juta produk atau dengan peresentase sebesar 99,3% berasal dari UMKM Indonesia.

Turut hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres, Mohamad Oemar, Deputi Bidang Administrasi, Guntur Iman Nefianto, dan Bapak Masduki Baidlowi. (DAS/RN, KIP – Setwapres).