Manfaatkan TNP2K Untuk Kebijakan Perlindungan Sosial

Jakarta. Penanggulangan kemiskinan merupakan masalah multifaktor, seperti masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, perumahan, infrastruktur, dan lainnya. Untuk itulah pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden. “Badan yang datanya mencakup semua, supaya kita tidak boros,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf ketika berkunjung ke Kantor Sekretariat TNP2K yang terletak di seberang Istana Wakil Presiden, Selasa 10 Februari 2015.

Wapres meminta kepada kementerian teknis untuk memanfaatkan keberadaan TNP2K dalam membuat kebijakan yang terkait dengan perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan berdasarkan data-data yang telah terintegrasi, sehingga kebijakan yang diambil lebih mengenai sasaran. “Tidak perlu lagi ada data yang berbeda-beda, update data cukup di sini yang bisa diakses dari seluruh kementerian,” kata Wapres.

Wapres yang hadir bersama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memberi contoh, seandainya kita memerlukan data tentang kemiskinan, kita cukup meminta kepada TNP2K untuk membuatnya berdasarkan kategori yang diperlukan. “Katakanlah raskin, tinggal dibuat kategorinya apa, lalu keluar hasilnya,” ujar Wapres.

Oleh karenanya menurut Wapres, data-data yang diperlukan untuk membuat sebuah kebijakan sangatlah penting, sehinga perlu dilakukan pemutakhiran terus-menerus dan setiap instansi tidak perlu lagi membangun pusat data yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. “Tinggal ambil di sini,” kata Wapres.

Usai berkunjung ke Kantor Sekretariat TNP2K, Waprs menjelaskan bahwa keberadaan TNP2K akan dipertahankan, karena TNP2K adalah institusi yang memiliki peran strategis dan penting dalam mengolah pembaharuan data kemiskinan. “Pasti akan kita pertahankan, mengingat keberadaannya bisa dimanfaatkan untuk memperbaharui data,” kata Wapres menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan keberadaan TNP2K.

Dapur Pemerintah

Kesiapan TNP2K membantu pemerintah dalam membuat kebijakan disampaikan Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto. “Dapur untuk membantu Bapak dalam menjalankan tugas,” ujar Bambang yang juga menjabat sebagai Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam paparannya Bambang menjelaskan tentang Basis Data Terpadu (BDT) yang digunakan sebagai dasar program perlindungan sosial. Ia juga menjelaskan bahwa TNP2K telah melakukan sinkronisasi data dengan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri. “Jadi data kita sekarang lengkap, termasuk data administrasi kependudukan, ada NIK dan sebagainya,” ujar Bambang.

Lebih jauh Bambang menjelaskan bahwa mitra TNP2K di daerah adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh wakil kepala daerah, yaitu wakil gubernur di tingkat provinsi, wakil bupati di tingkat kabupaten dan wakil walikota di tingkat kota.
****