Jakarta-Setwapres. Pertumbuhan media massa di Indonesia sangat luar biasa. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga terjadi di daerah. Media lokal bermunculan „bak jamur di musim penghujan‟. Demikan pula yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam persaingan yang ketat diperlukan media yang berani kritis terhadap berbagai permasalahan termasuk kebijakan pemerintah daerah. Akan tetapi kekritisan itu tetap dalam koridor kode etik jurnalistik yang mewajibkan keberimbangan dalam pewartaan.

Demikian sebagian bunga rampai yang diperoleh dalam acara Focused Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Peran Media Massa Dalam Menjembatani Kebijakan Pusat dan Daerah” yang diselenggarakan Asisten Deputi Komunikasi Politik, Deputi Seswapres Bidang Politik bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Selasa (25/9) di Rektorat Unlam, Banjarmasin. FGD dihadiri 60 peserta dengan narasumber: Staf Ahli Mensesneg Bidang Komunikasi dan Informatika Prof. Dr. Dadan Wildan, Pemimpin Redaksi B Post Group Yusran Pare, dan Purek IV Unlam Prof. Dr Sutarto Hadi.

Dadan Wildan menegaskan, sikap kritis media diperlukan meskipun memiliki hubungan baik dengan pemerintah, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menumbuhkan aparatur yang futuristik (berpikir ke depan) serta bersedia introspeksi dan bukan berjiwa nostalgia ataupun defensif.

Demikian juga dikatakan oleh Yusran Pare, dalam konteks kian banyak daerah memiliki media massa, seharusnya jalinan interaksi antara masyarakat dan pemerintah bisa lebih sempurna. Proses pemerataan pembangunan bisa terdorong lebih cepat. Namun kenyataannya, pemerataan hanya terjadi di daerah tertentu dan memakmurkan sebagian kecil masyarakat, terutama yang punya akses langsung ke sumber-sumber pendapatan. Media tidak boleh lepas dari idealismenya, yaitu sebagai penyalur informasi, kontrol sosial, opini, menggali dan mengembangkan potensi daerah, penyalur dan pengembang aspirasi, outlet, mengembangkan kehidupan demokrasi, mendewasakan, menghibur serta menjadi rujukan masyarakat.

****