Membangun Komunikasi Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jakarta-Setwapres. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan potensi besar di sektor pertambangan timah yang terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi. Sejak dibentuk dengan UU No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ini memiliki enam kabupaten dan satu kota, luas wilayah 81,724 km2 dan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta. Dengan luas daratan 20% dan lautan 80%, tersimpan potensi pariwisata yang bisa dikembangkan secara maksimal oleh pemda setempat.

Di sisi lain, berdasarkan penelitian para akademisi ditemukan berbagai permasalahan yang muncul sejak diberlakukannya otonomi daerah. Diantaranya masalah kerusakan lingkungan, pertumbuhan penduduk yang tinggi melalui migrasi yang tidak terpantau dan belum terdata, pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan, serta tingginya angka kriminalitas dan munculnya penyakit masyarakat (prostitusi terselubung dan HIV/AIDS) di sentra-sentra pertanian dan pertambangan, tempat permukiman pendatang baru.

Fenomena penjualan tanah kepada orang luar oleh penduduk lokal berpotensi terdesaknya penduduk lokal oleh pendatang. Permasalahan tersebut perlu diwaspadai pemerintah khususnya pemda agar tidak terulang kembali konflik seperti di Ambon. “Kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah perlu mengedepankan kearifan lokal sebagai penguat keberadaan masyarakat Bangka Belitung,” demikian dikatakan Dekan FISIP, Dra. Aimie Sulaiman, MA yang didampingi para staf pengajar FISIP Universitas Negeri Bangka Belitung saat menerima kunjungan Asdep Komunikasi Politik, Setwapres, Hj. Yetni Murni, SH beserta tim tanggal 5 s/d 7 September 2012.

Pembangunan yang berkelanjutan perlu ditunjang komunikasi politik yang baik antara eksekutif, legislatif dan perguruan tinggi di Pov. Kep. Bangka Belitung. Peran serta perguruan tinggi dirasakan sangat penting dalam pembahasan rencana pembangunan, RUU, Rancangan Perda, dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Komunikasi telah terjalin ditingkat pemerintah daerah, yang diwujudkan dengan koordinasi internal antar instansi vertikal dan SKPD mulai dari eselon I dan II setiap hari Senin dalam forum Coffee Morning. “Forum ini sangat efektif sebagai sarana komunikasi penyampaian kegiatan dan hasil pembangunan, untuk selanjutnya disosialisasikan kepada pers” ujar Sekda Prov. Kep. Bangka Belitung, Imam Madi Nugroho.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Asdep Komunikasi Politik dengan difasilitasi Kesbangpol Prov. Kep. Bangka Belitung juga melakukan diskusi dengan 20 orang aktivis dari berbagai LSM/Ormas Bangka Belitung untuk mengetahui pandangan mereka terhadap keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Prov. Kep. Bangka Belitung. Mereka sangat apresiatif dan mengakui baru pertama kali diundang Kesbangpol dalam forum semacam ini.

Selain bertemu dengan jajaran Pemda setempat, ormas/LSM, Pakar politik UBB, tim Asdep Komunikasi Politik juga bertemu dan berdiskusi dengan Pimpinan Bangka Pos Group.

****