Jakarta, wapresri.go.id – Saat memberikan kuliah Umum kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII dan LVIII Tahun 2018 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa untuk sampai di era demokrasi terbuka seperti saat ini, Indonesia telah melalui beberapa masa pemerintahan.
“Dimulai dari pembentukan Republik Indonesia Serikat di tahun 1949, Sistem Parlementer dari tahun 1950 sampai 1959, kemudian sistem presidensial Orde Lama dan Orde Baru,” terang Wapres menjelaskan sejarah sistem Pemerintahan Indonesia kepada 222 peserta di Istana Wapres, Jl. Merdeka Selatan Jakarta, Senin, 25/6.
“Inti demokrasi adalah pemilihan umum,” lanjut Wapres.
Di Kuliah umum yang bertajuk “Pesta Demokrasi Indonesia, khususnya dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak dua hari mendatang dan pemilihan umum tahun 2019”ini, Wapres juga menyebut Indonesia telah melakukan sebelas kali pemilu, ribuan kali pilkada, dan tiga kali pemilihan langsung presiden. Demokrasi Indonesia berpedoman pada sila keempat Pancasila, yaitu dengan hikmat dan kebijaksanaan.
“Sejarah mencatat pemilu/pilkada di Indonesia relatif berlangsung dengan aman. Hal ini dikarenakan tidak ada koalisi/poros nasional, adanya aturan KPU yang ketat, aparat keamanan yang berperan aktif menjaga jalannya pemilu/pilkada, masyarakat sudah lebih terbuka dengan informasi yang dapat diakses dari berbagai sumber, juga partai politik tidak memiliki idealisme tertentu,” paparnya.
Mengakhiri kuliah umumnya, Wapres mengharapkan kepada Lemhanas RI sebagai lembaga pendidikan tertinggi untuk dapat memberikan kajian yang lebih baik untuk mengevaluasi sistem demokrasi di Indonesia.
Sebelumnya Gubernur Lemhanas Letjen TNI (purn) Agus Widjojo melaporkan bahwa PPRA LVII dan LVIII dilaksanakan selama tujuh bulan dan diikuti oleh peserta dari TNI, POLRI, ASN, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi, Kejaksaan Agung, swasta, dan luar negeri.
“Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah e-learning off campus, on campus, Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), ceramah, olah sistem manajemen nasional, penyajian kertas kerja ilmiah perseorangan, dan seminar,” katanya.
Turut mendampingi Wapres diantaranya; Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah Guntur Iman Nefianto, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Infomasi Husain Abdulah dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin. (RMS/RN. KIP Setwapres).
