Memimpin Rapat Tentang Kelistrikan

Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin rapat tentang Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Selasa, 20 Oktober 2015. Mengawali pertemuan, Wapres menyampaikan bahwa sekarang ini kebutuhan pokok masyarakat tidak hanya terbatas pada sembilan bahan pokok atau dikenal dengan Sembako, melainkan bertambah lagi, yaitu listrik. Oleh karenanya ketika masyarakat mengalami kekurangan pasokan listrik, mereka akan protes dan berdemo. Dulu kebutuhan pokok masyarakat adalah Sembako, tapi saat ini listrik juga. Karena itu dimana-mana kalau tidak ada listrik orang bisa marah, ungkap Wapres. Begitu juga jika arus tegangan listrik tidak stabil atau naik/turun, lanjut Wapres, mereka juga akan marah karena peralatan elektronik mereka bisa rusak.

Oleh karena fungsi listrik yang amat vital dan strategis, maka kata Wapres lagi, Pemerintah sangat concern terhadap program penyediaan listrik yang memadai bagi masyarakat, bahkan menargetkan pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW guna mencukupi kebutuhan baik untuk masyarakat industri, rumah tangga, maupun kebutuhan lainnya. “Oleh karena itu, kebutuhan pokok listrik di Indonesia ini juga bisa menjadi masalah politik, atau pun masalah kriminal,” kata Wapres. Bahkan, di Amerika Serikat pun masalah listrik bisa menjadi kriminal seperti perampokan.

Memperhatikan pentingnya listrik, Wapres meminta kepada jajaran PT. PLN (Persero) dan seluruh instansi yang terkait untuk saling bersinergi mewujudkan keberhasilan program-program pengadaan listrik tesebut, baik kuantitas produksi, kualitas arus/tegangan, maupun penyediaan cadangan yang memadai (minimal 30%). Sebagai gambaran, kata Wapres, Bahwa kriteria Listrik itu berhasil, kalau kebutuhan dasar listrik terpenuhi, dan kualitasnya terjaga, serta tersedianya cadangan listrik yang mencukupi, tegas Wapres.

Sementara itu Direktur Utama PT. PLN (Persero) Sofyan Basir melaporkan, bahwa pihaknya sangat concern dan berupaya penuh mewujudkan program-program pemerintah yang mencanangkan target 35.000 MW. Dalam rangka merealisasikan program-program Pemerintah dibidang kelistrikan tersebut, dalam waktu dekat ini pihaknya sedang mengupayakan pemenuhan pencapaian target kapasitas sebesar 10.845 MW. Adapun kendala yang masih dihadapi hingga saat ini adalah ketika melaksanakan pembangunan transmisi pihaknya masih sering menghadapi persoalan pembebasan lahan, disamping itu proses pemetakan gambar lahan juga belum dapat dilakukan secara optimal.

Menanggapi persoalan yang dihadapi PT.PLN (Persero), Wapres meminta agar diupayakan berbagai solusi yang terbaik dalam pembebasan lahan, yakni dapat pula bekerjasama dengan pihak ketiga (outsourcing) namun dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara untuk pemetaan lahan agar dapat menggunakan teknologi yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan pesawat dront, sementara untuk pengadaan transformer (trafo) agar sedapat mungkin diupayakan menggunakan produksi dalam negeri.

Mengingat persoalan yang dihadapi PT.PLN (Persero) tersebut juga menyangkut berbagai kewenangan kementerian/lembaga lainnya, maka Wapres juga meminta agar PT. PLN (Persero) dapat berkoordinasi secara aktif dengan instansi terkait dimaksud seperti Kementerian Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, dan Kejaksanaan Agung. Rapat selain dihadiri oleh Direktur Utama PT.PLN (Persero) Sofyan Basir juga jajaran direksi PT. PLN (Persero) lainnya. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres M. Abduh, Husain Abdullah, dan Wijayanto, serta Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi dan M. Ikhsan. (Supriyanto). ***