Memimpin Rapat tentang Reforestasi Daerah Aliran Sungai

Jakarta-wapresri.go.id. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin rapat tentang Reforestasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Jawa Barat (Jabar) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Jakarta, Kamis pagi (16/03/2017).

Wapres Jusuf Kalla membuka rapat dengan menanyakan progress pelaksanaan reforestasi DAS dalam upaya mencegah terjadinya banjir.

Dalam laporannya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengemukakan langkah-langkah teknis yang sudah dilakukan, yakni berkoordinasi dengan pihak terkait. Untuk reforestasi DAS  NTB, Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL), Kementerian LHK, telah melakukan koordinasi dengan Walikota dan Bupati Bima pada tanggal 5 Januari 2017, di Bima, NTB. Sementara untuk reforestasi DAS Jabar, Dirjen PDASHL telah berkoordinasi dengan Gubernur Jabar, Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat dan Bupati Garut, pada tanggal 11 Januari 2017 di Bandung, Jawa Barat.

Terkait skema pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Siti menjelaskan, antara lain menyangkut perencanaan (sosialisasi, prakondisi, dan penyusunan rancangan), pelaksanaan (pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan), organisasi pengarah, penanggung jawab pelaksana, pengawasan (pendampingan dan bimbingan teknis), serta evaluasi monitoring dan penilaian.

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan pasca terjadinya banjir, Wapres menekankan, agar program rehabilitasi DAS ini harus segera dilaksanakan.

“Intinya adalah bahwa  dalam rapat ini saya sampaikan untuk mengecek persiapan, karena ini harus betul-betul dikerjakan. Dan itu saya lihat darurat. Karena ini sudah sangat darurat, kita pakai pola darurat,“ tegasnya.

Wapres pun mengimbau dalam melaksanakan program rehabilitasi DAS ini, masyarakat hendaknya turut dilibatkan. Seperti Gunung Kidul, Jawa Tengah, yang berhasil melibatkan masyarakat dalam program penghijauan di daerah tersebut.

“Jadi tetap saja kita jalankan secara rutin ini program darurat untuk mencegah banjir, dengan melibatkan masyarakat,” imbaunya.

Selanjutnya Wapres menekankan, untuk menyelesaikan suatu masalah, harus diselesaikan dulu penyebabnya. Sebagaimana yang dilakukannya ketika menangani berbagai konflik dan musibah yang terjadi di Indonesia.

“Saya diminta datang melihat penduduk Poso, melihat pengungsi, bagaimana memberi makan pengungsi, bagaimana rumahnya, pokoknya yang susah-susahlah. Saya tersenyum, mana mungkin saya bisa menyelesaikan satu setengah juta pengungsi waktu itu. Kemudian saya berpikir, cara tercepat yang harus saya lakukan adalah melakukan perdamaian. Karena, kalau sudah damai, orang akan kembali ke kampungnya dan mencari makan sendiri. Jadi menyelesaikan sebabnya. Akhirnya dengan ongkos yang sangat murah, kira-kira tidak lebih dari lima miliyar, untuk perdamaian itu. Kita menghemat triliunan rupiah, karena kita selesaikan sebabnya. Sama dengan banjir diselesaikan sebabnya,” jelas Wapres.

Di akhir rapat Wapres menegaskan kembali bahwa program deforestasi DAS harus segera dilaksanakan. Karena jika tidak, banjir akan tetap terjadi dan masyarakatlah yang menjadi korban.

“Pokoknya ini diselesaikanlah. Jangan biarkan rakyat kebanjiran,” pungkas Wapres.

Selain Menteri LHK Siti Nurbaya, hadir dalam rapat tersebut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Gubernur  Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Amin. (KIP, Setwapres)