Menerima Kepala BKKBN

Jakarta-wapresri.go.id. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty, di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Jumat (3/2/2017).

Kedatangan Surya bersama Sekretaris Utama Nofrijal, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Abidinsyah Siregar, serta Kepala Biro Perencanaan Ipin Z. A. Husni untuk mengundang Wapres membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang akan berlangsung pada 7 Februari 2017, di Hotel Mercure Ancol. Rakornas kali ini mengambil tema “Dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Kita Tingkatkan Kualitas Manusia Indonesia yang Memiliki Karakter Bangsa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada Rakornas ini, BKKBN berencana mengundang sampai Kabupaten/Kota. Semua SKPD yang terkait dalam program Keluarga Berencana (KB) ini akan hadir nantinya. Tujuannya agar tidak ada lagi program-program pusat yang tak tersampaikan ke daerah-daerah tingkat dua.

Surya mengungkapkan, selama ini masih terdapat kendala dalam mengoptimalkan program KB, yaitu sulitnya mencapai sinergitas dan kemitraan antara pusat dan daerah untuk mensosialisasikan KB di daerah-daerah pasca adanya desentralisasi.

“Tapi dengan adanya Undang-undang tentang pemerintahan daerah yang turut menyatakan bahwa program KB dan kependudukan ini merupakan program keunggulan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka dibentuklah dinas-dinas yang memang fokus terhadap program kami di pusat,” jelas Surya.

Selain mengundang Wapres untuk membuka Rakornas, Surya juga menyampaikan beberapa program BKKBN yang difokuskan pada: menurunnya angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR), meningkatnya kesetaraan ber-KB bagi penduduk miskin, meningkatnya ketahanan keluarga, terlaksananya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatnya kesadaran norma keluarga kecil di kalangan masyarakat.

Wapres menyambut baik program KB ini yang sempat terkenal di era Orde Baru. Ia menegaskan, program ini harus dilakukan dengan kompak dan tanpa ada paksaan terhadap masyarakat. Sehingga, apa yang terjadi di China dan India tidak terjadi.

Menurut Wapres, suksesnya program ini, tergantung juga dari gaya hidup yang dijalankan masyarakat.

“Semuanya tergantung gaya hidup juga, seperti orang yang hidup di apartemen, karena di apartemen tidak akan bisa tambah-tambah kamar selayaknya yang tinggal dirumah. Jadi kalau hanya ada tiga kamar, jumlah anak jangan lebih dari ruangan,” ujarnya.

Menurut Surya, indeks pertumbuhan manusia turut mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk ber-KB. Namun ia menyayangkan, kualitas penduduk manusia Indonesia masih kurang dan perlu ditingkatkan, dan salah satu faktornya adalah kemiskinan.

Peningkatan kualitas manusia, Wapres mencermati, bisa dilihat dari faktor pertumbuhan fisik dan edukasinya. Kurangnya gizi pada saat kehamilan adalah salah satu faktor penghambat pertumbuhan fisiknya.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga mengenai pertumbuhan penduduk yang sekarang ini mencapai 1.49%, lebih jauh dari target nasional yaitu 1% pertahun. Bila dilihat dari rata-rata jumlah anak per wanita, saat ini pertumbuhan penduduk berada di posisi 2.6% dengan target 2.1%, agar terjadi jumlah penduduk yang seimbang.

Wapres menyarankan agar hal ini benar-benar diperhatikan, sehingga Indonesia tidak menjadi aging countries, dimana jumlah orang tua menjadi dominan pasca diberlakukannya program KB layaknya di Singapura dan Jepang. BKBN diharapkan dapat memfokuskan program KB ini kepada sasaran yang tepat.

“KB sebaiknya lebih banyak ke pedesaan. Karena kalau di perkotaan orang sudah melakukannya secara mandiri,” imbuh Wapres.

Menanggapi hal tersebut, Surya mengungkapkan bahwa jumlah penyuluh di daerah berkurang karena adanya desentralisasi dan moratorium pegawai. Disamping itu, mereka banyak pindah ke pusat, ke daerah lain, dan pensiun.

Meskipun jumlah penyuluh program KB terbatas, Wapres berharap mereka memiliki klasifikasi yang benar-benar baik.

“Kami (Pemerintah Pusat) menyarankan agar untuk klasifikasi Kepala Dinas itu ada sertifikasinya dan ada pendidikannya,” jelas Wapres.

Wapres juga mengarahkan agar program ini kembali dianggap penting oleh masyarakat. Belakangan ini, masyarakat dan media sudah tidak lagi terlihat mengkampanyekan program ini di ruang publik.

“Saya kira orang sudah faham soal KB, tinggal kita harus mengingatkannya kembali. Kita harus menghubungkannya dengan kartu-kartu program pemerintah (Kartu Jaminan Sosial), bahwa pemerintah maksimum hanya memberikan subsidi dua orang. Penjelasannya harus sederhana dan tidak berlebihan,” tegasnya.

Di akhir pertemuan, Wapres meminta BKKBN untuk mulai menyisipkan dan menggabungkan acara-acara pemerintah dengan program KB agar terlihat dampaknya oleh nasional. Oleh karena itu, BKKBN perlu membuat buku-buku panduan. Selain itu, juga memberdayakan para wanita untuk dapat mensosialisasikan betapa pentingnya program KB.

“Intinya, pertumbuhan penduduk harus seimbang seiring dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin membaik,” pungkas Wapres.

Hadir mendampingi Wapres Jusuf Kalla, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, dan Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud. (KIP, Setwapres)