Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus di Kantor Wapres Jl. Merdeka Utara Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Di dampingi Wakil Ketua Maradaman Harahap dan Anggota Sukma Violetta serta Sekjen Komisi Yudisial Tubagus Rismunandar Ruhijat, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus selain ingin bersilaturahmi dengan Wapres, juga menjelaskan pentingnya eksistensi Komisi Yudisial dalam Undang-undang Dasar proses penegakan hukum di Indonesia dalam rangka menjaga peradilan yang bermartabat, adil, dan transparan.
“Mengenai rencana Amandemen Undang-undang, ada yang berbeda terkait Komisi Yudisial, maka dari itu mohon Komisi Yudisial dapat tetap eksis dan diperkuat posisinya,” pintanya.
Lebih lanjut, Jaja mengatakan bahwa penguatan Komisi Yudisial mencakup; yang pertama, lanjutnya, eksistensi di dalam Undang-undang Dasar dan yang kedua juga mengenai peran dari Komisi Yudisial dalam proses penegakan hukum ke depannya.
“Seperti kalau sekarang, misal dalam Undang-undang yang sifatnya rekomendasi kalau bisa nanti bersifat final,” pintanya lagi.
Menanggapi hal itu, Wapres menyambut positif tentang eksistensi dan penguatan Komisi Yudisial di dalam Undang-undang Dasar.
“Komitmen reformasi ini untuk menguatkan peradilan, termasuk Komisi Yudisial sebagai bagian dari reformasi kita,” ujarnya.
Wapres mengungkapkan bahwa perlunya pengkajian yang komprehensif dari amandemen.
“Perlunya ada pengkajian yang komprehensif, atau amandemen landasan kehidupan ini bisa juga kemana-mana bisa usulannya Amandemen terbatas tapi kalau sudah mulai masuk itu keterbatasannya itu sampai apa,” terangnya.
Wapres juga menjelaskan bahwa meskipun Presiden dan Wakil Presiden terus berganti namun, kalau komitmen pemerintah itu memang cenderung menguatkan demi memperbaiki kesejahteraan ASN dan Hakim.
“Memang kan dari sisi anggaran kita ini ada penyesuaian juga, jadi kita harapkan anggaran kita naik dan tentu yang jadi penting itu pengawasan terhadap hakim,” ucapnya.
Mendampingi Wapres pada pertemuan tersebut; Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Masduki Baidlowi dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijan Pemerintahan Muhammad Iqbal serta Masykuri Abdillah. (RN, KIP-Setwapres).
