Kantor Wakil Presiden. Pemerintah menargetkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 20 juta orang dan 250 juta wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2019. Saat ini, wisman yang hadir di Indonesia kurang 10 juta orang. Untuk mengejar target jumlah wisman tersebut, pemerintah akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan juga perbaikan layanan-layanan.

Selain itu, untuk mendorong peningkatan jumlah wisatawan tersebut, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk promosi pariwisata. “Kita telah meningkatkan anggaran untuk promosi dari Rp. 250 Miliar menjadi Rp. 1,2 Triliun pada tahun ini,” ucap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat menerima Badan Pimpinan Pusat (BPP) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang dipimpin Ketua Umumnya Wiryanti Sukamdani, Selasa 6 Januari 2014 di Kantor Wakil Presiden.

Dalam pertemuan itu, Ketum BPP PHRI menyampaikan program unggulan untuk meningkatkan wisman dan wisnus. Beberapa program unggulan tersebut adalah memperbanyak MICE atau meetings, incentives, conferences and exhibitions. Selain itu, Wiryanti mengusulkan wisata kemaritiman, pengembangan pariwisata di daerah perbatasan dan ekonomi kreatif.

Penghematan Untuk Mempercepat Pembangunan

Wiryanti juga mengeluhan tentang Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyelenggarakan kegiatan di hotel/luar kantor.

Wapres menjelaskan SE Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor pada butir 2 menyebutkan menghentikan rencana kegiatan konsinyering/Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/villa/cottage/resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai, tidak melarang sepenuhnya PNS mengadakan rapat di hotel. “Tetapi, jangan melakukan rapat di hotel, jika masih ada ruangan yang tersedia. Seperti di kantor saya ini, ada dua ruangan rapat yang besar,” ujar Wapres.

Surat edaran Menteri PAN dan RB tersebut, kata Wapres, agar PNS melakukan penghematan, misalnya, mengurangi biaya perjalanan pejabat dari daerah ke Jakarta. “Kalau ke Jakarta, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak perlu banyak-banyak. Kadang-kadang ada 10 orang yang mendampingi seorang kepala daerah ke Jakarta,” ujar Wapres.

Wapres menjelaskan mengapa Menteri PAN dan RB terpaksa harus mengeluarkan surat edaran tentang penghematan anggaran. Awalnya, biaya perjalanan dan rapat mencapai Rp. 45 Triliun. Biaya itu sangat tinggi sekali, terlebih hanya untuk perjalanan dan rapat. Akhirnya, Pemerintah memutuskan untuk memangkas biaya perjalanan dari Rp. 45 Triliun menjadi Rp. 25 Triliun. “Efeknya adalah kurangi rapat yang tidak perlu. Conference call atau gunakan skype saja. Jangan panggil bupati atau gubernur. Manfaatkan fasilitas yang ada,” ucap Wapres.

Saat ini, dijelaskan Wapres, anggaran kita defisit, sehingga layaknya sebuah perusahaan untuk memperbaiki anggaran yang defisit adalah menekan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. “Karena itulah maka penghematan besar-besaran dengan meng-cut yang tidak penting dan juga mengurangi subsidi BBM. Pembangunan kantor pun harus mendapat izin dari Presiden,” ujar Wapres.

Wapres menyadari bahwa tidak ada satu kebijakan yang tidak mempunyai efek, seperti kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Tetapi dikatakan Wapres, jika keadaan ekonomi stabil dan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, maka akan banyak pengusaha yang datang dan wisatawan akan meningkat. “Kita memiliki anggaran Rp. 200 Triliun dari kenaikan BBM subsidi, yang bisa kita kita gunakan untuk membangun infrastruktur dan memperbaiki jalan rusak,” ujar Wapres.

Wapres mengapresiasi pelayanan hotel yang semakin baik, tetapi diingatkan bahwa jumlah hotel yang sudah semakin banyak. “Di Makassar hampir di seluruh jalan ada hotel. Bahkan di sebelah kiri, kanan dan belakang rumah saya sudah hotel semua,” ujar Wapres.

Jadi, sisi supply hotel sudah berlebihan, sehingga begitu terjadi over supply, dan demand-nya mengalamai penurunan menimbulkan masalah. Untuk itu Wapres meminta agar pengusaha hotel tidak menyalahkan pemerintah. “Tidak ada cara lain menyelamatkan negeri ini dengan mengurangi semua yang mengakibatkan defisit. Tidak bisa tidak,” ujar Wapres.

****