Menjadi Keynote Speaker IDB 2018

Jakarta, wapresri.go.id – Saat menyampaikan Keynote speech pada Indonesia Development Forum (IDB) 2018, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan dalam pengalaman sejarah Indonesia, ketimpangan ini justru banyak menimbulkan pemberontakan yang besar sejak awal berdirinya Republik.

“Masalah ini memang suatu upaya yang harus serius, karena negara dengan penduduk 260 juta yang terdiri daripada ribuan pulau, tentu berbeda dengan negara daratan yang mudah konektivitasnya. Oleh karena itu, maka sistem pembangunan di Indonesia juga haruslah memenuhi banyak cara dan juga tentu mempunyai upaya-upaya tersendiri,” ujarnya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa pagi (10/7).

Untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan itu, menurut Wapres, berbagai upaya telah dijalankan seperi program pemerintah sekarang ini adalah memajukan daerah yang tertinggal, daerah pinggiran dan juga daerah terbelakang agar merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat meski tidaklah terlalu mudah namun harus terus dilaksanakan.

Soal ketimpangan, terang Wapres, tidak lepas dari masalah kemiskinan, yang menurutnya mempunyai sebab-sebab yang panjang, berawal dari kehidupan, dengan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, infrastrukturnya, dan sebagainya.

“Tanpa pemerataan dari hal tersebut, maka tentu ketimpangan antar daerah akan terjadi,” jelasnya.

Di forum tersebut Wapres mengungkapkan bahwa konflik di Aceh timbul karena masalah ketimpangan ekonomi yang menyebabkan konflik berkepanjangan. “Jadi masalah ketimpangan ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga bisa menyebabkan masalah sosial yang besar tentunya, masalah politik,” tuturnya.

Selain itu, Wapres juga memaparkan tujuan otonomi daerah pada era reformasi ini, yang memberikan kewenangan besar kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memajukan ekonomi daerahnya secara mandiri dan percepatan ketimpangan dapat di selesaikan.

Dengan kreativitas kepala-kepala daerah untuk memajukan daerahnya, maka tergambarkan kemajuan masing-masing daerah mempunyai kekhususan tersendiri ekonominya, seperti di Sumatera banyak perkebunan, dan juga hasil mineral yang cukup, di Kalimantan juga ada tambang dan perkebunan yang hampir sama, di Jawa ada industri dan kemampuan penduduk yang besar dan di Sulawesi juga memiliki kemampuan natural resource yang cukup besar.

“Itu salah satu hal yang memberikan kita suatu cara, bagaimana perkembangan daerah itu dari sisi pemerintahan,” ungkap Wapres.

Oleh karena itu, sambung Wapres, bagaimana kekayaan masing-masing daerah tersebut menjadi kekuatan daripada bangsa ini? “Di forum inilah, Indonesia Development Forum bertukar pikiran, saling belajar satu sama lain daripada kemajuan masing-masing daerah,” pesan Wapres.

Wapres berharap tokoh-tokoh daerah, apakah itu pimpinan daerah, mahasiswa, cendekiawan, ilmuwan, LSM, harus bersatu selain memberikan inspirasi tetapi juga pelaksanaannya yang besar untuk kemajuan bangsa. “Semoga Indonesia Development Forum ini memberikan ide-ide dan cara bagaimana memajukan bangsa ini yang adil untuk kemakmuran bangsa kita,” tegasnya.

Mengakhiri pidato kuncinya, Wapres mengkritisi pembahasan kesenjangan dan kemiskinan di hotel bintang lima, terlihat timpang secara substansi dan realita lokus diskusi. “Walaupun kita bicara soal kesenjangan dan kemiskinan, tapi kita berbicara di hotel bintang lima,” ungkap Wapres diringi tawa hadirin.

Sebelumnya Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melaporkan bahwa pertemuan yang bertema “Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antar Wilayah di Seluruh Nusantara” ini, adalah untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia yang sejalan dengan Nawacita dan RPJMN 2015-2019.

“Pertemuan ini adalah pertemuan tahun kedua dari IDF setelah sukses dilangsungkan pada 2017 silam yang bertema Memerangi Ketimpangan untuk Pertumbuhan yang Lebih Baik,” ujar Bambang.

Bambang mengungkapkan cara membangun Sulawesi tidak bisa sama dengan membangun di Jawa. Menurutnya, Jawa dengan jumlah penduduk sekitar 160 juta berarti memilki konsumsi besar dan tenaga kerja juga besar.

“Tentu industri semuanya banyak terkonsentrasi di Jawa karena memenuhi syarat daripada konsumsi dan juga tenaga kerja,” terangnya. (DM/RN KIP Setwapres).