Jakarta-Setwapres. Perhelatan pesta demokrasi nasional di Indonesia 2014, tinggal 18 bulan lagi. Tahapan pemilu telah mulai berjalan dan saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri telah memasuki tahapan verifikasi partai politik (parpol). Pada tanggal 28 Oktober 2012 lalu, KPU menyatakan 16 parpol lolos verifikasi administrasi, sedangkan 18 partai politik lainnya dinyatakan tidak lolos.
Anggota KPU Hadar Gumay menyatakan, lolos dari verifikasi administrasi tidak menjamin 16 parpol dapat lolos dengan mudah dalam verifikasi faktual KPU. Diperkirakan pada verifikasi faktual nanti, banyak parpol yang bakal rontok. Hal ini terkait dengan belum diverifikasinya keanggotaan parpol yang seharusnya dilakukan ketika verifikasi administratif.Hadar juga menambahkan, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sebagai sebuah inovasi berbasis Teknologi Informasi (TI) yang bersifat online, yang dapat dimanfaatkan parpol secara mandiri untuk memudahkan pendataan administrasi parpol sehingga proses penyelenggaraan pemilu 2014 lebih akurat, efektif dan efisien.
Sipol merupakan gagasan penuh KPU yang pengolahan datanya tetap dalam kontrol KPU. IFES hanya berperan sebagai pembuat program sesuai pesanan KPU. Dalam segi pendanaan, dana Sipol berasal dari dana hibah yang masuk ke APBN dan dikelola oleh Bappenas. Namun dalam perjalanannya, Sipol dinilai skeptis oleh banyak pihak termasuk parpol, bahkan dituding telah ditunggangi kepentingan asing.
Sementara, Prof. Indria Samego menilai pemilu sebagai ajang politik yang paling masif, bebas (free) dan adil (fair), diharapkan bisa menghasilkan partai dan tokoh yang benar-benar berhak mewakili rakyat. Oleh karenanya, pemilu 2014 diharapkan menjadi era transisi menuju konsolidasi demokrasi nasional yang mampu menguji kedaulatan rakyat sebagai penguasa tertinggi demokrasi.
Demikian isu-isu yang muncul dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Isu-Isu Strategis Komunikasi Politik Menjelang Pemilu Legislatif 2014” yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Komunikasi Politik, Deputi Seswapres Bidang Politik, Rabu (31/10) di Auditorium Istana Wakil Presiden. FGD dihadiri 50 peserta dengan narasumber: Anggota KPU Hadar Navis Gumay, dan Peneliti Utama LIPI Prof Dr. Indria Samego, MA, dan Asdep Komunikasi Politik, Yetni Murni S.H. sebagai moderator.
****
