Miliki Hubungan Baik, Wapres Persilahkan Saja Habib Rizieq Pulang ke Indonesia

Jakarta, wapresri.go.id – Menanggapi rencana kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia, Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi mengungkapkan bahwa Wapres Ma’ruf Amin sejauh ini tidak memberikan komentar apapun.

“Tetapi catatannya bahwa Habib Rizieq itu dengan Wapres hubungannya sangat baik. Habib Rizieq selama ini sangat menghormati Wapres,” jawab Masduki dalam diskusi dengan awak media yang di gelar secara Daring, Jum’at (06/11/2020).

Hubungan baik ini, menurut Masduki, salah satunya karena Wapres dan Habib Rizieq memiliki latar belakang yang sama yakni dari Nahdlatul Ulama (NU).

“Latar belakang beliau itu sebenarnya adalah Nahdlatul Ulama. Jadi, sama dengan Pak Wapres organisasinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi juga latar belakangnya adalah Nahdlatul Ulama,” papar Cak Duki.

Atas dasar hubungan baik inilah, Masduki mengatakan bahwa Wapres terkesan mempersilahkan saja apabila Habib Rizieq hendak pulang ke Indonesia.

“Jadi selama ini tidak ada masalah apapun. Sehingga dengan adanya rencana kepulangan Habib Rizieq, ya monggo saja,” tuturnya.

Rakornas FKUB

Ditengah bincang-bincang ringan dengan awak media yang digelar secara virtual ini, Jubir Wapres juga sempat ditanya mengenai tanggapan Wapres terkait rekomendasi hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang digelar dari tanggal 3 hingga 5 November 2020, bahwa perlu penguatan kelembagaan FKUB melalui Peraturan Presiden.

“Ada gagasan seperti itu, tapi gagasan seperti itu kan memang harus dihitung secara matang, konsepnya, perencanaannya, bentuk organisasinya. Termasuk juga harus ditimbang secara kritis oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang mencoba mengkritisi (apabila) FKUB itu dijadikan organisasi di tingkat nasional, semuanya itu kan harus dihitung betul,” papar Masduki.

Apabila rencana itu terwujud, Masduki memprediksi bahwa bentuk kelembagaan FKUB tidak akan lebih dari forum, yakni forum silaturrahim antar tokoh-tokoh nasional yang bersifat ad hoc untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak selesai di daerah.

“Jadi pikiran-pikiran itu sudah muncul gitu ya, bagaimana kalau ada persoalan yang tidak selesai di tingkat regional, tidak selesai di kabupaten/kota masalahnya tapi kemudian terus saja itu menjadi masalah, bagaimana apakah itu tidak sebaiknya diselesaikan secara nasional,” jelas Masduki.

Namun, lanjut Masduki, apabila terdapat FKUB di tingkat nasional tetap harus menghindari terjadinya hierarki komando. Sebab, menurutnya, hierarki komando dikhawatirkan akan menjadi kekuatan politik baru.

“Ini yang mesti dipikirkan matang-matang. Oleh karena itu, ada pikiran kalau misal itu diperlukan, maka bagaimana (lembaga ini) supaya mempunyai tingkat fungsi yang maksimal sebagai organisasi yang solutif bisa menyelesaikan masalah, bukan menjadi beban baru, apakah kepada keuangan negara atau pun yang lain,” paparnya.

Oleh sebab itu, terang Masduki, Wapres memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Agama untuk mengkaji hal-hal tersebut secara mendalam sebelum membentuk FKUB di tingkat nasional. (EP-KIP Setwapres)