Jakarta, wapresri.go.id–Pemerintah Pusat dan Daerah diminta untuk melakukan sinkronisasi dalam menyikapi isu terkait omnibus law. Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima Dewan Pengurus Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia (ADEKSI) di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No.6, Jakarta, Jumat (14/02/2020).

“Omnibus law merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki, mempermudah berbagai kegiatan aturan-aturan yang dirasakan selama ini menjadi hambatan, baik di dalam investasi, maupun dalam pengaturan ketenagakerjaan, perpajakan, UMKM, juga masalah-masalah yang lainnya. Dan itu bisa terjadi dengan baik manakala ada sinkronisasi kesepahaman antara pusat dan daerah,” ujar Wapres.

Lebih jauh Wapres menegaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya penerapan omnibus law. Untuk itu, diperlukan komitmen di antara keduanya.

“Butuh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama di kota dan kabupaten. Komitmen untuk melaksanakan berbagai aturan, termasuk kemudahan-kemudahan dalam hal perizinan, biaya, penyediaan berbagai fasilitas,” ucap Wapres.

Pada pertemuan tersebut, Wapres juga mengingatkan kembali hal lain yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah, yakni terkait pengembangan UMKM, penurunan angka kemiskinan, dan penurunan angka stunting.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus ADEKSI Armudji melaporkan bahwa ADEKSI akan menyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) V pada tanggal 10-13 Maret 2020 mendatang di Kota Mataram, NTB. Oleh karena itu, ia mengundang kesediaan Wapres untuk hadir dan membuka acara tersebut.

“Berharap Bapak Wapres bisa membuka acara kami. Temanya akan terkait kebijakan omnibus law, bagaimana kebijakan pusat dapat diterapkan di wilayah kami,” terangnya.

Wakil Ketua Umum ADEKSI yang juga Ketua DPRD Kota Pekalongan Didi Sumardi menambahkan bahwa penentuan lokasi Munas V ADEKSI tersebut ditujukan untuk memulihkan kembali Kota Mataram pascagempa, serta mengembalikan kepercayaan investor yang berada di luar NTB.

“Kenapa mengambil Kota Mataram, disamping untuk mengembalikan kota Mataram pascagempa, supaya juga investor atau industri lebih berkembang, dan kunjungan Wapres ke Mataram diharapkan kepercayaan dari orang di luar Mataram pulih kembali,” tambahnya.

Sebagai informasi, ADEKSI merupakan wadah kerjasama antar DPRD Kota seluruh Indonesia, yang terdiri dari 93 DPRD Kota dari seluruh Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 26 Juni 2001 sebagai bagian dari program desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah.

Hadir pula dalam acara tersebut, antara lain Ketua DPRD Pekalongan selaku Bendahara Umum ADEKSI Balqis Diab, Sekretaris Jenderal APEKSI Achmad Gunawan, Wakil Ketua DPRD Kota Metro selaku Wakil Sekretaris Jenderal APEKSI Anna Morinda, Ketua DPRD Kota Palangkaraya selaku Dewan Pengurus APEKSI Sigit K. Yunianto, Direktur Eksekutif APEKSI Tomi Lebang, serta Wakil Direktur APEKSI Faisal.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Muhammad Iqbal.(PW/AF-KIP, Setwpares)