Rapat tentang Perencanaan dan Rancang Bangun Proyek Infrastruktur
Kantor Wakil Presiden. Satu hari menjelang libur cuti bersama jelang lebaran, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin rapat tentang kesiapan rancang bangun program infrastruktur di Kantor Wakil Presiden, Rabu 15 Juli 2015. Rapat ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari rapat yang diadakan satu minggu yang lalu. Oleh karenanya di awal rapat, Wapres mengulang kembali bahwa tujuan dari rapat ini adalah untuk memperbaiki arah pembangunan dan mempercepat penggunaan teknologi dalam negeri.
Untuk itulah, kata Wapres, kita harus mempunyai pusat rancanang bangun nasional dari berbagai sisi. “Salah satu kelambatan pembangunan yang terjadi saat ini, karena kita mempunyai keinginan dalam membangun, tapi kita lamban melengkapinya dengan studi kelayakan, rancang bangun dan ide-ide lainnya,” ujar Wapres.
Saat ini, lanjut Wapres, kita harus mempercepat tahapan pembangunan, yakni dengan mendahului pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksinya dilakukan di tahun berikutnya. “Kemampuan yang kita kembangkan jangan terpengaruh oleh konsultan dari negara lain,” kata Wapres. Dicontohkannya, ketika kita berbicara tentang pembangunan pembangkit listrik besar, bandara besar, seringkali tendernya dimenangkan oleh konsultan besar dari negara lain.
Contoh lainnya adalah konsep tentang pembangkit listrik yang belum pernah ada yang dihasilkan oleh tenaga-tenaga nasional. Padahal, kata Wapres, konsep yang dibuat konsultan asing itu, belum tentu baik dan murah. “Kita harus memotong ketidak percayaan pada diri sendiri,” kata Wapres.
Upaya seperti ini pernah dilakukan Wapres saat dirinya bersama PT PINDAD membuat panser. Panser, kata Wapres, terdiri dari mesin, senjata, cat, baja dan beberapa komponen lainnya. Saat itu, Wapres bersama 10 tenaga ahli terbaik di bidangnya yang berasal dari dalam negeri berdiskusi untuk bekerjasama menciptakan panser produksi dalam negeri, dan berhasil dengan baik.
Kerjasama seperti itu dapat diaplikasikan pada proses pembangunan, dimana Bappenas menjadi lead-nya, LIPI, BPPT, perguruan tinggi mendukung konsep yang matang, mulai dari studi kelayakan hingga Detailed Engineering Design (DED). “Rencana pembangunan agar mendahului semua, sehingga yang dibicarakan tahun ini adalah perencanaan. Dan konsepnya benar-benar matang,” kata Wapres.
Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengatakan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan pemerintah harus melalui proses lelang. Untuk itu, Nasir berharap agar keterlibatan perguruan tinggi dalam proses rancang bangun ini didukung oleh regulasi yang baik. “Kami sendiri siap mendukung proses perencanaan ini, karena kami memiliki beberapa perguruan tinggi yang baik,” ucap Nasir.
Wapres sependapat dengan usulan Menristek Dikti untuk membuat peraturan pemerintah guna memudahkan kerjasama lintas instansi dalam menunjang proses rancang bangun. “Tapi, tidak perlu semua sektor dimasuki semua instansi. BPPT misalnya, cukup fokus pada dua atau tiga bidang saja,” kata Wapres.
Wapres juga berharap BPPT mengubah paradigma yang ada selama ini. BPPT tidak lagi menunggu kegiatan yang ditawarkan, tapi BPPT harus mengambil inisiatif untuk menyiapkan paket-paket pekerjaan yang sudah siap ditawarkan. “Semua terkordinasi dan Bappenas menyiapkan blue book dan perencanaannya,” tutur Wapres.
Di akhir rapat, Wapres meminta agar Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago merumuskan konsep perencanaan dan rancang bangun proyek bersama BPPT, LIPI dan Kementerian Ristek Dikti. Wapres juga mengingatkan bahwa konsep ini tidak hanya di bidang infrastruktur, tapi juga bidang lainnya yang memang dianggap penting. “Saya pernah lihat keberhasilan LIPI dalam pengembangan sapi. Kita masih membutuhkan 1 juta sapi,” kata Wapres.
Hubungan antar instansi termasuk dengan perguruan tinggi harus bersifat dinamis, tidak perlu menunggu waktu dan pekerjaan, tapi kalau perlu dapat menciptakan pekerjaan. “Pada prinsipnya kita ingin mempergunakan otak Indonesia, otot Indonesia dan kantong Indonesia,” kata Wapres. Turut hadir pula dalam rapat ini, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Kepala BPPT Unggul Priyatno.
****