Jakarta. Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastrukur, pemerintah menetapkan pembangunan infrastruktur nasional sebagai prioritas. Keseriusan pemerintah ini ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada APBN 2015 sebesar Rp. 300 Triliun atau hampir dua kali lipat dari anggaran sebelumnya.
Anggaran sebesar itu didapat dari penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), moratorium PNS baru kecuali guru dan tenaga kesehatan, moratorium pembangunan gedung, memangkas biaya rapat di hotel dan perjalanan dinas. ”Sebenarnya bisa lebih dari itu, tetapi kita juga ada target pertanian, kesehatan, pendidikan. Artinya kapasitas kontraktor bisa dua kali lipat dari itu,” kata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika menerima pengurus organinsasi Gabungan Perusahaan Jasa Konstruksi Indonesia (GAPEKSINDO) di Kantor Wakil Presiden, Senin 23 Februari 2015.
Wapes menggarisbawahi perlunya pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional agar mencapai 7-8 persen, karena setiap pertumbuhan satu persen dapat menyerap tenaga kerja produktif sebanyak 300 ribu orang. Dengan demikian dibutuhkan minimal pertumbuhan ekonomi 7 persen agar dapat mengurangi angka pengangguran secara signifikan sebanyak 2,2 s.d. 2,5 juta orang. “Bila pertumbuhan di bawah 7 persen, maka pengangguran itu sulit diatasi. Kenapa tumbuh segitu, agar bisa kurangi pengangguran dan kemiskinan. Itu pemikiran mendasar,” jelas Wapres.
Lebih jauh Wapres mengingatkan untuk memenangkan persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke depan, diharapkan para pengusaha konstruksi nasional untuk terus meng-upgrade teknologi terkini. Dengan teknologi, kata Wapres, semua bangunan, konstruksi dan infrastruktur harus memenuhi standar. “Jadi tidak hanya bekerja membangun, tapi juga investasi untuk mengembangkan teknologi. Karena kualitas akan dituntut naik dari sekarang,” tutur Wapres.
Upaya untuk memutakhirkan pengetahuan teknologi ini, Wapres berharap agar perusahaan konstruksi dalam negeri dapat mengikuti berbagai pameran, workshop, seminar yang dilakukan di berbagai negara agar kemampuan dan pengetahuannya meningkat.
Wapres mengemukakan pentingnya pemerintah dan GAPEKSINDO bersinergi dalam pembangunan infrastruktur karena dinilai memiliki tujuan yang sama. “Negara yang maju membutuhkan kontraktor yang baik dan besar. Kontraktorpun juga membutuhkan pekerjaan yang baik. Itulah yang tentu mengikat kita sejak dahulu,” ujar Wapres.
Sebelum mengakhiri sambutannya Wapres menceritakan pengalamannya dapat bertahan sebagai pengusaha dengan prinsip “BMW”. BMW berarti biaya, mutu dan waktu. Biaya harus efisien dan murah, mutu harus berkualitas dan dijaga dengan baik, dan waktu harus tepat. Wapres juga berpesan kepada para pengusaha jasa konstruksi GAPEKSINDO agar tetap menjaga profesionalitas dan kepercayaan yang selama ini telah dibangun. “Dengan cara itu, bisa berjalan 40 tahun perusahaan saya sampai sekarang,” tutup Wapres mengakhiri.
Dalam laporannya, Ketua Umum DPP GAPEKSINDO Iwan Kartiawan mengatakan bahwa GAPEKSINDO saat ini telah genap berusia 12 tahun, dan menaungi sebanyak 25 ribu badan usaha sebagai anggota GAPEKSINDO yang tersebar di 33 provinsi dan 415 kabupaten/kota.
Selanjutnya GAPEKSINDO mengapresiasi perhatian pemerintah saat ini terhadap pembangunan infrastruktur, terutama dalam menyambut MEA ke depan. GAPEKSINDO berharap dapat berkontribusi dan berperan aktif dalam pembangunan konstruksi secara nasional. (Taufik Abdullah)
****
