Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Setwapres bekerjasama dengan LIPI meluncurkan dua dokumen hasil kajian tentang Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2015-2025 dan Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2015-2020: Mewujudkan Diplomasi Ekonomi yang Inklusif, Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan. Kedua kajian masing-masing dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2014 oleh Tim Peneliti LIPI yang diketuai oleh Dr. Adriana Elizabeth, Kepala Pusat Penelitian Politik, LIPI.

Acara peluncuran kajian dihadiri oleh 250 peserta yang berasal dari berbagai K/L, Pemda, LSM, akademisi, dan think tank. Kepala LIPI, Prof. Iskandar Zulkarnain, membuka acara dan dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Dr. Adriana Elizabeth, mewakili Tim Peneliti LIPI, menyampaikan paparan tentang hasil kajian yang ditanggapi oleh Dubes Salman Al Farisi (Plt. Kepala BPPK Kemlu), Dubes Sumadi Brotodiningrat (Staf Khusus Menteri Pertahanan), Dr. Rizal Sukma (Direktur Eksekutif CSIS Jakarta) serta Prof. Dewi Fortuna Anwar (Deputi DKP Setwapres) sebagai pimpinan Panelis sekaligus moderator diskusi.

Kedua dokumen hasil kajian mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Dr. Rizal Sukma, misalnya, menyatakan bahwa hasil kajian ini merupakan kontribusi penting karena memberikan definisi diplomasi ekonomi pada bidang-bidang yang menjadi perhatian Pemerintah. Namun Tim Peneliti juga mendapatkan kritik yang membangun. Menlu Retno Marsudi mengingatkan bahwa perlindungan WNI/TKI di luar negeri, yang merupakan salah satu dari empat prioritas kebijakan luar negeri Indonesia, belum mengemuka di dalam Grand Design. Hal senada ditekankan pula oleh Dubes Sumadi Brotodingrat dan Dubes Salman Al Farisi. Selain itu, Dr. Rizal Sukma menyatakan bahwa Road Map berlum memberikan petunjuk konkret bagi para pelaku diplomasi.

Isu lain yang menjadi fokus kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah peningkatan diplomasi ekonomi, yang mendapatkan perhatian khusus dalam Road Map. Menlu Retno Marsudi mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan internal dalam mengharmonisasikan berbagai peraturan di dalam negeri. Ditekankan oleh Kepala LIPI bahwa koordinasi dan sinergi sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam diplomasi ekonomi yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan perekonomian nasional.

Salah seorang peserta diskusi menaruh perhatian pada peran aktif Indonesia di kawasan maupun dunia. Menurut pandangan peserta tersebut, masih dibutuhkan edukasi publik terkait kepemimpinan Indonesia, terutama di ASEAN dan IORA. Peserta diskusi lainnya menyampaikan bahwa Indonesia jangan sampai terlena dengan kerjasama ekonomi sehingga melupakan klaim RRT atas ZEE di Pulau Natuna. Beberapa peserta yang mewakili Pemda menyampaikan kekhawatiran akan membanjirnya tenaga kerja asing di daerah, terutama dari RRT.

Deputi DKP Setwapres menyampaikan bahwa kedua hasil kajian adalah living documents yang dapat di-update sewaktu-waktu. Namun, seperti diakui oleh Dubes Salman Al Farisi, kedua dokumen ini merupakan permulaan yang baik dalam upaya menyusun grand design dan road map kebijakan luar negeri Indonesia.
——–