Jakarta, wapresri.go.id – Agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia di dunia, merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang pencapaian dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama oleh berbagai pihak.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden saat memberikan pengarahan pada peluncuran Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017-2019, di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018.

“Dunia mempunyai tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kehidupan kemasyarakatan, kemakmuran, dan juga hal-hal yang baik bagi warga seluruh dunia ini,” ujarnya.

Menurut Wapres, berbagai program untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini, bukanlah hal baru. Seperti diantaranya program pengentasan kemiskinan, peningkatkan produksi pertanian, dan perbaikan kesehatan yang sudah dilaksanakan sejak puluhan tahun lalu.

Namun peluncuran Rencana Aksi Nasional ini, kata Wapres, sebagai tanda untuk memperkuat program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Segala upaya meningkatkan kesejahteraan itu dilakukan secara bersama-sama, dan selaras. Karena tanpa melaksanakan secara bersama-sama dan sinkron, maka hal pencapaiannya akan kurang dapat dicapai,” ucapnya.

Wapres menambahkan bahwa untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat.

“Merupakan tanggung jawab kita semua, termasuk para pengusaha, para akademisi, pemerintah daerah, dan sebagainya,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap adanya peningkatan kerja sama oleh seluruh komponen anak bangsa, untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

“Harapannya agar nanti pada tahun 2030 apa yang kita ingin capai, dapat kita capai dengan baik atas dasar kerjasama,” pesan Wapres.

Sebelumnya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melaporkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan selaras dengan rencana Pembangunan Nasional.

“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) adalah agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia di dunia,” ujarnya.

Untuk pencapaiannya, kata Bambang, diperlukan keterlibatan berbagai pihak yang disebut dengan empat platform partisipasi, yaitu Pemerintah dan Parlemen, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan Media, serta Akademisi dan Pakar.

“Hal ini menunjukkan bahwa SDGs adalah kegiatan kita bersama, bukan hanya kegiatan pemerintah,” terangnya.

Dijelaskan Bambang bahwa 17 tujuan yang disepakati dalam sidang PBB 21 Oktober 2015 sebagai agenda pembangunan bersama hingga tahun 2030, merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) yang tidak lagi berlaku pada 2015.

Hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya adalah Ketua DPR RI Bambang Susatyo, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek. (AKS/SY-KIP Setwapres).