Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Upaya Percepat Pembangunan Kesejahteraan Papua

Semarang, wapresri.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (17/11/2022).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin yang juga Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Pemekaran ini kita harapkan menjadi game changer untuk penyelesaian (masalah) di Papua dalam rangka untuk mempercepat (pembangunan) kesejahteraan dan juga keamanan di Papua,” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers usai meninjau Sanggar Batik Semarang 16, Desa Sumberrejo, Metese, Tembalang, Semarang, Jumat (18/11/2022).

Menurut Wapres, pihak pemerintah dalam hal ini memang tengah menunggu pengesahan RUU tersebut agar dapat segera menunjuk penjabat gubernurnya. Selain itu juga agar pemerintah dapat segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) agar Provinsi Papua Barat Daya dan ketiga provinsi baru sebelumnya yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan dapat mengikuti Pemilu 2024.

“Sebab kalau sampai pembentukan Provinsi Barat Daya ini tertinggal kemudian Perppunya tidak mungkin dibarengkan dengan yang lain, itu dia bisa mundur (Pemilunya) sampai 2025,” terangnya.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa dengan adanya empat provinsi baru di Papua, akses pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin cepat dan masif.

“Kita ingin layanan kepada masyarakat ini yang kalau dulu hanya oleh satu provinsi, nah sekarang oleh empat provinsi. Kita harapkan layanannya akan lebih masif kepada masyarakat,” ujarnya.

Adapun untuk mendukung upaya percepatan pembangunan Papua tersebut, menurut Wapres, pemerintah telah menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ia pun mengharapkan agar rencana induk ini didukung oleh struktur birokrasi termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalamnya.

“Tetapi strukturnya juga harus menopang. Bahkan sekarang kita sedang siapkan ASN-nya. Sekarang (para ASN Papua) sedang magang selama 6 bulan agar supaya mereka paham, mereka tahu dan mereka menghayati,” ungkapnya.

Lebih dari itu, kata Wapres, proporsi ASN orang asli Papua (OAP) di Papua mencapai 80 persen.

“Itu yang sekarang sedang kita lakukan. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua,” pungkasnya.

Mendampingi Wapres pada keterangan pers kali ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Plt. Walikota Semarang Hevearita Rahayu, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, dan Pemilik Sanggar Batik Semarang 16 Seraci Adi Putri Widepupuri. (EP/RJP-BPMI Setwapres)