Administrator Harus Siap dengan Perubahan

Bandung–wapresri.go.id. Pemerintah harus selalu berkelanjutan meskipun terjadi perubahan. Untuk itu, aparat pemerintah yang kebanyakan lulus dari fakultas ilmu administrasi negara, dituntut untuk siap hadapi perubahan, apapun kondisinya.

“Saya tidak ingin menyampaikan ilmu pemerintahan sekarang karena pasti sudah diajarkan oleh para profesor. Tapi soal perubahan, karena hidup ini adalah perubahan, dan tentu sebelumnya apa yang kita hadapi dalam pemerintahan masa datang karena masa datang adalah milik anda semua. Kedua, apa yang terjadi di lingkungan kita sehingga menyebabkan perubahan itu, apa yang harus dibuat dalam menghadapi perubahan itu? Apa kesiapan anda semua?” demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika membuka Seminar Nasional Temu Administrator Muda, di Universitas Padjajaran (Unpad), Jatinangor, Bandung, Senin, (24/10/2016).

Menurut hemat Wapres, sejarah pemerintahan di Indonesia berubah sama sekali dalam kurun waktu 15 tahun, sangat berbeda sebelum dan setelah reformasi. “Perubahan itulah yang menjadi tatanan baru dan itu harus jadi bagian yang harus dipelajari. Suatu pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Itu yang terjadi di dunia ini,” ujar Wapres.

Untuk itu, lanjut Wapres, harus ditentukan terlebih dahulu tujuan dari sistem pemerintahan, yakni memajukan bangsa, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Jadi sekarang, sistem pemerintahan sekarang bukan hanya administrator saja tapi bagaimana mempunyai visi yang lebih jauh menjaga keutuhan bangsa, menjaga kemajuan dan sebagainya,” tegas Wapres.

Wapres menjelaskan, sistem pemerintahan berubah mengikuti perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Jika sebelum reformasi 1998-1999, sistem pemerintahan sentralistik, ada di pemerintah pusat, kini pasca reformasi berubah menjadi otonomi daerah, sehingga semua sistem berubah.

“Gubernur dulu sebagian besar mengurus pemerintahan umum, sekarang semuanya, terkecuali 6 hal bagian pusat. Seluruh kantor berubah dari kanwil ke dinas. Akibatnya orang pemerintahan berubah juga,” ungkap Wapres.

Oleh karena itu, Wapres menuturkan, apa yang dipelajari di perguruan tinggi dahulu berubah prospeknya pada masa kini. “Karena itu sebagai administrator muda, mungkin anda akan berada di pemerintahan dan memegang peranan pada 5-6 tahun ke depan, jadi harus mempelajari apa yang akan terjadi di masa mendatang, jangan hanya pelajari apa yang ada di masa lalu, di masa mendatang apa? Gimana sistemnya,” imbau Wapres.

Namun, Wapres mengungkapkan, meskipun tugas pada pemerintahan otonomi daerah besar, kekuasaannya berkurang. “Gubernur misalnya diberi tanggungjawab besar, tapi masyarakat inisiatifnya harus diberi kesempatan lagi, baru menjadi pemerintahan yang baik,” kata Wapres.

Lebih jauh Wapres mencontohkan bagaimana pemerintah bertindak dalam menghadapi persaingan. Menurut Wapres, yang bisa memenangkan persaingan adalah pemerintahan yang mampu mengefisiensikan masyarakat.

“Bagaimana menjelaskan efisiensi masyarakat? Dengan pendidikan, fasilitas, inisiatif, produktifitas. Pemerintah berada di mana? Berada di mempengaruhi, mengatur, memfasilitasi. Bukan menentukan lagi, bukan menguasai semua hal lagi, tapi memfasilitasi, mendorong, memotivasi, mengcreate, menginisiatif rakyatnya. Itulah tugas pemerintahan pada saat ini, dimana saja di dunia ini, kecuali satu dua negara seperti Korea Utara yang dapat melaksanakan segala macam dengan kekerasan. Tapi negara-negara yang maju adalah memotivasi, mendorong produktivitas, mendidik dan sebagainya. Itulah tugas pemerintah, termasuk pemda, yang jadi tujuan anda semua,” papar Wapres.

Kemudian Wapres mengungkapkan 2 hal yang perlu dilakukan untuk memajukan suatu wilayah. Yang pertama adalah bagaimana berkokumunikasi dengan masyarakat. Misalnya, kalau dulu pemerintah mau membebaskan lahan, maka harus dilakukan. Sekarang tidak bisa seperti itu, masyarakat harus dijelaskan, dirundingkan, dan diberi motivasi akan manfaat pembebasan lahan tersebut, contohnya, untuk membangun jalan, sehingga daerah menjadi maju. Wapres pun menyarankan agar perguruan tinggi membangun fakultas yang mempelajari ilmu negosiasi pemerintah.

“Karena tidak ada lagi ilmu perintah pada dewasa ini, walaupun pemerintah itu tugasnya memerintah, meski dalam batas-batas tertentu,” ungkap Wapres. Hal lain untuk memajukan suatu wilayah, menurut Wapres adalah modal, capital. Kenapa? karena kemajuan itu hanya bisa dicapai dengan suatu pertumbuhan, nilai tambah, investasi. Oleh karena itu, pemerintah yang baik ialah yang dapat mempromosikan wilayah yang dipimpinnya, sehingga investor bisa masuk ke wilayah tersebut.

“China maju karena hal itu. Dulu siapa yang mau datang ke China, karena tidak boleh semuanya. Sekarang begitu mereka ubah semuanya boleh maka tiba-tiba sekarang maju, melampaui banyak negara termasuk Indonesia, akibat masuknya investasi,” terang Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengatakan, dibutuhkan lagi suatu sistem yang ada di pemerintahan, promosi, kesempatan, dan skill masyarakat. Disamping itu, dibutuhkan pula korporasi dan perusahaan yang ada. Tanpa itu maka pemerintah tidak akan sanggup membangun negaranya. Dalam konteks itu, Wapres menjelaskan, pemerintahan bukan hanya yang memahami ilmu pemerintah secara umum, tetapi juga dibutuhkan banyak spesialis. Oleh karena itu, SKPD yang berasal dari IPDN sekarang jumlahnya semakin kecil, dibutuhkan insinyur untuk Kementerian PU, dokter untuk Kementerian Kesehatan, ahli pendidikan, ahli industri, dan sebagainya.

“Jadi anda tidak boleh mengklaim diri sebagai ahli administrator negara saja karena berasal dari fakultas ilmu pemerintahan, tidak. Justru yang terbanyak adalah para spesialis yang dididik pemerintahan. Karena itulah administrasi itu dua asalnya, calon-calon dari lembaga pendidikan pemerintahan seperti IPDN atau ilmu pemerintahan sosial politik, dan lain-lain. Atau yang kedua, yang memiliki keahlian-keahlian karena pendidikannya, lalu diberi pendidikan tentang pemerintahan. Jauh lebih mudah insinyur mempelajari ilmu pemerintahan daripada orang pemerintahan dididik jadi insinyur. Begitu juga lebih mudah mendidik bagaimana pengelolaan fasilitas kesehatan dibanding ahli kesehatan,” tandas Wapres.

Terkait persaingan, Wapres menekankan pemerintah untuk bekerja lebih fleksibel dan bergerak lebih cepat, karena inti dari persaingan adalah lebih cepat lebih baik dan lebih murah. Disamping itu, pemerintah harus memahami teknologi, semua kegiatan dilakukan melalui e-governance, paperless.

“Artinya tidak perlu banyak arsip lagi, semua langsung berhubungan. Sekarang kita kenal dengan smart city. Artinya, administrator tanpa teknologi nothing. Jadi diubah lagi. Ilmu pemerintahan yang baik adalah dengan mengetahui dan mempelajari TI dengan baik. tanpa itu anda akan ketinggalan,” tegas Wapres.

Wapres juga menekankan masalah birokrasi. Birokrasi harus diperkecil agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan langsung. Untuk itu, sekarang sedang dalam tahap pemikiran untuk mengurangi eselon-eselon di pemerintahan. Disamping itu, eselon nantinya dapat ditempatkan di manapun.

“Nanti yang eselon I menjadi pegawai nasional sehingga bisa dipindah-pindahkan, jadi ada perekat nasional, dan ada pembelajaran nasional,” tutur Wapres.

Dalam kesempatan itu, Wapres mengajak mahasiswa untuk lebih banyak terjun di bidang usaha, karena peluang usaha jauh lebih banyak dari peluang di pemerintahan.

“Jauh lebih besar, tak terbatas. tidak ada moratoriumnya pengusaha itu,” ujar Wapres.

Di akhir sambutannya, Wapres mengingatkan kembali fungsi sebagai administrator pemerintah.

“Intinya, sebagai administrator jangan hanya memikirkan pengelolaan provinsi dan kabupaten, tapi bagaimana mengelola dan memajukan bangsa dengan menghadapi tantangan-tantangan dengan berbagai keahlian,” pungkas Wapres.

Temu Administrator Muda Indonesia (AdMI) 2016 merupakan sebuah forum ilmiah mahasiswa Administrasi Publik/Negara Indonesia yang membahas isu-isu terkini dengan sudut pandang keilmuan administrasi. Kegiatan yang diikuti oleh para delegasi Adminisitrasi Publik/Negara dari tiap-tiap Perguruan Tinggi di Indonesia, Akademisi Unpad, dan masyarakat umum diharapkan dapat memahami tujuan dari reformasi birokrasi, mengenai ketatalaksanaan, sumberdaya aparatur, dan kelembagaan secara langsung dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Turut hadir mendampingi Wapres Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi H. Asman Abnur, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Tim Ahli Wakil Presiden Yuddy Chrisnandi, mantan Menkumham Hamid Awaluddin, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijaan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi Husein Abdullah. (KIP, Setwapres)