Pemerintah Serius Kawal Aspirasi Pendidikan di Tanah Papua

Jakarta, wapresri.go.id – Papua hingga kini masih menghadapi masalah rendahnya ketersediaan guru pendidikan dasar dan ketidakhadiran guru di wilayah pedalaman. Hal ini pun berdampak pada rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di Propinsi Papua dan Papua Barat dari tahun ke tahun.

Terkait hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada 17 April 2023 telah mengarahkan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyediakan akses penyediaan guru melalui Sekolah Tinggi Teologi (STT). Dalam kunjungan kerjanya ke Manokwari pada 15 Juli 2023 lalu, Wapres juga menyampaikan di hadapan tokoh Gereja se-Tanah Papua bahwa pemerintah akan menyediakan akses bagi STT untuk menyiapkan tenaga guru di tanah Papua.

Sebagai tindak lanjut dari arahan Wapres tersebut, Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah menggelar Rapat Koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga di kantor Sekretariat Wakil Presiden pada Senin (07/08/2023). Dalam Rakor tersebut, Masykuri menyampaikan bahwa para aktivis gereja di Tanah Papua telah lama berkontribusi memberikan akses pendidikan bagi rakyat Papua hingga wilayah pedalaman.

“Para tokoh gereja sudah banyak berkontribusi untuk membuka akses pendidikan bagi rakyat Papua, bahkan sampai ke wilayah pedalaman. Merekalah yang menyediakan ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk menikmati pendidikan demi pembangunan kesejahteraan Papua,” ungkapnya.

Secara de facto, sambung Masykuri, aktivis pendidikan dari kalangan gereja dan STT sebenarnya sudah melakukan aktivitas mengajar secara suka rela di wilayah pedalaman Papua di tengah banyaknya tenaga guru ASN yang justru meninggalkan tempat tugas.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah pemberian status dan hak kepada tenaga guru ini melalui pembukaan Program Studi PGSD/PAUD di STT, dan ini sejalan dengan aspirasi dari lembaga Gereja Papua,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pst. Konstantinus Bahang, perwakilan dari Papua Christian Center (PCC) yang juga tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja Papua dan Papua Barat (PGPP/PB) menyampaikan aspirasi tokoh-tokoh gereja agar STT dapat membuka Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Prodi PGPAUD) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Prodi PGSD).

“Kami tokoh-tokoh gereja meminta kepada pemerintah agar kami diberi kesempatan untuk membuka Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD. Tujuannya agar lembaga pendidikan yang dikelola gereja dapat mencetak guru-guru yang militan dan tangguh yang bersedia mengajar di wilayah pedalaman Papua,” pungkasnya.

Aspirasi ini diperkuat oleh Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari Provinsi Papua Barat Daya, Otto Ihalauw yang menyatakan bahwa Papua harus diperlakukan secara khusus, tidak dengan aturan yang bersifat umum sehingga hambatan-hambatan pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD dapat cepat dilaksanakan.

“Untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Papua, ego sektoral harus dikesampingkan dan perlu memperhatikan aspek kedaruratan di wilayah Papua sehingga yang dihasilkan adalah kebijakan yang afirmatif (affirmative policy),” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum Kemenenterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ineke Indraswati menegaskan bahwa Pemerintah serius berupaya memenuhi kebutuhan guru di tanah Papua. Menurutnya, aspirasi tokoh-tokoh gereja agar STT dalam membuka Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD dapat dipenuhi melalui skema kerja sama STT dengan LPTK, seperti Universitas Cenderawasih.

“STT di Papua dapat membuka Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD melalui skema kerja sama dengan perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kemendikbudristek, kami akan dampingi dan percepat agar bisa berjalan segera,” ungkapnya.

Lebih jauh pada kesempatan ini, Perancang Undang-undang Ahli Madya Biro Hukum Kementerian Agama, Imam Syaukani, menekankan agar eksistensi STT ketika bekerjasama dengan Universitas Cenderawasih tetap ada.

“STT bukan sekadar pelaksana program studi LPTK, tetapi memang merupakan penyelenggara program studi PG PAUD dan Prodi PGSD,” pintanya.

Kemudian dalam sesi terakhir Rakor ini, Masykuri Abdillah menggarisbawahi bahwa pemerintah pusat akan terus berupaya mendorong pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD di STT dengan tetap mengedepankan aspek affirmative policy.

“STT juga diharapkan dapat segera memproses ijin pembukaan Prodi PG PAUD dan Prodi PGSD ke Kemendikbudristek,” tandasnya. (RN, BPMI – Setwapres)