Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Dalam Menghadapi KKB Papua

Bukittinggi, wapresri.go.id – Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjamin keamanan di Tanah Papua. Beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan aparat keamanan maupun masyarakat sipil membuat Pemerintah untuk melakukan upaya khusus dalam penanganannya. Untuk itu, dalam menghadapi KKB, pemerintah menyiapkan langkah strategis dengan harapan persoalan KKB ini dapat ditangani dengan baik.

“Saya kira pemerintah sekarang dalam strategi menghadapi KKB ini tidak defensif pasif, tetapi defensif yang dinamis aktif,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Keterangan Pers yang disampaikan kepada awak media usai meresmikan Pembukaan Gernas BBI di Pelataran Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatra Barat, Selasa (12/4/22).

Menurut Wapres, diperlukan adanya perubahan strategi dalam menghadapi KKB di Papua khususnya dalam menjaga keamanan masyarakat.

“Harus ada perubahan strategi dalam mengawal masyarakat, supaya mereka tidak menjadi korban,” tuturnya.

Wapres lebih jauh menuturkan bahwa strategi baru terkait pembangunan kesejahteraan di Papua saat ini sedang dirumuskan dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dengan berbagai pihak yang terkait, seperti Panglima TNI, Kapolri, BIN, dan unsur-unsur lain yang terkait.

“Untuk membuat langkah-langkah ke depan agar masyarakat aman dan pembangunan kesejahteraan Papua tidak terganggu. Jadi, keamanan berkorelasi dengan masalah pembangunan kesejahteraan,” terang Wapres.

Sementara itu, menanggapi aksi demo yang dilakukan oleh berbagai kelompok mahasiswa pada 11 April 2022, Wapres menanggapi bahwa pemerintah senantiasa mendengar berbagai tuntutan yang ada dan aksi demo tersebut menurutnya merupakan bagian dari aspirasi masyarakat.

“itu kan bagian dari demokrasi kita, sepanjang dilakukan dengan baik, teratur, dan tidak anarkis,” ungkap Wapres.

“Itu kan aspirasi, dan pemerintah tentu mendengar berbagai tuntutan tersebut,” imbuhnya.

Salah satu yang menjadi tuntutan masyarakat yaitu terwujudnya penurunan harga minyak goreng dan bahan bakar kendaraan. Wapres menyebut bahwa pemerintah terus berusaha meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai langkah, seperti pengendalian harga dan pemberian bantuan sosial (bansos).

“Pemerintah berusaha agar minyak goreng curah masih bisa terkendali. Pemerintah juga memberikan bansos, diantaranya berupa minyak goreng. Itu salah satunya untuk meringankan beban masyarakat,”ujar Wapres.

Menutup Keterangan Pers-nya, Wapres menegaskan bahwa adanya kenaikan harga di berbagai aspek bukan hanya karena bulan Ramadan dan akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, namun disebabkan adanya kondisi ekonomi global yang tidak menentu, seperti perubahan iklim dan dampak dari perang Rusia-Ukraina.

“Akibat dari situasi ekonomi global ini, maka terjadi kenaikan harga dimana-mana. Jadi, lebaran kali ini bukan semata-mata karena lebaran yang biasanya ada kenaikan harga, tetapi ada pengaruh dari ekonomi global,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Wapres dalam Keterangan Pers tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, Walikota Bukittinggi Erman Safar, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. (DAS/AS – BPMI Setwapres)