Pemerintah Terus Upayakan Pemenuhan Perumahan dan Pemukiman bagi MBR

Jakarta, wapresri.go.id – Kebutuhan papan masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), merupakan kebutuhan pokok yang perlu didukung oleh pemerintah. Oleh sebab itu, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ini, pada tahun 2015 diluncurkan Program Satu Juta Rumah.

“Saya mengapresiasi kontribusi nyata APERSI yang telah melampaui target Program Satu Juta Rumah,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menemui Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) di Kantor Wakil Presiden Jalan Merdeka Utara Nomor 15 Jakarta, Jumat (7/02/2020).

Lebih jauh Wapres mengingatkan, agar program pembangunan rumah ini dapat terus ditingkatkan agar angka backlog perumahan (angka kebutuhan rumah di Indonesia), tidak bertambah tinggi. Sebab, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat penurunan persentase keluarga yang memiliki rumah dari tahun 2015 sebesar 82.63 persen turun menjadi 80.02 persen di tahun 2018.

“Angka peningkatan pembangunan perumahan masih kalah dengan angka peningkatan jumlah keluarga,” tegas Wapres.

Terkait permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan, seperti masalah pelaksanaan regulasi, perizinan, reviu ulang lamanya subsidi yang diberikan, dan pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Wapres menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mencarikan solusinya.

“Tentang perizinan, kita menunggu proses penyelesaian omnibus law. Hal lain, kita akan jadwalkan pertemuan untuk membahas ini dengan kementerian terkait,” terang Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menegaskan bahwa ia bersama kementerian terkait juga akan mendorong peran perbankan syariah dalam program Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Ya tentu kita akan mendorong perbankan syariah mengambil peran dalam program KPR. Kita akan rumuskan juga pemberian kredit bagi pekerja non fix income,” tandasnya.

Menutup audiensi, Wapres berpesan agar para pengembang perumahan dan permukinan untuk waspada terhadap penipuan yang berkembang belakangan ini pada bisnis properti dan investasi. Ia juga berpesan agar penyediaan rumah bagi masyarakat dapat terus memperhatikan ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi dalam pembangunannya.

“Saya berharap APERSI dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi investasi bodong,” pesan Wapres.

“[Dan] kita dukung program pencegahan stunting dengan tetap memperhatikan ketersediaan air dan sistem sanitasi yang baik dalam pembangunan perumahan,” tutupnya.

Sebelumnya, beberapa perwakilan APERSI yang hadir pada audiensi dengan Wapres berkesempatan untuk menyampaikan paparan dan masukannya. Paparan dibuka oleh Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah, yang menjelaskan mengenai program APERSI yang difokuskan pada MBR.

“Kami telah menyediakan 300 ribu unit rumah untuk MBR. Namun kami terkendala pada kuota kredit yang disediakan pemerintah, di tahun 2019 [yaitu] 88 ribu unit,” ungkap Junaidi.

Senada dengan Junaidi, Wakil Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indra Setiawan, menyampaikan saran terkait pembebanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). APERSI menilai bahwa pembebanan bea tersebut kiranya dapat diimplementasikan sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu sebesar 2,5% dan bukan lagi 5%.

“Usulan kami agar pembebanan BPHTB dijalankan sesuai PP yang berlaku, 2,5%. Beberapa daerah masih membebankan 5%,” ujar Deddy.

Menutup sesi paparan, Wakil Ketua Umum DPP APERSI lainnya, Yoyo Sugeng Triyogo, menambahkan bahwa untuk lebih dapat memenuhi pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman bagi MBR, kiranya dapat dipertimbangkan usulan untuk membuka kesempatan subsidi KPR yang lebih luas bagi pekerja sektor informal.

Selain Deddy dan Yoyo, hadir bersama Ketua Umum DPP APERSI, Sekretaris Jenderal Daniel Djumali, Wakil Ketua Umum Frankie Kalalo, Ketua DPD APERSI Sulawesi Selatan H. Yasser Latief, Direktur Eksekutif Adi Gunawan, Sulkifli Ishak Djarre, dan H.M. Rais Nadjamuddin.

Turut mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Plt. Deputi Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto. (RMS/NN, KIP-Setwapres)