Lombok. Kepemimpinan memiliki tiga macam kewenangan dan ciri khas, yaitu birokrat, politisi dan negarawan. Perbedaannya, birokrat pertanggungjawabannya 1 tahun seperti Sekretaris Daerah atau Kepala Biro, politisi 5 tahun yang pertanggungjawabannya pada saat Pilkada atau Pemilu, sementara negarawan sudut pandangnya 1 generasi, bisa sampai 25 tahun.

“Oleh karena itu maka saya ajak anda untuk berpikir tiga hal tersebut. Maka sebagai politisi yang mempertanggungjawabkan tugas DPRD selama 5 tahun, mari kita lihat apa yang harus dipikirkan sebagai anggota DPRD Kota sebagai negarawan,” pesan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kepada 700 peserta dari 60 kota se-Indonesia pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Tahun 2016 di Hotel Lombok Raya, Lombok, Kamis, (25/2/2016).

Sebagai politisi yang juga negarawan, lanjut Wapres, anggota DPRD Kota dituntut untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan hanya sekarang tapi juga ke depan, harus memikirkan apa yang akan diwariskan tentang kota kepada generasi selanjutnya. Bagaimana kota menjadi terpadu, maju, bersih, usaha berjalan baik, dapat dibanggakan, memiliki daya pikat, dan teratur.

“Jadi itulah tugas anda semua, bukan saja berpikir hari ini, tapi juga berpikir ke depan sebagai cita-cita bahwa anda pernah jadi anggota DPRD dan mewariskan kota seperti itu,” tegas Wapres kembali.

Lebih jauh Wapres menjelaskan bagaimana menciptakan kota yang teratur. Menurut Wapres, sebelum membangun kota, harus direncanakan planologi kota yang baik, seperti bagaimana jalan dibangun.

“Di luar negeri jalannya lurus karena kota [di sana] yang baik dibikin perencanaan dulu baru jalan. Kalau kota kita dibikin dulu rumahnya, jadi, baru jalannya,” ungkap Wapres membandingkan.

Selain itu, lanjut Wapres, kota harus bersih dengan masyarakatnya yang sehat. Hal ini ditandai dengan Rumah Sakit (RS) yang memiliki jumlah pasien sedikit.

“Rumah sakit yang banyak orang sakit justru [menandakan] banyak penyakit di kota itu,” ujar Wapres.

Wapres menambahkan, kota yang baik adalah kota yang hijau, memiliki lapangan luas untuk digunakan masyarakat berolahraga. Kemudian Wapres menjelaskan alasan mengapa sepak bola Indonesia selalu mengalami kekalahan.

Menurut Wapres, sepak bola adalah permainan yang membutuhkan waktu 90 menit, dan dimainkan oleh 22 orang, sehingga rata-rata per orang mengambil bola 4 menit, di udara 0,5 menit, yang berarti 3,5 menit saja memegang bola. Sisanya 86,5 menit digunakan untuk lari sambil berfikir.

“Kenapa kita tidak bisa jadi juara? Karena tidak ada lapangan untuk anak lari-lari,” ungkap Wapres.

“Dulu waktu saya kecil di Bone, main sembunyi-sembunyi, sehingga banyak kita lari. Sekarang gimana kita mau lari? begitu kita lari ketabrak mobil, habis sudah. Karena hampir semua daerah hijau di kota dikasih mall, dan kadang DPRD itu kasih setuju juga. Jadi kalau Wali Kota minta mall, tolak! Ini penting untuk kita laksanakan,” lanjutnya.

Untuk itu, Wapres menekankan, diperlukan perencanaan yang matang dalam mewujudkan kota yang baik. Namun, perencanaan tersebut harus berkelanjutan, bukan hanya sekedar anggaran kemudian diputuskan. Semua perencanaan kota dicerminkan dalam wujud jangka panjang, menengah, disamping juga bagaimana penggunaan anggarannya.

“Apabila anda fokus pada APBN/APBD, diawasi, lalu diajukan lagi, maka anda tidak lebih dari seorang birokrat, melihat sesuatu itu dengan sudut pandang tahunan, setiap tahun. Memang itu tugas anda tapi ada bagian tersendiri bahwa yang dilakukan itu harus bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Wapres.

Kemudian Wapres menyampaikan stretagi bagaimana menciptakan kota yang baik. Pertama adalah membangun rumah susun, sehingga banyak lapangan hijau dan tidak menyebabkan kemacetan. Wapres berharap rumah susun yang terletak di kota ini nantinya dapat dibeli oleh orang yang tidak mampu, agar dekat dengan tempat mereka bekerja. Hal ini dapat menghemat ongkos transportasi mereka, sehingga mereka dapat membeli kebutuhan yang lain.

“Jadi Pemerintah siap memberikan lahan yang baik untuk masyarakat,” ucap Wapres.

Kemudian, kata Wapres, setiap orang bertanggung jawab dengan kebersihan rumahnya masing-masing. Untuk itu Wapres meminta anggota DPRD yang hadir untuk membuat aturan agar setiap orang memperhatikan kebersihan rumahnya masing-masing.

“Semua orang dikasih slot tiap minggu harus bersihkan, daripada tiap tahun dibersihkan petugas kota. Sehingga kebersihan tanggung jawab semua orang,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Wapres, kota harus punya ciri khas yang baik, apakah menjadi kota industri, kota pertanian, kota perdagangan. Menurut Wapres, inovasi kemajuan kota itu bermacam-macam, dan pemerintah siap mendukung kemajuan tersebut, salah satunya dengan menurunkan bunga kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

“Kesalahan besar yang telah kita buat. Bagaimana kita bisa maju kalau bunganya besar. Kita balik sekarang ini, usaha kecil bunganya lebih rendah daripada usaha besar,” tegas Wapres.

Strategi selanjutnya, Wapres menambahkan, perbaikan infrastruktur, dengan membuat jalan, pelabuhan, bandara, dan listrik yang baik agar ekonomi berjalan.

“Dan kota di atas 2 juta penduduk harus ada angkutan umum yang baik,” pesan Wapres.

Wapres mencermati banyak hal yang masih menjadi perhatian, misalnya tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Menurut Wapres, sekarang banyak PDAM tidak bisa berkembang karena harganya terlalu murah, karena takut ditolak DPRD kalau dinaikkan. Padahal, hemat Wapres, kalau air tidak disesuaikan dengan ongkosnya, walaupun memang tidak besar, masalah air yang kecil ini bisa jauh lebih mahal.

“Air itu bisa menimbulkan ketidakadilan yang besar kalau tidak diatur dengan baik dan tidak disesuaikan. Jangan jadikan air sebagai bahan untuk politisasi,” pinta Wapres.

Di akhir sambutannya, Wapres mengingatkan kembali agar peserta yang hadir menjadi pemimpin yang negarawan.

“Semua itu bagian dari pengawasan DPR. Kita harus mulai berpikir sebagai negarawan, bukan hanya berpikir sebagai politisi, yang mencari pencitraan jangka pendek,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Haji Zainul Majdi menyampaikan bahwa otonomi daerah yang dimiliki Indonesia agak unik dan berbeda dengan negara-negara lain. Di Pemerintah Pusat, Presiden didukung oleh Wakil Presiden, para menteri dengan perangkatnya. Sementara di dearah, provinsi dengan DPRD Provinsi, kota dengan DPRD Kota, Kepala Daerah dengan DPRD. Untuk itu sinergi wajib dibangun.

“Ibarat menangkap ikan, kita harus satu perahu bersama-sama, dan kita harus memperkokohnya,” ujar Zainul menyarankan.

Dalam kesempatan itu Zainul juga menyampaikan terima kasih kepada Wapres, karena berkat dorongan Wapres, kini hasil pembangunan di NTB dapat dirasakan manfaatnya, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah ini mengalami peningkatan.

“Tahun lalu pertumbuhan kami 20 sampai 25 %, tertinggi di Indonesia,” ungkap Zainul. (Siti)