Jakarta-wapresri.go.id. Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah ditujukan untuk memakmurkan bangsa dan negara yang adil. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem pengawasan yang baik sehingga nilai tambah pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2017 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta (30/11).

Wapres menyampaikan bahwa sistem pengawasan yang baik perlu mengutamakan upaya-upaya pencegahan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi sehingga pengawasan tidak terkesan mencari kesalahan, tetapi memperbaiki hal yang salah.

“Yang paling penting ialah menjalankan suatu sosialisasi, suatu pendidikan (kepada aparatur negara) dan bagaimana meningkatkan cara sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan masalah”, ujar Wapres.

Menurut Wapres, sistem pengawasan saat ini masih menimbulkan ketakutan aparatur negara untuk mengambil keputusan sehingga berpotensi menghambat pembangunan.

“Banyak pemerintah daerah juga pusat kadang-kadang terlalu khawatir sehingga sulit atau berat mengambil kebijakan dan selalu menimbulkan keterlambatan-keterlambatan”, ungkapnya.

Lebih lanjut Wapres menekankan agar sistem pengawasan di antara institusi-institusi pengawasan yang ada seperti inspektorat, BPKP, BPK, Kejaksaan, Kepolisiaan, dan KPK dapat terkoordinasi dengan baik untuk menghindari terjadinya pemeriksaan yang berulang-ulang dan tumpang tindih.

“Pengawas internal dan aparat hukum (agar) betul-betul menjalin kerjasama bagaimana terjadi koordinasi pengawasan itu sehingga tidak bertindak sendiri-sendiri yang memakan waktu dan kekhawatiran”, pungkasnya.

Sebelumnya, dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang koordinasi Aparat Pengawas Intern pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak hukum (APH) antara Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kapolri yang disaksikan oleh Wapres.

Turut hadir dalam rakorwasdanas ini Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Guntur Iman Nefianto, para gubernur, para bupati/walikota, serta para pejabat inspektorat pusat dan daerah, kejaksaan, dan kepolisian  ( AM,KIP-Setwapres).