Jakarta, wapresri.go.id – Sebagai wujud dari program Dewan Masjid Indonesia (DMI), yakni memakmurkan dan dimakmurkan masjid, DMI harus bersinergi dan mengambil peran strategis untuk kemaslahatan umat.

“Rapat kerja nasional (rakernas) merupakan acara tahunan mengenai apa yang telah, belum, dan apa yang harus segera kita kerjakan agar pengurus bersinergi menjalankan misi utama DMI untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid,” pesan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di hadapan peserta acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional I Dewan Masjid Indonesia (Rakernas I DMI), di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat siang, 23/11.

Kepada peserta rapat yang terdiri dari pengurus pusat dan perwakilan daerah tersebut, Wapres mendorong agar misi utama DMI ini dapat dijalankan di semua masjid di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak.

“Sekarang bangunan yang paling banyak di Indonesia adalah masjid, bahkan dibanding sekolah. Saat ini sudah ada sekitar 900 ribu masjid. Masjid di Indonesia itu diurus oleh masyarakat, sedangkan di negara lain masjid diurus oleh negara,” jelas Wapres.

Dengan jumlah sebanyak itu, Wapres telah meminta Sekretariat Jenderal Kementerian Agama untuk mendata jumlah masjid di seluruh Indonesia selama kurun waktu sekitar enam bulan, agar mudah diketahui umat. Data tersebut nantinya dimasukkan dalam aplikasi yang dimiliki oleh DMI yang saat ini dapat diunduh di play store android.

“Nantinya seluruh pengurus DMI wajib mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi DMI tersebut untuk mengakses nama-nama masjid di lingkungan sekitar, dai nya siapa saja, foto dan jarak masjid-masjid tersebut,” paparnya.

Wapres melanjutkan, pengurus DMI terutama yang baru masuk kepengurusan, wajib memahami sepuluh program utama DMI untuk meningkatkan kualitas masjid. Program-program itu antara lain perbaikan akustik masjid (sound system), aplikasi masjid dan media digital, masjid bersih dan sehat, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, sertifikasi tanah wakaf, arsitektur masjid, pendidikan dan dakwah serta wisata religi berbasis masjid.

Menurut Wapres, 80% waktu umat di masjid adalah mendengar, mendengar doa, dakwah, atau pengumuman-pengumuman penting dari masjid, sehingga keberadaan akustik di masjid sangat penting. Namun, ia mengingatkan pengurus masjid untuk mengatur volume suara yang keluar dari pengeras suara di masjid.

“Dengan memperbaiki akustik masjid, masjid dapat menjaga keseimbangan dan suasana sekitar masjid,” jelasnya.

Selain mengenai jarak antar masjid, yang menjadi pertimbangan penting lainnya menurut Wapres, banyak warga sekitar yang pada saat-saat tertentu tidak bisa mendengar suara yang terlalu keras, misal anak-anak kecil atau orang yang sakit dan butuh istirahat.

“Setiap 500 meter di Indonesia ada masjid, sehingga diharapkan ketika adzan dikumandangkan, volume tidak terlalu keras dan tidak saling menimpa dengan suara adzan dari masjid lain. Selain itu, pengajian juga jangan dari suara kaset,” tegasnya.

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, yang hadir sebagai pengurus DMI menambahkan, saat ini sebanyak 49 ribu masjid telah diperbaiki sistem akustiknya.

Selain mengenai perbaikan sistem akustik, program unggulan kedua yaitu manajemen masjid. Wapres pun meminta pengurus masjid yang dianggap berhasil mengelola masjidnya dengan baik, agar diundang untuk memberikan informasi pengelolaan tersebut kepada pengelola masjid lainnya.

“Misal pengelola Masjid Sunda Kelapa bagaimana cara mengelolanya? Baik dari perpustakaanya, manajemen pengelolaannya dan kebersihannya. Dan untuk hal ini kita harus memiliki standar-standar yang baik,” imbaunya.

Program unggulan selanjutnya adalah, masjid bersih dan sehat, yang mengajarkan bagaimana pengelola masjid menjaga kebersihan masjidnya dengan baik.

“Kebersihan kan sebagian dari ibadah, kita tidak ingin lagi masuk ke toilet masjid, kebersihannya tidak teratur,” pesan Wapres.

Program unggulan berikutnya adalah mengatur arsitektur masjid agar masjid di Indonesia memiliki standar. Menurut Wapres, Indonesia tidak memiliki masjid dengan ciri Indonesia, yang ada adalah ciri adat. Contohnya, perbedaan bentuk kubah di masing-masing daerah.

Selanjutnya yang dipaparkan Wapres dalam pembukaan rakernas ini adalah program masjid tempat pendidikan dan dakwah.

“Sekarang semua masjid yang mampu harus ada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Tempat Pendidikan Al-Quran (TPA). Butuh pengelolaan pendidikan yang standar. Untuk itu telah dibuat nota kesepahaman (MOU) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat standar pendidikan anak usia dini di masjid-masjid seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Program lainnya adalah sertifikasi tanah wakaf yang biasanya akan bermasalah saat pemberi wakaf wafat. Banyak masjid yang menjadi sengketa, tanahnya diklaim oleh keturunannya. Untuk itu, Wapres sebagai Ketua Umum DMI meminta agar kementerian Agraria dan Tata Ruang membuatkan sertifikat gratis kepada masjid wakaf.

Kemudian, Wapres menjelaskan program unggulan masjid lainnya, yaitu program wisata religi melalui masjid. Diharapkan dengan berwisata ke masjid-masjid yang memiliki nilai sejarah dan memiliki arsitektur yang indah, akan meningkatkan kecintaan untuk mengunjungi dan beribadah di masjid.

“Contohnya masjid dengan kubah emas di Depok,” tuturnya.

Kemudian, program unggulan lainnya adalah pemberdayaan ekonomi umat berbasis religi. Hal ini sesuai dengan fungsi Masjid di jaman Rasulullah, dimana masjid digunakan sebagai tempat berunding, pengadilan, penjara, dan ekonomi.

“Masjid itu harus memakmurkan jamaahnya, jangan hanya dimakmurkan terus oleh jamaah. Bisa melalui koperasi atau kegiatan ekonomi lainnya,” tegas Wapres.

Wapres mengharapkan DMI di daerah juga menjalankan program yang sama. Selain itu, tidak lupa melaporkan kepada jamaahnya mengenai program-progranm unggulan yang ditawarkan DMI.

Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 100-an pengurus DMI ini, Wapres juga menyinggung pemberitaan yang sedang hangat di media massa saat ini, yaitu masalah masjid yang mulai terpapar paham radikalisme. Terpapar di sini menurut Wapres, banyak ditemukan khotib atau dai banyak bicara tentang radikalisme.

“Namun saya ingatkan, bedakan antara radikal dengan amar ma’ruf nahi munkar (sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat). Jangan karena tidak senang dikritik, maka masjid dan khatibnya dituduh radikal. Radikal itu yang tentu memiliki indikasi akan mengubah tatanan negara dan melanggar aturan,” tegasnya.

Wapres meminta agar hal ini tetap diusut, sebab hingga saat ini yang dianggap terpapar paham radikalisme baru masjid pemerintah.

Indonesia menurut Wapres sangat luar biasa, sebab di bagian manapun ada masjid berdiri, seperti masjid raya, masjid agung, masjid di daerah, masjid di perkantoran, dan masjid di mal. Karena banyaknya masjid di Indonesia, Wapres berbagi cerita saat bertemu Raja Salman.

“Saya berpikir apa yang bisa dikalahkan dari Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ini, karena kalau uang, kita tidak bisa mengalahkannya. Jadi dalam pembicaraan, saya menyatakan saya hormat kepada Yang Mulia karena Yang Mulia sebagai Penjaga dua kota suci Makkah dan Madinah atau Khodimul Haromain. Tapi Yang Mulia, saya juga perkenalkan di Indonesia ini ada 800 ribu masjid dan saya ketuanya,” cerita Wapres, disambut gelak tawa peserta yang hadir.

Terakhir Wapres berharap pengurus DMI harus aktif dan berkarya untuk menyusun program-program yang memakmurkan masjid.

“Kegiatan DMI itu jangan hanya munas dan rakernas, banyak program yang memastikan bagaimana masjid dapat memakmurkan umat.”

Setelah memberikan sambutan, Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum DMI, didampingi Wakil Ketua Umum DMI Syafruddin, Menteri Komunikasi dan Informastika yang juga salah satu Ketua DMI Rudiantara, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) sekaligus Majelis Pakar DMI Wimboh Santoso, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, memukul gong sebagai tanda dibukanya Rakernas I DMI. Acara ini akan berlangsung mulai hari ini Jumat, 23 November 2018 sampai Minggu, 25 November 2018 ,di Hotel Sahid Jaya Jakarta.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Syafruddin dalam laporannya menyebutkan bahwa Rakernas I DMI, merupakan perhelatan rutin, dan diselenggarakan usai Muktamar ke 7 DMI pada Desember 2017. Rakernas I DMI ini juga merupakan agenda kelembagaan yang akan dihadiri oleh seluruh pimpinan dan pengurus DMI Pusat dan mengundang Pengurus DMI seluruh provinsi, termasuk perwakilan masjid-masjid raya dari setiap provinsi.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, dan Staf Khusus Wakil PresidenBidang Umum Alwi Hamu. (GSH/SK, KIP-Setwapres)