Pentingnya Kaderisasi Partai Politik untuk Wujudkan Indonesia Maju

Jakarta, wapresri.go.id – Pengejawantahan atau perwujudan Visi Indonesia Maju sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) unggul di semua bidang, termasuk bidang politik. Hal ini mengingat sistem dan mekanisme demokrasi di Indonesia menempatkan kader dan representasi partai politik untuk mengisi berbagai posisi penting dalam pemerintahan.

“Oleh karena itu kaderisasi dalam partai politik sangat penting dan menentukan kualitas SDM yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya bersama segenap elemen bangsa dalam mencapai Indonesia Maju,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Penutupan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun 2020 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2020).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, hingga saat ini partai politik menjadi harapan dan representasi rakyat untuk turut serta menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai aspek pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan amanat Konstitusi. Sehingga partai politik juga diharapkan menjadi media penyerap aspirasi sekaligus komunikator dua arah yang efektif bagi pemerintah maupun rakyat.

“Kualitas dan efektifitas komunikasi tersebut akan sangat menentukan kualitas sekaligus akseptabilitas legislasi serta kebijakan pemerintah yang sejalan dengan aspirasi masyarakat,” ujar Wapres.

Untuk itu Wapres menekankan agar partai politik tidak hanya dijadikan tunggangan atau kendaraan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi masing-masing guna memperoleh manfaat dan maslahat yang sifatnya pribadi.

“Tetapi partai hendaknya digunakan sebesar-sebesarnya untuk kemaslahatan umat dan bangsa,” harapnya.

Dalam konteks demokrasi, Wapres menilai partai politik berperan penting dalam menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan proaktif mengedepankan musyawarah dan dialog untuk membangun konsensus.

“Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, perbedaan dan keberagaman adalah sumber kekuatan kita. Oleh karena itu, partai politik diharapkan senantiasa proaktif dalam mengedepankan musyawarah dan dialog untuk membangun konsensus,” ungkap Wapres.

Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasinya atas kontribusi PPP dalam menjaga harmoni hubungan antara Islam dan kebangsaan yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling melengkapi dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keIndonesiaan. Wapres berharap PPP sebagai partai berbasis Islam dapat selalu menjadi pelopor dalam menegakkan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama berdasarkan Konsensus Nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

“Semoga Partai Persatuan Pembangunan selalu menjadi pelopor dalam menegakkan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama, serta pada moderasi beragama yang ditunjukkan sebagai perwujudan dari Islam yang wasathiyyah (seimbang),” harap Wapres.

Tak lupa Wapres menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Ketua Umum, Ketua Formatur dan Anggota Formatur, serta seluruh Pengurus DPP PPP pada Muktamar IX PPP Tahun 2020.

“Semoga amanah yang diterima ini dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara,” tandas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (SC) Muktamar IX PPP Ermalena mengatakan, acara yang terselenggara di masa pandemi ini membuktikan bahwa PPP siap memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengumpulkan berbagai zonasi dan berhasil mencapai kesepakatan dengan terpilihnya Ketua Umum PPP periode 2020-2025 beserta seluruh kepengurusannya.

“Muktamar yang kita laksanakan kali ini dihadiri oleh seluruh muktamirin sebanyak 1.263 tanpa terkecuali,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI periode 2001-2004 yang juga Ketua Umum PPP periode 1998-2007 Hamzah Haz menyampaikan harapannya agar pemimpin PPP yang terpilih bukan sekedar terpilih karena populer tetapi juga dapat membawa PPP lebih berkontribusi dalam pemerintahan.

“Carilah pemimpin-pemimpin yang bukan hanya populer tetapi juga yang fighter (pejuang), yang bisa menarik suara. Jadi pilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul berbasis agar PPP ini jangan sampai tidak ada lagi di DPR,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Umum PPP periode 2020-2025 terpilih Suharso Monoarfa menyatakan komitmennya untuk bekerja secara terencana, terukur, masif, dan dilakukan sejak dini. Oleh karenanya, DPP yang dibentuk hanya akan terdiri dari tiga kelompok kerja partai.

“Kerja yang paling penting itu adalah kerja elektoral, yaitu kerja yang sifatnya terencana (well planned), detil, dan langkah-langkahnya terukur,” urainya.

Muktamar IX PPP Tahun 2020 diselenggarakan di Makassar Sulawesi Selatan, mulai tanggal 18 s.d. 21 Desember 2020, dan diikuti secara daring oleh 9 zonasi lainnya yaitu Padang, Semarang, Surabaya, Medan, Manado, Palembang, Balikpapan, Bogor, dan Tangerang. (RMS/AF-KIP, Setwapres)