Pentingnya Organisasi Sebagai Penggerak Penguatan Ekonomi Umat 

Jakarta, wapresri.go.id – Mengusung arus baru ekonomi Indonesia dengan penguatan ekonomi umat, maka kolaborasi dan sinergi menjadi hal yang penting. Untuk itu, diperlukan penggerak dalam kolaborasi dan sinergi, sehingga dapat terbangun kemitraan antara usaha-usaha kecil yang kemudian dikorporasikan menjadi sebuah kekuatan yang besar.

Demikian pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI), di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

“Kalau dari yang saya perhatikan, ekonomi rakyat, UMKM, perlu difasilitasi. Baik yang berupa regulasi, kebijakan untuk mempermudah akses permodalan, kemudian juga memperoleh bahan baku. [Saat ini] organisasi biasanya, maaf, hanya sampai disperse. Hanya sampai di program, tapi tidak pernah bisa menggerakan. Yang diperlukan itu penggerak, kalau istilah agamanya namanya muharrik. Bagaimana menggerakkan ekonomi umat ini. Ini yang diperlukan. Supaya memang betul-betul bergerak, bukan hanya seminar, repetisi, bermusyawarah, silaknas,” ucap Wapres.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa sebagai bentuk keseriusannya, pemerintah tengah menyiapkan strategi pengembangan penguatan ekonomi dan keuangan syariah.

“Sedang kita godok bagaimana menguatkan. Ada dua model yang sedang kita siapkan, akan membentuk badan sendiri, yaitu Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Atau melakukan penguatan terhadap Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah,” jelasnya.

Hal ini, tambah Wapres, dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi wewenang oleh kementerian terkait, sehingga satu objek tidak dikerjakan oleh banyak kementerian. Dengan harapan bahwa tujuan pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dan menghilangkan kemiskinan dapat tercapai.

“Kita di Wapres ada yang namanya TNP2K, di dalamnya ada pemberdayaan. Itu saya kira di negara ini banyak sekali. Perindustrian juga menangani UMKM, Koperasi juga menangani, Kelautan juga menangani, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menangani. Ini ujung tombaknya banyak. Kita koordinasikan ini menjadi suatu gerakan yang lebih terarah dan tepat sasaran,” urai Wapres.

Wapres pun menerangkan ada empat sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah. Pertama, mengusung keberadaan industri halal; kedua, pengembangan keuangan syariah; ketiga, dana sosial; dan keempat, bisnis syariah.

“Kita ingin tidak hanya sampai kepada sertifikasi, memberikan pengakuan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan kita jangan hanya menjadi konsumen halal, tetapi menjadi produsen halal. Untuk ekonomi syariah, sukuk kita sudah terbesar di dunia, namun perbankan, asuransi dan pasar modal belum. Serta peningkatan potensi zakat dan wakaf yang masih perlu dikembangkan,” terang Wapres.

Wapres berharap kiranya program pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menjadi suatu gerakan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Karena ia melihat adanya potensi besar yang dapat dicapai apabila seluruh elemen masyarakat, termasuk ISMI, dapat bergerak bersama.

“Mudah-mudahan ISMI bisa mengambil celah, jangan seperti organisasi-organisasi yang kerjanya cuma diskusi, musyawarah dan silaknas,” tutup Wapres.

Sebelumnya, Ketua Umum ISMI memaparkan fokus organisasi. Pertama, yakni ISMI berfokus pada pengembangan program Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menitikberatkan pada Pengembangan Teknologi, Inovasi dan Kewirausahaan (Teknosa). Program ini berupaya untuk membina serta melatih usahawan pada bidang properti, perdagangan dan agro.

“Diadakan program ini bertujuan untuk menguatkan ekonomi syariah, maka dibutuhkan penguatan dari bidang SDM, pendidikan, dan pelatihan,” ungkap Ilham.

Kedua, tambahnya, ISMI tengah melakukan tahap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal di Aceh, sebagai bentuk implementasi arus ekonomi baru Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Ketua ISMI Aceh Nurcholis mengatakan bahwa  Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah memiliki tanah seluas 745 hektar yang dihibahkan untuk dapat dikelola dalam pengembangan KEK Halal ini.

“Saat ini sudah ada tiga belas KEK pariwisata. Kalau halal baru yang ini. Namun saat ini belum memiliki pelabuhan yang representatif,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Ilham juga menyampaikan permohonan kesediaan Wapres untuk dapat hadir dan membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ISMI yang akan diselenggarakan pada 13 Desember 2019. Selanjutnya, Ketua Panitia Rakornas ISMI Kosmian pun menambahkan bahwa tujuan dari organisasi dan acara tersebut ialah untuk membangun ekonomi umat.

Sebagai informasi, ISMI didirikan oleh empat organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Saat ini ISMI sudah memiliki cabang yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia dan ke depannya akan membentuk sepuluh organisasi wilayah lainnya.

Hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto, Masduki Baidlowi, dan Masykuri Abdillah. (NN/AF-KIP, Setwapres).

Artikel Terkait:

Dukung Perhelatan KURMA 2024, Wapres Yakini Industri Halal Jadi Game Changer Peningkatan Ekonomi Kepri Hadiri Seminar Nasional Ekonomi Syariah, Wapres Tekankan Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Ekosistem Syariah Pimpin Rapat Pleno III KNEKS Tahun 2022, Wapres Minta Segera Wujudkan Indonesia Jadi Produsen Halal Terkemuka di Dunia Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Perkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah, Perlu Upaya Sistematis Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Perlu Terus Dimanfaatkan Perlu Langkah Strategis Wujudkan Indonesia Sebagai Pusat Produsen Halal Dunia Hadapi Pandemi Covid-19, Ekonomi Syariah Harus Terus Beradaptasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Indonesia