Penyelenggaraan Asian Games 2018 harus Cost Effective

Jakarta-wapresri.go.id Sebagai tuan rumah Asian Games 2018, tiga aspek yang menjadi perhatian Indonesia adalah prestasi, infrastruktur, dan penyelenggaraan. Tidak hanya dapat berjalan baik, penyelenggaraan ajang olahraga Asia yang digelar empat tahunan tersebut harus berpegang pada prinsip cost effective (hemat biaya).

“Karena itulah, maka disamping perlu menyelenggarakan dengan baik, tapi juga cost effective, agar jangan punya efek jangka panjang,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika memimpin rapat lanjutan tentang Persiapan Asian Games (AG) 2018, di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Senayan, Jakarta, Sabtu (25/3/2017).

Lebih jauh Wapres menjelaskan, sebagai badan yang mengatur penyelenggaraan olahraga di kawasan Asia, Dewan Olimpiade Asia (Olympic Council of Asia/OCA) sudah menerapkan aturan cost effective dan tidak bermewah-mewah dalam penyelenggaraan Olimpiade maupun Asian Games.

“Karena kalau jor-joran (bermewah-mewah), tidak akan ada lagi negara yang sanggup menyelenggarakan Asian Games. Buktinya Vietnam serahkan ke kita, karena kondisi keuangan negara tersebut,” ujarnya.

Wapres pun mengungkapkan, ajang olimpiade yang pernah digelar di Athena, Yunani, tahun 2004 dan juga di Rio de Jenairo, Brazil, tahun 2016 lalu, membuat kedua negara tersebut mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan pengalaman ini, Wapres meminta penyelenggara (Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee/INASGOC), serta para pemangku kepentingan lainnya seperti KemenPUPR untuk fokus mengerjakan atau membangun hal-hal yang memang perlu untuk dikerjakan.

Wapres mencontohkan, di beberapa universitas terkemuka di Indonesia seperti UI, telah memiliki sports science yang lengkap. Jadi, menurutnya, Indonesia tidak perlu membangun sports science lagi untuk menghadapi AG 2018 mendatang.

Selain itu, Wapres menambahkan, penghematan biaya bisa juga dilakukan dengan pengurangan cabang olahraga (cabor). Wapres melihat, jika banyak cabor yang dipertandingkan, maka dana yang dikeluarkan juga besar.

Dari 42 cabor yang diusulkan sebelumnya, Wapres menyetujui usulan untuk dikurangi lagi menjadi 36 cabor, dengan menghilangkan 3 cabor Olympic, yakni handball, hockey, dan rugby seven, serta 3 cabor regional, yaitu kabaddi, sepak takraw, dan squash. Apalagi keenam cabor tersebut bukanlah cabor yang menjadi target pemenangan atlet Indonesia. Bahkan jika perlu, cabor cricket juga dihilangkan, mengingat olahraga tersebut tidak familiar di Indonesia, hanya dimainkan di negara-negara seperti India, Pakistan, dan juga Australia.

“Kita harus fokus pada cabang-cabang olahraga yang menjadi target pemenangan. Kalau terlalu banyak cabang olahraganya, maka kemungkinan menang semakin tipis. Makin banyak cabang, makin turun kita punya peringkat,” tegas Wapres.

Di awal rapat, Deputi 1 INASGOC yang menangani games operations, Raja Pane, memaparkan, jika sebelumnya dengan 42 cabor yang akan dipertandingkan, dibutuhkan atlet dan official sebanyak 11.000 orang, maka dengan 36 cabor, atlet dan official tersebut menjadi 8.751 orang.

“Kalau 36 cabor ini bisa disetujui, maka jumlah atlet dan official Indonesia lebih sedikit dibandingkan dari Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, yang berjumlah 9.501 orang,” jelasnya.

Ke-36 cabor tersebut adalah aquatic (olahraga air), panahan, atletik, badminton, basket, tinju, kano, sepeda, berkuda, anggar, sepak bola, golf, senam, judo, modern pentathlon (anggar, renang, berkuda, menembak, dan lari), dayung, berlayar, menembak, tenis meja, taekwondo, tenis, triathlon, boli voli (voli indoor dan voli pantai), angkat beban, gulat, baseball/softball, karate, mendaki, roller sport (skateboard dan roller skate), berselancar, bowling, cricket, seni bela diri (jujitsu, kurash, sambo, wushu, dan pencak silat), paralayang, jetski, dan bridge (permainan kartu), dimana ketiga cabor terakhir ini merupakan cabor usulan Indonesia.

Wapres pun meminta Presiden INASGOC Erick Thohir, untuk bernegosiasi dengan OCA terkait hal-hal yang bisa mengangkat kepentingan Indonesia namun tetap mengacu pada standar yang telah ditentukan.

Dalam kunjungannya ke Bangkok, Thailand, baru-baru ini, Wapres bercerita, bahwa ia mendapatkan informasi dari Pemerintah Thailand yang telah menjadi host Asian Games sebanyak empat kali ini, bahwa negara gajah putih tersebut mempunyai posisi yang kuat dengan daya tawarnya. Hal ini disebabkan oleh faktor pelimpahan penyelenggaraan.

“Karena kita pelimpahan, kita bisa juga melakukan itu. Jangan apa saja diminta oleh mereka (OCA) kita setuju. Tidak. Saya minta betul-betul dihemat,” pesan Wapres.

Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyampaikan, bahwa penyelenggaraan AG 2018 ini harus dilihat sebagai peluang bisnis, dimana biaya tidak boleh lebih tinggi dari pendapatan. Untuk itu segala hal terkait dengan kontrak harus dikuasai. Ia pun menyarankan untuk menyewa pengacara berkelas dunia yang memang memahami kontrak-kontrak internasional, sehingga diharapkan event AG ini akan memberikan keuntungan.

Dari sisi penyiaran, lanjutnya, Kemenkominfo akan memanfaatkan fasilitas internet seperti live streaming untuk menyiarkan kegiatan AG 2018.

“Selain jangkauannya luas, mudah dan cepat, masyarakat Indonesia juga sudah banyak yang menggunakan smartphone,” tutur Rudiantara.

Sementara Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (MenPMK) Puan Maharani mengatakan, terkait sponsorship, agar tidak hanya terfokus pada BUMN, tetapi perlu dibuka pada pihak swasta yang ingin mendukung perhelatan ini.

“Jangan sampai menyia-nyiakan gotong royong swasta nasional yang lain,” imbuhnya.

Selain berhemat, kepada peserta rapat Wapres juga berpesan untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran operasional penyelenggaraan AG 2018. Belajar dari pengalaman kasus korupsi pembangunan Stadion serta Wisma Atlit Hambalang, dan juga korupsi PON Riau, Wapres pun meminta INASGOC untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mengambil keputusan terkait penggunaan anggaran.

“Kenapa saya mengundang semua untuk kumpul di sini? Karena saya sayang dengan semua. Saya tidak mau peristiwa Hambalang atau PON Riau terjadi. Ini tugas beliau (BPKP dan LKPP) untuk memuluskan tugas kalian semua. Tidak menyimpang dari aturan,” ungkap Wapres.

Menanggapi hal tersebut Erick berjanji ia bersama timnya akan menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan Wapres. Terkait anggaran Erick meminta agar dialokasikan dalam skema multiyears.

“Agar kami diberikan arahan (oleh BPKP dan LKPP) sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucapnya.

Mengakhiri rapat, Wapres memberikan semangat kepada peserta yang hadir untuk menyukseskan Asian Games yang akan dimulai pada 18 Agustus 2018 (18/8/18), dan menjadikan tanggal yang unik tersebut sebagai hari bersejarah bagi Indonesia.

“Selamat bekerja. Bagaimana membuat energi indonesia menjadi energi asia. Untuk kebanggan kita,” pungkasnya.

Selain Menkominfo, MenPMK dan Presiden INASGOC, hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Gubernur Palembang Alex Noerdin, dan Plt. Gubernurnur DKI Jakarta Soni Sumarsono. (KIP, Setwapres)