Jakarta-wapresri.go.id. Kemajuan pendidikan dan teknologi mengantarkan perempuan memiliki peran lebih baik secara sosial politik. Isu gender pun tidak lagi menjadi masalah. Hal ini diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi diimplementasikan dalam wujud yang nyata.
“Mungkin pada jaman dahulu dibutuhkan suatu dorongan, sekarang tinggal bagaimana implementasi yang wajar, yang adil, banyak berubah semuanya,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam acara Penyerahan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2016, di Istana Wakil Presiden, Merdeka Selatan, Rabu (21/12/2016).
Indonesia, kata Wapres, telah menunjukkan pada dunia bahwa peran perempuan di sini lebih diakui dibanding negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS).
“Indonesia mempunyai suatu prestasi yang baik. Amerika (contohnya), kita tau semua baru saja ada pemilihan umum dan (ada) calon perempuan, sekali lagi tidak bisa jadi presiden. Di Indonesia kita sudah punya sekali presiden perempuan, gubernur perempuan, di kabinet 24% menteri adalah perempuan, (kondisi ini) termasuk yang tertinggi dalam sejarah Indonesia,” ungkap Wapres.
Lebih lanjut Wapres menyatakan bahwa Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya ini merupakan penghargaan atas pencapaian upaya dalam memberikan perlindungan serta upaya-upaya peningkatan peranan perempuan dan perlindungan anak.
“Dunia mempunyai sejarah panjang tentang peran perempuan dan juga perlindungan anak. Ada masa-masa dimana awalnya perempuan tidak mendapat peran yang cukup. Amerika saja perempuan baru boleh memilih sejak 50 tahun yang lalu, juga peran yang lainnya di bidang politik, ekonomi, sosial, mempunyai sejarah dan jenjang waktu,” jelas Wapres.
Wapres mengharapkan masyarakat di daerah dapat mendukung dan mendorong program politik seperti pilkada Gubernur, Walikota/Bupati, walaupun dalam sistem demokrasi laki-laki dan perempuan memiliki peranan yang sama.
Meskipun memberikan manfaat bagi perempuan, menurut Wapres, perkembangan teknologi juga memiliki dampak yang tidak baik, khususnya bagi anak. Pengaruh teknologi mengakibatlan anak bebas untuk mengetahui, membaca, dan menonton apa saja. Oleh karena itu teknologi mempunyai efek sosial yang harus dilindungi, termasuk timbulnya kejahatan kepada anak.
Oleh karena itu, Wapres menekankan, untuk memberikan perlindungan terhadap anak, semua pihak harus mengambil bagian, terutama rumah tangga.
“Peranan (terbesar) ada di rumah tangga dan kumpulan rumah tangga atau daerah tertentu, dan kota kabupaten, kemudian nasional. Jadi peran harus dimulai dari rumah tangga, sosial, komunitas, daerah dan tentu secara nasional,” pungkasnya.
Wapres pun memberikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L), para Gubernur, Bupati/Walikota yang mendapat penghargaan Parahita Ekapraya tahun 2016. Wapres berharap kedepannya memiliki prestasi yang lebih baik lagi.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise melaporkan, pemberian penghargaan anugerah Parahita Ekapraya (APE) telah dimulai sejak tahun 2004. APE merupakan penghargaan sekaligus bentuk pengakuan dari pemerintah atas komitmen dan peran para pimpinan K/L dan pemda yang telah melaksanakan 3 dimensi operasional pembangunan PPPA yaitu pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak.
“Untuk tahun 2016, APE diberikan kepada 12 K/L, 17 pemda provinsi, dan 84 pemda kabupaten/kota. Penghargaan diberikan untuk kategori Pratama, Madya, Utama, dan yang tertinggi Mentor,” lapor Yohana.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan trophy Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2016 tingkat Mentor kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Bandung, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Rembang.
Hadir mendampingi Wapres Jusuf Kalla, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemeratan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, dan Staf Khusus Wapres bidang Komunikasi dan Informasi Publik Husain Abdullah. (KIP, Setwapres)