Peran TVRI dan RRI di Daerah Perbatasan

JAKARTA, setwapres – Optimalisasi TVRI dan RRI di daerah perbatasan sangat penting dilakukan untuk memelihara eksistensi negara bangsa (nation state) dan integrasi nasional, memberikan informasi progress pembangunan Indonesia, hiburan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah perbatasan sebagai bagian integral dari warga negara Indonesia. Hal ini mengemuka dalam Focused Group Discussion tentang “Optimalisasi Peranan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI di Daerah Perbatasan”, yang diselenggarakan Asdep Komunikasi Politik, Deputi Politik, Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Rabu, 9 Mei 2012.

Pada FGD tersebut, hadir sebagai narasumber (1) Yetni Murni, SH, Asdep Komunikasi Politik, Deputi Politik Setwapres; (2) Prof. Dr. Dadan Wildan, S.H., M.Hum, Staf Ahli Mensesneg Bidang Komunikasi dan Informatika; (3) Dr. Farhat Syukri, S.E., M.Si, Dirut LPP TVRI; (4) Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si., Dirut LPP RRI. Diskusi dipimpin oleh Ibu Dewi Fortuna Anwar, Deputi Seswapres Bidang Politik dan dihadiri oleh 50 orang peserta dari kementerian/lembaga terkait, BNPP, akademisi para Kepala TVRI dan RRI daerah perbatasan, dan pejabat terkait di daerah perbatasan.

TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang diharapkan menjadi pilihan utama pemirsa dan menjadi panglima informasi di daerah perbatasan mengalami banyak kendala. Masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah menerima informasi dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dibanding informasi dari media dalam negeri.

Permasalahan pokok LPP TVRI dan RRI adalah menyangkut anggaran yang sangat terbatas, infrastruktur yang masih minim, kualitas dan jangkauan siaran yang kurang baik serta konten acara yang kurang menarik. Kondisi ini sangat berdampak bagi masyarakat di perbatasan, karena TVRI dan RRI menjadi sulit bersaing dengan media informasi dari negara tetangga dan secara nasional tertinggal dengan lembaga penyiaran swasta.

****