Gunungsitoli. Kemiskinan, ketidakadilan dan radikalisme telah menjadi bahaya laten bagi sebuah bangsa, termasuk Indonesia, untuk itu perlu upaya dan kerjasama segenap komponen bangsa dalam mengatasinya. “Kita sudah memiliki tekad besama untuk memerangi radikalisme agar tak tumbuh dan terus berkembang,” ujar Wapres (Wapres) Jusuf Kalla saat membuka Sidang Raya XVI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) 2014 di lapangan Desa Siwalubanua II, Gunungsitoli, Kepulauan Nias, Selasa siang, 11 November 2014.

Selanjutnya Wapres menilai, kemiskinan dan ketidakadilan telah menjadi sumber dan akar terciptanya radikalisme, sehingga menjadi tugas bersama termasuk agama untuk dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera agar radikalisme dapat ditumpas. Lebih jauh pendidikan dan kesehatan adalah dua komponen yang sangat penting untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga ketidakadilan dan kemiskinan bisa dikurangi. “Oleh sebab itu peluncuran kartu kesehatan dan kartu pendidikan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan serta ketidakadilan,” ucap Wapres.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga menghargai upaya PGI yang telah ikut membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. “Kami tentu mengapresiasi bahwa PGI dan gereja-gereja bukan hanya mengurus peribadatan tetapi tentu telah banyak upaya-upaya sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya,” puji Wapres.

Selain itu, sebelum mengakhiri sambutannya, Wapres juga memuji PGI telah menjalankan dan memberikan contoh bagaimana hidup sederhana, sebagaimana sedang digalakkan pemerintahan Jokowi saat ini. “Sebelum pemerintah meminta pertemuan-pertemuan jangan di hotel-hotel mewah, PGI telah melaksanakan dari desa ke desa. Dan melaksanakannya di Gunungsitoli ini merupakan lambang kesederhanaan, lambang kedekatan dengan rakyat,” puji Wapres disambut tepuk tangan hadirin.

Beberapa saat sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara Sidang Raya Martinus Lase melaporkan bahwa sidang raya PGI kali ini merupakan sidang pertama kalinya yang dilaksanakan di Pulau Nias, yang diikuti oleh sekitar 2000 orang peserta perwakilan dari seluruh gereja di Indonesia. Perhelatan sidang diawali dengan pertemuan pemuda gereja, dilanjutkan dengan pertemuan perempuan gereja sebelum masuk ke pertemuan inti sidang raya.

Memanfaatkan kesempatan ini, Martinus Lase yang juga Walikota Gunungsitoli menyampaikan potensi alam seperti laut, hutan, perkebunan merupakan peluang pengembangan ekonomi yang dimiliki Gunungsitoli. Namun demikian, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur bandara, listrik dan jalan raya.
Seolah tak mau menyia-nyiakan pertemuannya dengan Wapres, Walikota juga meminta dukungan untuk pembentukan provinsi Kepulauan Nias, yang diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Nias.

Turut hadir dalam acara sidang raya kali ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoli, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Ketua Umum APINDO Sofjan Wanandi, para anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Sumatera Utara, para Bupati dan Walikota Se-Sumatera Utara. (Taufik Abdullah)

****