Percepat Kesejahteraan dan Pembangunan, Wapres Harapkan Pemekaran Papua Jadi Game Changer

Semarang, wapresri.go.id – Sebagai upaya mempercepat pembangunan di Papua, pemerintah melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Pada 11 November 2022 telah diresmikan 3 wilayah DOB sekaligus pelantikan Penjabat Gubernur Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

“Pemekaran ini kita harapkan menjadi game changer untuk penyelesaian di Papua dalam rangka mempercepat kesejahteraan dan juga keamanan di Papua,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memberikan keterangan pers kepada awak media, usai melakukan peninjauan di Sanggar Batik Semarang, 16, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/11/2022).

Selain ketiga DOB tersebut, Wapres mengungkapkan, mekanisme Pemilu 2024 di Provinsi Papua Barat Daya akan diakomodasi lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu.

“Yang Barat Daya ini memang sedang kita tunggu, karena akan segera kita angkat Pj. Gubernurnya kemudian juga supaya Perppunya bisa dibuat. Sebab, kalau sampai Papua Barat Daya ini tertinggal, kemudian Perppunya tidak mungkin dibarengkan dengan yang lain itu dia bisa mundur sampai 2025. Karena itu kita ingin supaya ini bareng dengan tiga provinsi baru di Papua dan satu di Papua Barat,” jelas Wapres.

Wapres pun berharap, setelah keempat provinsi tersebut disahkan, pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan lebih luas, sehingga kesejahteraan dan pembangunan di Papua dapat dipercepat.

“Kita ingin layanan kepada masyarakat ini kalau dulu di Papua itu hanya [dilakukan] oleh satu provinsi, nah sekarang oleh empat provinsi, di Papua Barat menjadi dua provinsi. Kita harapkan pelayanannya akan lebih masif kepada masyarakat itu , dan itu kunci saya kira upaya percepatan untuk pembangunan Papua,” tegasnya.

Selain Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 yang telah dibuat, lebih jauh Wapres menekankan, pembangunan Papua harus ditopang dengan struktur organisasi yang baik.

“Bahkan sekarang kita sedang siapkan ASNnya, sedang magang sekarang selama enam bulan supaya mereka paham, mereka tahu, dan mereka menghayati [tugas ASN],” harap Wapres.

“Paling tidak minimal 80 persen dari asli Papua, paling tidak itu. Itu yang sekarang sedang kita lakukan. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua,” tambahnya. (SK-BPMI, Setwapres)