Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kembali bertolak ke Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), untuk meninjau progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan rencana daerah relokasi yang akan dijadikan hunian tetap (huntap) pada Kamis sore (31/01/2019).

Ketibaan Wapres rombongan pada kunjungan yang keempat kalinya ke Palu ini pukul 13.30 WITA, di Bandara Mutiara SIS Al Jufrie Kota Palu, disambut oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, beserta para Muspida setempat, untuk kemudian menuju Huntara Gawalise di Kelurahan Duyu, Kota Palu.

Sesampainya di Huntara Gawalise, Wapres mendapatkan penjelasan dari Longki dan Satgas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai kondisi dan kendala yang masih dihadapi di wilayah huntara.

Huntara yang dibangun oleh Kementerian PUPR ini, memiliki kapasitas 16 unit, yang masing-masing unitnya terdiri dari 12 bilik, dengan 1 bilik dapat dihuni oleh 1 kepala keluarga (KK). Sambil meninjau area Huntara Gawalise, Wapres berkesempatan juga melakukan dialog dengan perwakilan masyarakat yang telah tinggal sejak 15 Januari 2019 di wilayah tersebut.

Selesai peninjauan Huntara Gawalise, Wapres menuju lokasi relokasi yang nantinya akan dijadikan huntap di Kelurahan Duyu, Kota Palu. Lokasi yang luasnya sekitar 41,65 hektar ini rencananya akan dibangun hunian bagi para korban yang rumahnya hilang dan rusak berat, dengan luas masing-masing hunian 150 meter dan bangunan 36 meter.

Melanjutkan agenda kunjungan, Wapres kemudian memimpin rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulteng sore harinya. Kecepatan dalam penanganan dan penyelesaian masalah, menjadi konsentrasi dan fokus Wapres dalam rapat. Selain itu, pendataan dan verifikasi baik korban maupun kerusakan, merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan kebutuhan anggaran dan relokasi korban ke huntara atau huntap.

“Pemerintah Kabupaten dan Kota harus aktif dalam melakukan pendataan korban,” tegasnya.

Sebelumnya Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulteng telah melakukan pematokan sebanyak 48 buah, untuk memetakan wilayah relokasi di Kelurahan Duyu. Lokasi lainnya yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur antara lain yaitu Kelurahan Tondo, Talise, Desa Pombewe dan Olobojo yang saat ini masih dalam proses penetapan batas wilayah.

Relokasi yang dilaksanakan mengacu kepada batas wilayah yang telah disepakati bersama baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat sekitar wilayah.

“Pengaturan tanah diharapkan bisa selesai 2 minggu ke depan,” pinta Wapres kepada Menteri ATR/BPN dalam rapat.

Wapres menjelaskan, Zona Merah atau Zona Rawan Bencana (ZRB 4) merupakan zona terlarang yang tidak boleh ada pembangunan kembali dan bangunan baru, dan ini adalah hasil kesepakatan dari beberapa kementerian terkait.

“Rumah yang direlokasi adalah yang berada di zona merah, sedangkan yang tidak berada di zona merah mendapatkan dana stimulan,” sambungnya.

Ia menambahkan, terdapat rumah dengan kategori rusak berat, namun bisa direlokasi apabila berada di wilayah zona patahan lempeng.

“Minggu depan rumah rusak berat, rusak sedang dan ringan harus segera diberikan dana stimulan dan pendampingan agar pembangunan sesuai standar,” pesan Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan kebutuhan dana untuk mendukung penanganan bencana sedang dalam proses.

“Saat ini dana stimulan yang bersumber dari Dana Siap Pakai BNPB, untuk perbaikan rumah dan santunan ahli waris, kondisinya masih dalam proses administrasi di Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

Mendampingi Wapres dalam kunjungan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Rudy Suhendar, Kepala Pusat Seismologi Teknik BMKG Bambang S. Prayitno, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM Kasbani, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Infrastruktur dan Investasi M. Abduh, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, serta Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi dan Muhammad Awal Chairuddin. (KH/SK-KIP, Setwapres)