Percepat Penurunan Prevalensi Stunting, Wapres Minta Perluasan Cakupan Kebijakan dan Kerja sama dengan Pihak Swasta

Jakarta, wapresri.go.id – Pemerintah telah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024.  Dengan kata lain, pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan harus menurunkan prevalensi sebesar 10,4% pada waktu yang tersisa. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mempercepat penurunan angka stunting.

“Saya minta agar praktik baik terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Saya juga minta agar para Gubernur untuk fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang masih rendah cakupannya,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Kerja 12 Provinsi Prioritas Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta, pada Kamis (04/08/2022).

Merespon arahan Wakil Presiden, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan Keterangan Pers di Istana Wapres mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengidentifikasi 11 program intervensi spesifik, yaitu program terkait kesehatan, baik kepada ibu atau calon ibu, maupun kepada balita.

“Jadi, intervensi yang spesifik yang kita berikan adalah ke remaja putri agar jangan sampai kekurangan zat besi, kemudian ke ibunya pada saat hamil jangan sampai kekurangan zat besi dan juga jangan sampai kekurangan gizi. Dan nanti akan kita ukur kadar zat besi di remaja putri, kadar zat besi di ibu hamil, dan gizi di ibu hamil,” ujar Budi.

Menjelang akhir rapat, Wapres memberikan arahan terkait pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam upaya penurunan stunting di daerah masing-masing.

“Pemerintah Daerah perlu bekerja sama dan bermitra dengan lembaga non-pemerintah, baik dari perguruan tinggi dan lembaga riset, kalangan swasta dan filantrofi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga mitra pembangunan, dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing,” ungkap Wapres.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan Keterangan Pers-nya kepada awak media di Istana Wapres mengimbau kepada para pengusaha agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaannya digunakan untuk membantu meminimalisasi balita stunting.

“Dan pada kesempatan ini melalui rekan-rekan wartawan, sekaligus saya menyerukan kepada para pemimpin perusahaan di tempat-tempat dimana stunting masih tinggi, supaya betul-betul peduli dengan penanganan stunting ini dengan menyisihkan CSR-nya khusus untuk stunting dan nanti akan dikoordinir oleh pemerintah pusat, satuan tugas (satgas) stunting di daerah setempat,” ajak Menko Muhadjir.

Selain Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, turut hadir dalam rapat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, M. Imam Aziz, dan Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wapres Abdul Muis. (DMA/AS, BPMI Setwapres)