Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keuangan Daerah Tahun 2015
Jakarta. Melemahnya kondisi perekonomian dunia saat ini juga memberikan dampak pada perekonomian nasional. Untuk menyiasati kondisi perekonomian nasional saat ini, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta agar pemerintah, baik di pusat dan daerah untuk mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD secara riil di lapangan dengan mempercepat pembangunan, mempercepat kontrak di lapangan dan realisasinya. Pernyataan ini disampaikan Wapres ketika memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keuangan Daerah Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Grand Sahid Hotel, Jakarta, pada hari Rabu, 2 Juli 2015.
Hal lain yang harus dilakukan, kata Wapres, adalah mempercepat pelaksanaan investasi dunia usaha, untuk menopang kekurangan lapangan kerja akibat turunnya harga. “Karena jika tidak ada investasi baru seperti bidang pertanian, bidang gula, bidang industri dan sebagainya, maka tidak ada yang dapat menopang pendapatan masyarakat,” kata Wapres.
Di awal sambutannya, Wapres mengingatkan bahwa setiap langkah dan program dari pemerintah, baik di pusat maupun daerah, pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh bangsa. “Sehingga kesejahteraan bangsa ini dapat dicapai melalui pembangunan yang bermutu,” kata Wapres.
Untuk itulah, Wapres menjelaskan bahwa pertemuan rakernas Keuangan Daerah Tahun 2015 ini, salah satu tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi pemerintah, karena antara program pemerintah pusat, dan program pemerintah daerah tidak ada perbedaan. “Karena semua program kementerian dan lembaga juga berada dan dilaksanakan di daerah,” kata Wapres.
Oleh karenanya, Wapres menggarisbawahi untuk tidak membedakan antara anggaran pusat dan anggaran daerah serta dana daerah, karena anggaran pusat seperti anggaran pembuatan jalan, pengairan, dan bandara, yang memanfaatkan dan menggunakannya adalah daerah. “Hanya dalam pelaksananya saja yang berbeda, karena suatu sistem yang dibuat dan berlaku seperti itu,” ucap Wapres.
Wapres menjelaskan tentang pengertian mengenai pelaksanaan anggaran ini agar para peserta Rakernas yang juga pelaksana anggaran di daerah, dapat bersinergi melaksanakan pembangunan. Jika terdapat kesulitan anggaran yang dikelola oleh kementerian dan lembaga di daerah, lanjut Wapres, hendaknya dapat diatasi bersama, demikian pula sebaliknya, jika ada kesulitan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran daerah. ““Itulah makna kita semua hadir dalam kebersamaan ini,” ujar Wapres.
Dalam pandangan Wapres, untuk mewujudkan kesejahteran bangsa, maka syarat utamanya adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Kedua, melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, dan yang ketiga adalah membangun perdagangan dan industrinya.
Untuk itu, lanjut Wapres, agar pembangunan dapat memberikan kesejahteran, hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karenanya, jika berbicara tentang pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah, hendaknya diupayakan agar efek pembangunan tersebut mempunyai dampak kepada masyarakat. “Itulah baru yang kita sebut sebagai langkah multiplier effect yang kita jaga, agar berlangsung dengan baik,” tutur Wapres.
Sebagaimana dipahami bahwa selama ini, kata Wapres, anggaran yang lazim disebut dengan APBN, untuk pembiayaan pembangunan daerah, ditransfer dahulu ke daerah, di daerah ditambah dengan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Itulah rangkaian anggaran yang dikelola satu jalur secara bersama, dengan sifat otonomi. “Artinya anda memilih apa yang sesuai dengan daerah itu pembangunannya,” kata Wapres.
Hal tersebut menurut Wapres, berbeda dengan pelaksanaan anggaran ketika zaman Orde Baru, dimana semuanya serba diatur oleh pemerintah pusat, sehingga pembangunan jalan, jembatan, bahkan jamban pun ditentukan oleh pusat. “Bahkan gedung SD juga dibuat seragam di seluruh Indonesia, tapi sekarang sudah tidak ada lagi,” ujar Wapres.
Oleh karena itu, dengan sistem pengelolaan anggaran seperti saat ini dibutuhkan inisiatif dan kreativitas daerah.
Untuk itulah, Wapres menganggap rakernas ini merupakan forum yang penting, meski Presiden dan Wakil Presiden telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan para Gubernur, Bupati dan Walikota, di Istana Bogor. Namun, kata Wapres, pertemuan kali ini tidak kalah pentingnya, karena dihadiri oleh pimpinan DPR, DPRD, Panitia Anggaran, dan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pelaksana. “Kenapa dengan DPRD, tentu agar menentukan policy lokal daerahnya. Kenapa Sekda ke bawah, karena agar birokrasi bergerak,” kata Wapres.
Menurut Wapres, begitu kepala daerah, baik gubernur, bupati/walikota mendapat mandat maupun instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maka kepala daerah tesebut selalu memberikan disposisi kepada Sekda, karena Sekda merupakan pejabat yang paling mengetahui secara rinci pengelolaan anggaran tersebut. “Sekda laksanakan sesuai aturan yang berlaku, yang terkait,” kata Wapres.
Wapres juga mengingatkan para kepala daerah jangan merasa bangga jika memiliki banyak pegawai, karena salah satu masalah di Yunani disebabkan memiliki banyak pegawai, sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk membayar gaji pegawai, pensiunan dan dana social, dan dibayarkan dari pinjaman. “Dan dalam jangka panjang [pemerintah] daerah tidak menambah pegawai secara terus-menerus walaupun hal ini sudah ada batasannya,” ucap Wapres.
Turut hadir mendampingi Wapres dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek. (Supriyanto)
****
