Jakarta, wapresri.go.id – Pengembangan pariwisata pada 5 Destinasi Super Prioritas menjadi fokus Pemerintah. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar anggota Tim Koordinasi Kepariwisataan dalam meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia.
“Perlu koordinasi, sinergi dan kerjasama agar pariwisata berdampak bagi ekonomi kita yang berujung pada kesejahteraan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memimpin Rapat tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara No. 15, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Rapat ini merupakan pertemuan pertama Wapres selaku Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan. Ia pun menekankan pentingnya melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar daerah pariwisata dalam mendukung pengembangan di sektor ini.
“Perlu memberikan pendampingan dan pembinaan masyarakat dan SDM pariwisata dalam memberikan fasilitas, akomodasi, kuliner, cendera mata, produk lokal, meningkatkan hospitality dan pemanfaatan teknologi digital,” imbaunya.
Untuk penyiapan SDM pariwisata, Wapres menyarankan, dapat dilakukan melalui pendidikan formal seperti SMK dan Sekolah Tinggi Pariwisata, maupun informal dengan berbagai pelatihan sehingga mampu menciptakan SDM unggul yang berdaya saing dan memahami konsep pariwisata berkelanjutan.
“Pentingnya pemahaman bagi SDM pariwisata tentang konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism), dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan,” tegasnya.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan melaporkan bahwa secara keseluruhan 4 dari 5 Destinasi Super Prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo sudah memasuki tahap eksekusi.
“Likupang, Manado, agak telat karena terlambat masuk,” jelasnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio dalam pertemuan tersebut memaparkan langkah-langkah strategi yang akan dilaksanakan sebagai upaya pengembangan pariwisata di Indonesia.
“Kami menyiapkan plan pariwisata Indonesia, 20 sampai 30 tahun ke depan,” tuturnya.
Selain itu, ia juga membahas pentingnya isu keamanan karena ini menjadi pertimbangan wisatawan dalam pemilihan destinasi wisata.
“Kami akan bekerja sama dengan Kepolisian RI, Pemerintah Daerah, juga BMKG untuk security and safety issue ini,” sambungnya.
Wisnu juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan konektivitas, terutama dalam membuka akses dengan negara yang memiliki potensi wisatawan, serta akses antar destinasi.
“Selanjutnya kami akan bekerja sama dengan Kementerian BUMN terkait ini,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melaporkan bahwa ia bersama Kementerian BUMN akan mendorong peningkatan konektivitas internet di 5 Destinasi Super Prioritas.
“Saat ini semua operator [telekomunikasi] yang sudah ada hanya Borobudur, yang lainnya belum,” ungkapnya.
Untuk menambah daya tarik wisatawan asing, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa ia akan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyelenggarakan mega festival budaya di lokasi pariwisata sebagai bagian dari promosi pariwisata Indonesia.
Mengenai masalah kebersihan juga menjadi perhatian besar dalam industri pariwisata. Untuk itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan akan menyiapkan langkah dalam mengantisipasi penanganan sampah pariwisata.
Di akhir pertemuan, Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin memaparkan konsep yang akan diterapkan di masing-masing destinasi super prioritas.
Hadir pula dalam pertemuan itu perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR, dan Sekretariat Kabinet.
Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (AF/SK–KIP, Setwapres)