Perlunya MUI dan Ormas Islam Lainnya Bersinergi Demi Kesejahteraan Bangsa

Semarang, wapresri.go.id – Saat membuka acara Silaturahmi dan musyawarah bersama Ormas- ormas Islam se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja-Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 9, Semarang, pada Jum’at (13/12/2019), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyerukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Ormas Islam lainnya agar bekerja secara berjamaah dan bersinergi, demi  mencapai kesejahteraan bangsa.

“Kita sama-sama tahu bahwa negara ini sedang membangun, yang mana Visinya adalah menuju Indonesia maju untuk membangun kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia,” ujar Wapres.

Lebih lanjut Wapres menguraikan lima Prioritas program pemerintah, diantaranya Sumber Daya Manusia yang unggul, keberlanjutan pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan regulasi, Reformasi Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

“Kelima hal ini untuk membangun Indonesia sejahtera. Apabila tujuan tercapai, maka rakyat Indonesia yang sejahtera itu mayoritas adalah umat Islam. Oleh karena itu program-program pemerintah tersebut untuk menyejahterakan umat Islam,” jelasnya.

Oleh karena itu, Wapres menegaskan bahwa hal ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab MUI dan seluruh ormas Islam lainnya untuk mengamankannya program tersebut, agar tujuan ini dapat terwujud. Untuk itu upaya yang dilakukan (ormas Islam) adalah menjaga situasi dan kondisi menjadi kondusif.

“Supaya kondusif, yang perlu di kawal adalah jangan sampai berkembang paham-paham intoleran, radikal, dan terorisme. Kita sebenarnya sudah punya prinsip-prinsip dalam perbedaan pendapat, kalau ada perbedaan antar umat Islam itu harus ditoleransi. Tidak bisa kita saja yang benar,” tuturnya.

“Tidak boleh punya sikap ego kelompok, dan fanatisme kelompok. Sebab sikap-sikap ini sumber intoleran yang nantinya menjadi radikal, dan kemudian berdampak terorisme,” imbuhnya.

Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Di kesempatan yang sama Wapres juga menjelaskan tentang arus baru penguatan ekonomi umat yang perlu dukungan dari para ulama.

“Saat ini Pemerintah bertekad mengembangkan ekonomi syariah, dan saya harap para ulama harus berperan aktif mendorong ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi umat,” pesannya.

Kemudian Wapres menjelaskan empat aspek dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, yang pertama, kata Wapres, mengembangkan industri halal, harapannya Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia. Lalu yang kedua, Wapres, ingin mengembangka industri keuangan nonbank dan sukuk menjadi sukuk wakaf.

Selanjutnya yang tidak kalah penting lainnya, urai Wapres,  adalah social fund,  melalui dana sosial zakat dan wakaf. Karena menurutnya, Zakat kita baru 3,5% dari potensi 230T lebih.

“Kita berencana akan mengembangkan wakaf cash dan wakaf sukuk. Jika langkah ini berhasil, tidak hanya muslim di Indonesia saja, tapi juga muslim yang ada di luar negeri (Diaspora). Selain itu masyarakat diaspora juga bisa diajak berwakaf, dan semestinya kita dapat mengembangkan investasi di Indonesia dalam rangka menghilangkan kemiskinan,” jelasnya.

Selanjutnya yang keempat, papar Wapres, adalah pengusaha, nasabah, dan bisnisnya. Pangsa pasar keuangan syariah masih sekitar 8,5%, Perbankannya baru sekitar 5,5% yang nasabahnya syariah. Karena lanjutnya, Banknya sudah banyak namun nasabahnya kurang.

“Oleh karena itu kita perlu mengajak para pengusaha muslim untuk berinvestasi,” pintanya.

Sebelumnya Ketua MUI Jateng Ahmad Daroji melaporkan bahwa penyelenggaraan Musyawarah Bersama Se-Jawa Tengah ini bertema “Optimalisasi Peran dan Soliditas Ormas Islam dalam Pengembangan Arus Baru Ekonomi Indonesia”.

Menurutnya MUI adalah adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, yang didirikan sejak 26 Juli 1975 di Jakarta.

Daroji juga menyampaikan bahwa Musyawarah Bersama MUI Se Jawa Tengah diselenggarakan dengan tujuan untuk Bersilaturahim dengan DMI, BWI, IPHI, dan BAZNAS, dan membahas masalah kebangsaan keumatan, seperti: potensi pedanaan umat dari zakat, infak, sedekah, serta wakaf, serta masalah ekonomi untuk mendanai kebutuhan keumatan.

Adapun hasil Musyawarah Bersama tersebut diharapkan dapat terciptanya kesamaan persepsi dalam penanganan masalah umat dan dapat sama-sama menggali potensi pendanaan kegiatan umat.

Selanjutnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan jika ada persoalan, maka para ulama selalu dimintai pendapatnya, tidak hanya soal sosial, tetapi juga tentang politik, ideologi, ekonomi dan budaya.

“Ketika nasihat para ulama sudah terjadi, maka pemerintah tinggal mengambil keputusan. Demikian juga jg saat pemilu, rasa sosial, politik, dan budaya yang ada di Jateng didengarkan dulu agar metode pengambilan keputusan sesuai,” katanya.

Ganjar juga mengatakan bahwa sering kali dapat masukan yang positif dari aspek lain, baik pendidikan, capacity building, juga sektor ekonomi pada khususnya.

Kemudian Ganjar juga melaporkan bahwa Baznas di wilayah Jateng berkembang pesat, masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang tidak bisa ditanggulangi dengan pembiayaan negara, maka Baznas sebagai solusinya.

“Ini cara kami bersinergi agar seluruh kekuatan bisa saling sinergi,” kata dia.

Hadir dalam acara Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, dan Masykuri Abdillah.

Sementara mendampingi Wapres selain Ibu Hj. Wury Ma’ ruf Amin diantaranya Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Badlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri dan Tim Ahli Wapres Bambang Widianto. (YZ/RN, KIP-Setwapres).